Connect with us

News

PSI Resmi Berbadan Hukum: Wadah Perlindungan HAM untuk Insan Pers di Indonesia

Published

on

NEWS – Pers Siber Indonesia dan Media Sosial (PSI) resmi meraih status badan hukum setelah tercatat dalam lembaga negara oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Akta pendirian PSI, dengan Nomor 03 Tanggal 06 Oktober 2023 dan Nomor AHU-0009457.AH.01.07.Tahun 2023, menetapkan kantor pusat PSI di Kota Bandarlampung, memperkuat legalitas dan posisi organisasi ini dalam menjalankan kegiatan pers siber dan media sosial.

Ketua Umum DPP PSI, H. Taswin Hasbullah, MM, MH, menyampaikan kebahagiaannya atas pencapaian ini dan menyatakan harapannya agar PSI dapat menjadi wadah perlindungan hak asasi manusia bagi para insan pers di Indonesia.

Dalam upaya pengembangan, tahun 2024 dijadikan fokus untuk membentuk struktur kepengurusan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia. Dari 38 provinsi, tercatat sudah terbentuk 19 dewan pengurus daerah (DPD), dengan target menjadi konstituen Dewan Pers setidaknya dengan terbentuknya 11 DPD di seluruh Indonesia.

Selain kegiatan pembentukan dan pelantikan DPD dan DPC, PSI juga akan menggelar deklarasi di Yogyakarta serta menyelenggarakan uji kompetensi bagi pers siber.

Bang Taswin mengungkapkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh-tokoh dalam industri media dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) seperti DiswayID, Radar Lampung Group, serta para tokoh media dari berbagai daerah di Indonesia.

Tujuan utama PSI adalah memberikan wadah bagi wartawan siber dan penggiat media sosial agar tetap mematuhi etika dan standar jurnalisme yang berlaku. Organisasi ini akan fokus pada isu-isu seperti penyebaran informasi palsu dan meningkatkan literasi digital dalam menjaga integritas dan keberlangsungan industri pers di era digital.

Berbagai program kegiatan dan kebijakan organisasi telah disusun, termasuk pendidikan wartawan, uji kompetensi Dewan Pers, pendirian LBH Pers Siber Indonesia, serta pembentukan komisi etik siber.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI akan segera dideklarasikan di Yogyakarta dan di tingkat provinsi. PSI berkomitmen untuk menjadi mitra kerja bagi wartawan lainnya dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab, menjaga integritas profesi, dan memperkuat fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Gorontalo

Tak Hanya dari Sulawesi, CSP 2025 di Gorontalo Juga Dihadiri Penggemar Vespa se-Indonesia

Published

on

Ketua Panitia CSP XVIII, Yakop Mahmud di dampingi Bendahara Alham Prasogo Habibie saat diwawancara

Gorontalo – Ajang tahunan Celebes Scouter Party (CSP) XVIII Tahun 2025 resmi dibuka pada Jumat (4/7/2025) di Alun-Alun Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Event bergengsi bagi pecinta motor Vespa ini berlangsung hingga 6 Juli 2025 dan menghadirkan ribuan peserta dari seluruh penjuru Indonesia.

Ketua Panitia CSP XVIII, Yakop Mahmud, dalam sambutannya menyampaikan bahwa event ini terselenggara atas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Ia menyebut bahwa berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan gelaran tahun ini.

“Beberapa agenda yang kita laksanakan hari ini antara lain Festival Karawo, kontes motor Vespa, serta kegiatan amal seperti donor darah dan penanaman pohon. Semuanya dikemas dalam tema ‘Vespa-lah’ yang kental dengan semangat kebersamaan dan cinta lingkungan,” ungkap Yakop.

Event yang menjadi ajang pertemuan pecinta Vespa se-Sulawesi ini menargetkan 1.500 peserta, dan Gorontalo sendiri telah tiga kali dipercaya sebagai tuan rumah.

“Gorontalo sebelumnya menjadi tuan rumah pada tahun 2011, 2017, dan kini kembali dipercaya menggelar CSP XVIII Tahun 2025,” tambahnya.

Menariknya, peserta CSP kali ini tidak hanya berasal dari Pulau Sulawesi. Menurut Yakop, berdasarkan data panitia, peserta juga datang dari berbagai daerah di luar Sulawesi.

“Dari database panitia, terkonfirmasi peserta dari Kalimantan, Maluku, Jawa, bahkan Sumatra. Ini menunjukkan bahwa CSP telah menjadi magnet nasional bagi komunitas pencinta Vespa,” jelasnya.

Lebih dari sekadar event otomotif, CSP XVIII juga menjadi ajang promosi budaya dan ekonomi lokal. Panitia menggandeng para pelaku UMKM lokal untuk turut serta memamerkan produk-produk khas Gorontalo.

“CSP tahun ini mengusung semangat kebudayaan dan pariwisata. Harapannya, lewat event ini, budaya lokal dan potensi wisata Gorontalo dapat dikenal lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri,” tutup Yakop.

Continue Reading

Gorontalo

Dipimpin Janes Komenaung, LA HAM Resmi Bentuk Tim Advokasi Kasus Lingkungan Pohuwato

Published

on

DPW LA HAM Gorontalo Janes Komenaung, S.H.

Gorontalo – Langkah hukum terhadap dugaan perusakan lingkungan di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kian memasuki babak serius. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia (LA HAM) Provinsi Gorontalo secara resmi membentuk tim advokasi hukum untuk mendampingi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LA HAM Pohuwato dalam proses pelaporan ke pihak kepolisian.

Penunjukan tim tersebut diputuskan melalui rapat pleno tertutup yang digelar Kamis malam (3/7/2025). Dalam rapat tersebut, Janes Komenaung, S.H., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW LA HAM Gorontalo, ditetapkan sebagai Ketua Tim Advokasi Hukum.

“Ya, Pak Janes Komenaung, S.H., menjadi ketua tim untuk mendampingi DPD LA HAM Pohuwato dalam melaporkan para terduga pelaku pengrusakan lingkungan,” ungkap Akram Pasau, S.H., Ketua DPW LA HAM Gorontalo usai rapat pleno.

Akram menegaskan bahwa fokus laporan menyasar aktivitas perusakan lingkungan di Desa Bulangita, yang diduga kuat menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan sedimentasi di wilayah ibu kota Kabupaten Pohuwato, yakni Kota Marisa.

Sementara itu, Janes Komenaung menyatakan kesiapannya memimpin pendampingan hukum tersebut.

“Kami siap mengawal proses ini. Tim advokasi terdiri dari lima pengacara yang semuanya adalah pengurus aktif LA HAM Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Diketahui, beberapa nama terduga pelaku yang akan dilaporkan ke pihak berwenang di antaranya berinisial UM alias Uten, MM alias Muku, PA alias Barot, DD alias Ded, dan ARM alias Man.

LA HAM menegaskan, langkah hukum ini bukan hanya sebagai bentuk pengawalan hak lingkungan masyarakat, tetapi juga upaya menekan dampak ekologis yang semakin meluas akibat kegiatan yang diduga dilakukan secara ilegal.

Continue Reading

Gorontalo

Ruh HMI Terkikis? Kritik Tajam atas Politisasi dalam Kaderisasi

Published

on

Gorontalo – Kaderisasi semestinya menjadi ruang sakral dalam membentuk insan cita Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Namun dalam praktiknya, idealisme tersebut kerap tereduksi oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu.

Hal ini disuarakan secara tegas oleh Adnan R. Abas, Ketua HMI Komisariat Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Cabang Gorontalo. Dalam wawancara eksklusif, Adnan mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi aktual kaderisasi yang dinilainya telah mengalami pergeseran nilai secara signifikan.

“Saya kecewa ketika melihat kaderisasi yang seharusnya menjadi tempat pembentukan nilai, justru berubah menjadi alat politik praktis. Bahkan ironisnya, ini datang dari alumni yang seharusnya membimbing kami,” ungkap Adnan.

Menurutnya, ruang kaderisasi kini lebih banyak diwarnai oleh politisasi internal, bukan penguatan nilai-nilai perjuangan Islam dan intelektualisme. Ia menyoroti peran sejumlah alumni yang bukan lagi membina, melainkan mendorong agenda-agenda pragmatis demi melanggengkan pengaruh di lingkaran organisasi.

“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan kaderisasi menjadi panggung perebutan pengaruh. Apalagi jika kader yang belum matang justru digiring untuk mendukung elite alumni tertentu. Ini bukan ruh HMI yang sesungguhnya,” tegasnya.

Adnan menilai bahwa kondisi ini menyebabkan polarisasi tajam di tubuh organisasi, bahkan menciptakan fenomena kader pesanan — kader yang diarahkan untuk tujuan tertentu sejak awal proses pengkaderan, bukan karena kapasitas atau komitmen pada nilai-nilai himpunan.

Akibatnya, muncul kebingungan ideologis di level bawah. Banyak kader muda kehilangan arah karena tidak mendapatkan pembinaan yang utuh dan konsisten. Penguatan nalar kritis — yang seharusnya menjadi napas utama HMI — justru tergantikan oleh intrik struktural yang membingungkan dan kontraproduktif.

“Ruang kaderisasi harus dikembalikan kepada niat awalnya: membentuk insan cita. Jika tidak, maka kader HMI hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan pemegang nilai,” tutup Adnan.

Pernyataan Adnan mencerminkan keresahan yang kini mulai mengemuka di kalangan kader akar rumput. Evaluasi terhadap praktik kaderisasi yang sarat kepentingan mendesak dilakukan oleh seluruh unsur, termasuk alumni yang selama ini berperan sentral dalam pembinaan.

Kaderisasi yang terpolitisasi bukan hanya menghambat lahirnya pemimpin masa depan berintegritas, tetapi juga mengikis marwah HMI sebagai organisasi kader yang telah melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler