Connect with us

Advertorial

Pemeriksaan Terinci Penanggulangan Bencana Banjir di Pohuwato Tahun 2023-2024 Dimulai

Published

on

Pohuwato – Pemeriksaan atas upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pohuwato pada tahun anggaran 2023 hingga semester I tahun 2024 resmi dimulai. Proses pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan diawali dengan pertemuan awal (entry meeting) di aula BPKPD Kabupaten Pohuwato, Senin (18/11/2024).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, didampingi Sekda Iskandar Datau, Inspektur Daerah Muslimin Nento, Kepala BPKPD Tety Alamri, dan sejumlah pimpinan OPD.

Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan

Ketua tim pemeriksa, Misbahuddin, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk:

  1. Menilai kinerja pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir, khususnya pada tahap prabencana.
  2. Meningkatkan ketahanan bencana, dengan fokus pada perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Sasaran pemeriksaan mencakup evaluasi atas:

  • Perencanaan penanggulangan bencana.
  • Efektivitas program pengurangan risiko dan pencegahan banjir.
  • Implementasi kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Plt. Bupati Suharsi Igirisa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai lanjutan dari survei pendahuluan yang telah dilakukan pada Oktober 2024. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara OPD dan tim BPK untuk mempersiapkan dokumen pendukung serta mendampingi tim dalam peninjauan lapangan.

“Kami berharap kehadiran tim pemeriksa BPK menjadi wujud sinergitas antara pemerintah Kabupaten Pohuwato dan BPK. Ini akan memastikan penggunaan anggaran penanggulangan banjir dilakukan secara efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Suharsi.

Plt. Bupati juga menegaskan bahwa pemeriksaan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat memperbaiki metode penanggulangan bencana. Hal ini mencakup peningkatan penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja, demi memastikan pertanggungjawaban keuangan daerah lebih terarah dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi bencana banjir secara sistematis dan akuntabel.

Advertorial

Dari Teluk Tomini, UNG Temukan Cadangan Air Tanah Berpotensi Nasional

Published

on

UNG – Tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berhasil mengungkap potensi besar batupasir di kawasan Teluk Tomini sebagai reservoir air tanah dalam yang berperan penting untuk mendukung program swasembada air nasional. Penelitian tersebut dilaksanakan oleh dosen Program Studi Teknik Geologi UNG melalui skema Hibah Penelitian Fundamental–Reguler Tahun 2025 yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Riset berjudul “Kajian Potensi Batupasir di Teluk Tomini untuk Pengembangan Kawasan Reservoir Air Tanah dalam Mendukung Terciptanya Swasembada Air” ini dipimpin oleh Dr. Aang Panji Permana, S.T., M.T., bersama Muh. Kasim, S.T., M.T., Ronal Hutagalung, S.T., M.T., I Nengah Sandi, S.T., serta mahasiswa Teknik Geologi UNG.

Selama ini, kajian mengenai air tanah di kawasan Teluk Tomini umumnya berfokus pada batugamping dan endapan aluvial. Namun, kawasan yang meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara tersebut juga memiliki sebaran luas batupasir yang belum banyak diteliti, terutama yang berada pada Formasi Dolokapa, Lokodidi, dan Randangan. Batupasir dari formasi-formasi ini memiliki potensi besar sebagai media penyimpan air tanah.

Penelitian dilakukan melalui survei geologi lapangan, analisis petrografi batuan, serta analisis geokimia menggunakan metode X-Ray Fluorescence (XRF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah studi didominasi oleh satuan batupasir berlapis dan batupasir masif dengan dua jenis utama, yakni Lithic Arenite dan Feldspathic Wacke.

Batupasir tersebut tersusun atas mineral kuarsa, feldspar, serta fragmen batuan vulkanik dengan karakter porositas primer dan sekunder yang baik, menunjukkan kemampuan menyimpan dan mengalirkan air. Analisis geokimia turut mengindikasikan bahwa batupasir ini terbentuk pada lingkungan tektonik busur kepulauan (oceanic island arc) yang berkaitan erat dengan aktivitas subduksi di sekitar Teluk Tomini.

“Temuan ini membuktikan bahwa batupasir Teluk Tomini sangat berpotensi dikembangkan sebagai reservoir air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masa depan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur,” jelas Dr. Aang Panji Permana, S.T., M.T. Ia menambahkan bahwa penelitian ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029, untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian air di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, hasil penelitian tersebut akan dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, sekaligus memperkuat komitmen UNG dalam pengembangan riset berbasis potensi lokal dan sumber daya geologi wilayah Teluk Tomini. Penelitian lanjutan direncanakan pada tahun 2026 dengan fokus pada analisis porositas dan permeabilitas batupasir, guna mendukung pemodelan reservoir air tanah secara lebih detail dan aplikatif.

Continue Reading

Advertorial

Koordinasi Macet! Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Soroti Pemprov Soal Pansus Sawit

Published

on

DEPROV – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke kantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Rabu (14/1/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau progres tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Sawit yang sebelumnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengapresiasi langkah Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang telah menunjukkan kemajuan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, meskipun pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap.

“Mereka sudah menunjukkan progres dan mulai menindaklanjuti rekomendasi secara perlahan. Namun, perhatian utama kami saat ini adalah belum adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten,” ujar Umar Karim.

Menurutnya, secara prosedural, setiap rekomendasi yang dikeluarkan DPRD berasal dari Pemerintah Provinsi melalui Gubernur. Karena itu, Gubernur diharapkan segera mengambil peran aktif dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi agar pelaksanaannya berjalan efektif di tingkat kabupaten.

“Rekomendasi DPRD itu secara prosedur berasal dari Pemerintah Provinsi melalui Gubernur. Jadi ketika rekomendasi sudah diserahkan, seharusnya Gubernur melakukan koordinasi dengan daerah. Sayangnya, hingga saat ini belum ada koordinasi sama sekali dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tegasnya.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan terus meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai belum adanya tindak lanjut koordinasi tersebut. Langkah ini, ujar Umar, penting untuk memastikan seluruh rekomendasi Pansus Sawit benar-benar dijalankan sesuai tujuan awal dan tidak berhenti hanya pada tataran administrasi.

“Komisi I akan terus mendorong agar rekomendasi Pansus Sawit dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa terkendala lemahnya koordinasi antar pemerintahan,” pungkas Umar.

Continue Reading

Advertorial

Sinkronisasi DTSEN Jadi Sorotan, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat ke Bone Bolango

Published

on

DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, Rabu (14/01/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dan diterima oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Reinhard Edi Uruilal, S.Sos. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pihak membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan keseragaman data sosial di tingkat daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, menegaskan pentingnya sinkronisasi DTSEN dalam memastikan penyaluran program bantuan sosial tepat sasaran, baik yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami menerima banyak masukan berharga dari Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango terkait pengelolaan DTSEN. Ke depan, kami akan menjadwalkan pertemuan antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Gorontalo bersama Dinas Sosial Provinsi untuk melakukan sinkronisasi data secara menyeluruh,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, pertemuan juga membahas sejumlah persoalan teknis seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) operator data serta validasi kepesertaan BPJS. Menurutnya, aspek-aspek tersebut sangat krusial agar integrasi data sosial ekonomi berjalan optimal dan dapat menjadi dasar kebijakan berbasis data yang akurat.

“Insya Allah, minggu depan kami akan segera menghubungi seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti dan membahas langkah-langkah teknis bersama Dinas Sosial Provinsi,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan komitmen kuat untuk terus mengawal proses sinkronisasi DTSEN. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat basis data kesejahteraan sosial yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan sosial di Provinsi Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler