Connect with us

Gorontalo

PSI Resmi Berbadan Hukum: Wadah Perlindungan HAM untuk Insan Pers di Indonesia

Published

on

NEWS – Pers Siber Indonesia dan Media Sosial (PSI) resmi meraih status badan hukum setelah tercatat dalam lembaga negara oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Akta pendirian PSI, dengan Nomor 03 Tanggal 06 Oktober 2023 dan Nomor AHU-0009457.AH.01.07.Tahun 2023, menetapkan kantor pusat PSI di Kota Bandarlampung, memperkuat legalitas dan posisi organisasi ini dalam menjalankan kegiatan pers siber dan media sosial.

Ketua Umum DPP PSI, H. Taswin Hasbullah, MM, MH, menyampaikan kebahagiaannya atas pencapaian ini dan menyatakan harapannya agar PSI dapat menjadi wadah perlindungan hak asasi manusia bagi para insan pers di Indonesia.

Dalam upaya pengembangan, tahun 2024 dijadikan fokus untuk membentuk struktur kepengurusan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia. Dari 38 provinsi, tercatat sudah terbentuk 19 dewan pengurus daerah (DPD), dengan target menjadi konstituen Dewan Pers setidaknya dengan terbentuknya 11 DPD di seluruh Indonesia.

Selain kegiatan pembentukan dan pelantikan DPD dan DPC, PSI juga akan menggelar deklarasi di Yogyakarta serta menyelenggarakan uji kompetensi bagi pers siber.

Bang Taswin mengungkapkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh-tokoh dalam industri media dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) seperti DiswayID, Radar Lampung Group, serta para tokoh media dari berbagai daerah di Indonesia.

Tujuan utama PSI adalah memberikan wadah bagi wartawan siber dan penggiat media sosial agar tetap mematuhi etika dan standar jurnalisme yang berlaku. Organisasi ini akan fokus pada isu-isu seperti penyebaran informasi palsu dan meningkatkan literasi digital dalam menjaga integritas dan keberlangsungan industri pers di era digital.

Berbagai program kegiatan dan kebijakan organisasi telah disusun, termasuk pendidikan wartawan, uji kompetensi Dewan Pers, pendirian LBH Pers Siber Indonesia, serta pembentukan komisi etik siber.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI akan segera dideklarasikan di Yogyakarta dan di tingkat provinsi. PSI berkomitmen untuk menjadi mitra kerja bagi wartawan lainnya dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab, menjaga integritas profesi, dan memperkuat fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Gorontalo

Rapat Strategis Divisi Keimigrasian: Optimalisasi Pengawasan Orang Asing di Gorontalo

Published

on

POHUWATO – Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap orang asing di Provinsi Gorontalo, Divisi Keimigrasian Gorontalo mengadakan rapat di Kabupaten Pohuwato.

Rapat Pengawasan Orang Asing ini diadakan di Hotel MBR Marisa pada Kamis (22/02/24). Friece Sumolang, S.H., M.H., Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo, menjelaskan kepada wartawan bahwa setelah rapat tersebut, pihaknya bersama tim gabungan akan melakukan operasi pengawasan orang asing.

“Kita akan segera turunkan tim gabungan untuk melaksanakan operasi tersebut,” ungkap Sumolang kepada sejumlah wartawan.

Ketika ditanya mengapa kegiatan tersebut dilakukan di Kabupaten Pohuwato, Sumolang menjelaskan bahwa ada isu strategis yang sedang didalami, dan kegiatan ini juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi Pohuwato.

“Kami memindahkan kegiatan yang biasanya dilakukan di Kota Gorontalo ke Kabupaten Pohuwato,” jelasnya.

Sumolang menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki efek multipel, dan merupakan bagian dari kontribusi kegiatan keimigrasian terhadap perekonomian.

“Imigrasi juga berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Itu salah satu bagian dari tugas keimigrasian,” ungkapnya.

Terkait keberadaan empat WNA yang melakukan kegiatan di Kabupaten Pohuwato, Sumolang mengakui bahwa mereka sedang melakukan pencarian potensi emas dan investasi di sana.

“Kami perlu mendalami hal ini lebih lanjut,” tambahnya.

Dalam hal dokumen keempat WNA tersebut, Sumolang menjelaskan bahwa izin tinggal mereka tidak bermasalah, dan mereka memiliki izin tinggal kunjungan yang berlaku sampai Maret 2024.

“Mereka akan diambil keterangan dan didalami di kantor imigrasi di Gorontalo,” jelasnya.

Sumolang menambahkan bahwa jika terdapat pelanggaran keimigrasian atau aturan lainnya, tindakan administratif keimigrasian akan diambil.

“Mereka memiliki izin tinggal kunjungan yang kemudian diperpanjang, dan kami menemukan mereka di lokasi tambang rakyat berdasarkan laporan masyarakat,” jelas Sumolang, sambil berharap adanya pertukaran informasi yang lebih baik di masa mendatang.

Continue Reading

Gorontalo

Tindak Tegas Terhadap WNA Sri Lanka yang Tanpa Izin Cari Potensi Emas di Pohuwato

Published

on

Friece Sumolang, S.H., M.H. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo || Foto Istimewa

POHUWATO – Puluhan personel gabungan dari TNI, Polres, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato, serta Lembaga Imigrasi Provinsi Gorontalo, menjalankan pemeriksaan terhadap empat Warga Negara Asing asal Sri Lanka yang tiba di Kabupaten Pohuwato pada Kamis (22/02/2024), dilakukan di Penginapan Arafah.

Menurut pernyataan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Friece Sumolang, S.H., M.H., tujuan kedatangan keempat WNA tersebut adalah untuk melakukan investasi emas di wilayah Kabupaten Pohuwato.

“Setelah menerima laporan dari masyarakat, kami bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) langsung turun untuk melakukan pemeriksaan. Kami menemukan bahwa keempat WNA asal Sri Lanka tersebut sedang aktif mencari potensi emas untuk tujuan investasi,” ujarnya.

Friece menjelaskan bahwa keempat WNA tersebut akan diamankan, diperiksa, dan dimintai keterangan di Kantor Imigrasi Provinsi Gorontalo. Jika terdapat indikasi pelanggaran, langkah legislatif keimigrasian akan diambil.

“Tindakan ini juga sebagai upaya keamanan karena kami melihat situasi di tempat penginapan mereka sudah tidak kondusif, masyarakat mulai berkumpul dan resah dengan kehadiran mereka,” tandasnya.

Mengenai paspor dan izin tinggal keempat WNA tersebut, Friece menyatakan bahwa mereka memiliki paspor dan izin tinggal kunjungan selama dua bulan yang diperpanjang secara berkala di Kantor Imigrasi wilayah Kendari.

“Berdasarkan informasi dari Kantor Imigrasi Kendari, mereka memperpanjang izin tinggal untuk menghadiri sebuah pernikahan,” paparnya.

Sementara itu, selama masa pemilu di wilayah Gorontalo, terdapat satu WNA asal Filipina yang ditemukan tanpa dokumen resmi (Imigran Ilegal), dan pihak Imigrasi Gorontalo sedang memeriksa status kewarganegaraannya di Konsulat Jenderal Indonesia di Filipina.

Continue Reading

Gorontalo

Pernyataan Ketua Tim Hukum Partai Golkar Gorontalo Utara: Ketidaksesuaian Administrasi Pemilu di Tomilito Akan Digugat ke Bawaslu

Published

on

Ketua Tim Hukum Partai Golkar Gorontalo Utara, Ryan Potale || Foto Istimewa

GORUT – Dalam sebuah pernyataan kepada media, Ryan Potale, Ketua Tim Hukum Partai Golkar Gorontalo Utara, mengekspresikan keprihatinan terkait sistem penyelenggaraan Pemilu di Tomilito. Menurutnya, berbagai ketidaksesuaian administrasi dengan aturan perundang-undangan telah terdeteksi.

“Di Tomilito secara umum, kami dari Partai Golkar menemukan banyak ketidaksesuaian dalam administrasi penyelenggaraan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan,” ungkap Ryan. Oleh karena itu, hasil pleno PPK Kecamatan Tomilito akan digugat melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara.

Ryan juga menyatakan bahwa saksi dari Partai Golkar tidak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara yang dihasilkan oleh Rapat Pleno PPK Tomilito.

Ketua Tim Hukum Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hasil pemilihan secara keseluruhan. “Kami dari Partai Golkar tidak mempertanyakan angka hasil pemilihan. Namun, yang kami soroti adalah prosedur atau tata cara pemungutan dan perhitungan suara yang diatur dalam perundang-undangan,”

Ryan menekankan pentingnya pelaksanaan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam setiap tahapan Pemilu. “Penting untuk diingat bahwa prosedur pelaksanaan yang menghasilkan dokumen Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tambahnya.

Secara khusus untuk Tomilito, Ryan mencurigai adanya banyak ketidaksesuaian administrasi penyelenggaraan Pemilu dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu diuji keabsahannya melalui Bawaslu. Saat ini, PPK Tomilito masih menyelesaikan administrasi hasil pleno yang berakhir kemarin.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler