Connect with us

News

Tenaga Ahli Desa Banggai Laut: Banyak Kades Abaikan Regulasi dalam Pelaksanaan Dana Desa

Published

on

BANGGAI LAUT-Hadirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sejatinya memberi harapan baru bagi warga desa untuk menata dan membangun ekonominya sendiri. Terlebih di dalam undang-undang itu, pemerintah pusat menjamin kekayaan desa dengan mengucur anggaran perimbangan yang kini familiar disebut Dana Desa (DD).

Nilai DD yang mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah ini diharapkan bisa memberi jaminan hidup bagi warga desa lewat kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan. Dengan DD itu pula diharapkan bisa terbuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan yang bersifat jangka panjang atau berkesinambungan.

Namun, kenyataan terkadang tak sesuai ekpektasi. Sudah hampir memasuki tahun keenam undang-undang ini action, belum juga memberi perubahan signifikan utamanya pertumbuhan ekonomi perkapita warga desa. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program ekonomi kreatif, yang ada justru jauh api dari panggang. Warga desa, singkatnya dapat dikata masih jauh dari sejahtera.

Di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, misalnya. Kondisi itu pun sama dirasakan.

Salah satu Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PSD) daerah tersebut, Mulyanto Eyato saat diwawancarai awak media lewat aplikasi chating messenger, Ahad (31/5) kemarin, membeberkan sejumlah faktor gagalnya pengelolaan DD di sejumlah desa di wilayah itu.

Ia mengatakan, salah satu sebab tidak maksimalnya manfaat dana desa di Banggai Laut diakibatkan kurang patuhnya para kepala desa terhadap regulasi. Sebut saja Peraturan Menteri Desa RI (Permendes) yang menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Kitab peraturan ini sering kali diabaikan para kades.

“Saya dan kami semua pendamping, sudah menyampaikan permendes tentang prioritas pembangunan desa, di mana tahun ini memang diprioritaskan pembangunan ekonomi di samping pembangunan fisik. Yang lebih diutamakan adalah pembangunan ekonomi kerakyatan, pencegahan stunting, serta PKT. Setelah perubahan permendes yang baru maka ketambahan penambahan pencegahan covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), semua upaya kami sosialisasikan cuma terkadang para kades mengabaikan,” ucap Mulyanto.

Upaya sosialisasi tentang regulasi tata kelola DD juga sudah dilakukan rutin setiap tahun di desa-desa. Untuk tenaga ahli PSD Kabupaten Balut sendiri kata Mulyanto, ada berjumlah 6 orang. Keenam ahli ini yang setiap saat siap mengawal dan mendampingi desa.

“Setiap tahun kami menegaskan ini semua, utamanya pengembangan Bumdes sebagai wadah perekonomian desa. Cuma sayang ini bisa berkembang. Padahal kami TA ada enam orang spesial yang mengawal khusus sesuai kebutuhan desa. Nah kembali lagi ke perencanaan pembangunan yang memang merupakan forum tertinggi di desa. Dan ini sebenarnya sudah seharusnya menjadi ajang yang sangat istimewa bagi perencanaan. Cuma masih ada juga yg belum paham tentang mekanisme perencanaan. Terkadang kami mengamati masih ada desa yang melakukan musyawarah desa tidak sesuai dengan permendes tentang musyawarah yang sudah diatur. Ini juga terkait pemahaman BPD dan pemdes itu sendiri tentang bagaimana melakukan musyawarah. Padahal kalo mengikuti permendagri dan permendes saya yakin akan kurang persoalan yang muncul di desa,” jelas Mulyanto.

“Memang semua perencanaan itu berawal dan berujung dari RPJMDES sebagai kitab pembangunan desa …tetapi d sana terbuka ruang besar untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan perundang undangan ….cuma terkadang masih ada desa yang tidak mau lagi masukan masukan dari kami sebagai pendamping yang memang di khususkan mengawal realisasi uu desa ini,” sambung Mulyanto.

Selain itu, terkait pembagian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19, Mulyanto juga memiliki catatan sendiri tentang proses pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di salah satu desa di Kecamatan Banggai Utara. Meski nama desa tersebut tak secara gamblang ia sebutkan, namun dirinya mengisyaratkan telah terjadi kekeliruan.

“Saya coba fasilitasi dua lembaga di kantor desa kemarin dan sepakat bahwa hasil penerima BLT adalah keputusan dan kebijakan kades. Dan keputusan itu sempat diumumkan di mesjid dan papan pengumuman untuk mereka yang belum melapor ke pemdes. Adapun yang layak tapi tidak dapat, mereka melapor terlambat setelah semua berkas disahkan pihak kecamatan. Dan keputusan kades menurut kades dia siap bertanggung jawab. Saya tanya BPD apakah mereka mendengar pengumuman terkait kebijakan kades mereka jawab dengar. Kami juga para pendamping kalo sudah bicara kebijakan kami tidak bisa apa apa walaupun kami sudah menentang habis habisan, makanya kesimpulannya siap siap diperiksa kades. Dan sedikit lemahnya BPD, mereka tdk punya bukti berita acara musdes, bahkan pemdes yg punya. Ini terbalik administrasinya. Dan di berita acara yang dimaksud ada tanda tangan BPD, berarti persetujuan di ketahui BPD secara administrasi ….Saya juga sampaikan ke kades dan BPD saya sangat menyayangkan kenapa kami tidak diundang saat musdes, ini terkadang problem di lapangan, apalagi kalo ketemu BPD yang belum sepenuhnya paham mekanisme musdes,” terang Mulyanto panjang.

Ia berharap, kedepan, para kades dan pelaku-pelaku di desa bisa secara sempurna menerapkan aturan dan perundang-undangan yang ada di setiap proses penyelenggaraan dana desa. Hal ini di maksudkan agar apa yang menjadi cita-cita bersama yakni kesejahteraan warga, bisa segera tercapai.

Dan untuk proses pencairan anggaran Dana Desa di Kabupaten Banggai Laut, pihak Tenaga Ahli dan Dinas PMD telah berusaha mempercepat dari sebelum-sebelumnya.

“Hal ini tentu perlu juga diapresiasi terkait kinerja PMD dalam mengawal dan selalu bersinergi bersama kami TA yang ada di Kabupaten,” tutup pria yang akrab disapa Mul itu.

Gorontalo

Video Pesta di Tengah Duka Banjir Hulawa, Publik Pohuwato Geram

Published

on

Pohuwato – Suasana duka masih menyelimuti Kabupaten Pohuwato usai banjir menerjang Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia. Warga masih berjibaku dengan lumpur, kerugian, dan trauma akibat bencana tersebut. Namun, di tengah kepedihan itu, beredar sebuah video yang memantik kemarahan publik.

Video yang tersebar di berbagai grup percakapan itu memperlihatkan aktivitas hiburan yang diduga berlangsung di lingkungan perusahaan tambang emas Pani Gold Mine (PGM). Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang berjoget dan berpesta — pemandangan yang dinilai kontras dengan kondisi masyarakat Desa Hulawa yang sedang berduka.

Desa tersebut diketahui berada di sekitar kawasan aktivitas pertambangan perusahaan. Ironisnya, peristiwa itu terjadi di saat pemerintah daerah dan aparat keamanan giat mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar pesta atau keramaian menjelang pergantian tahun. Bahkan, Pemkab Pohuwato sendiri memilih melaksanakan zikir dan doa bersama sebagai wujud empati bagi korban banjir.

Bagi banyak warga, video tersebut dianggap menyakiti hati masyarakat dan menunjukkan kurangnya kepekaan sosial dari pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak bencana.

“Ini bukan hanya soal pesta, tetapi soal rasa empati dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat lingkungannya,” ungkap salah satu warga yang menyayangkan kejadian itu.

Polemik tersebut segera memicu reaksi luas hingga akhirnya pihak Pani Gold Mine (PGM) memberikan klarifikasi resmi.

Melalui Humas perusahaan, Kurniawan Siswoko, PGM menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas kejadian tersebut.

“Terima kasih atas informasinya. Ini menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya bagi panitia agar dalam menyelenggarakan acara memiliki konsep yang baik dan terarah. Di awal, acara menyambut tahun baru di PGM diisi dengan doa bersama dan kegiatan spontan donasi untuk warga terdampak banjir sebagai bentuk empati dan kepedulian karyawan. Namun, acara ini tercederai dengan kejadian tersebut, dan kami akan melakukan evaluasi,” ujar Kurniawan.

Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kemarahan publik terhadap peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap lebih terhadap tanggung jawab sosial dan moral perusahaan tambang. Banyak warga meminta agar PGM dapat menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, khususnya di saat masyarakat masih dalam masa pemulihan pasca-bencana.

Polemik ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku industri agar lebih berhati-hati dalam bertindak di tengah situasi krisis kemanusiaan dan bencana alam yang melibatkan masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.

Continue Reading

Gorontalo

Menjelang Tahun Baru, Kondom Ludes di Minimarket Gorontalo

Published

on

Foto (Thinkstock)

Gorontalo – Menjelang pergantian tahun, penjualan alat kontrasepsi jenis kondom di sejumlah minimarket di Kota Gorontalo dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah gerai bahkan sempat kehabisan stok akibat tingginya permintaan dalam beberapa hari terakhir.

Pantauan di beberapa minimarket, baik di pusat kota maupun kawasan pinggiran, menunjukkan rak penjualan kondom tampak kosong atau hanya menyisakan beberapa merek tertentu. Lonjakan pembelian mulai terlihat sejak dua hari menjelang malam pergantian tahun.

“Biasanya penjualan stabil, tapi dua hari terakhir ini meningkat cukup tajam. Beberapa merek bahkan sudah habis,” ujar Zaid, salah satu pegawai minimarket di Kota Gorontalo, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, pembeli tak hanya berasal dari pelanggan tetap, tetapi juga dari konsumen baru yang jarang membeli produk tersebut. Beberapa di antaranya bahkan membeli lebih dari satu kemasan dalam sekali transaksi.

Fenomena serupa juga terlihat di sejumlah minimarket di wilayah Kota Timur dan Kota Tengah. Pengelola toko mengaku harus melakukan pemesanan ulang lebih cepat dari jadwal biasanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan.

“Biasanya stok bisa bertahan beberapa hari, tapi menjelang tahun baru seperti ini cepat sekali habis,” kata seorang pegawai minimarket lainnya.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa meningkatnya pembelian kondom menjelang tahun baru sudah menjadi hal yang berulang setiap tahun. Ia menilai, momen perayaan tahun baru umumnya diikuti meningkatnya aktivitas sosial masyarakat.

“Sudah seperti kebiasaan tiap pergantian tahun. Banyak orang merayakan malam tahun baru bersama pasangan, jadi permintaan kondom pun naik,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan laporan kelangkaan di tingkat distributor. Namun, sejumlah minimarket mengaku masih menunggu pengiriman ulang untuk memenuhi permintaan konsumen.

Fenomena meningkatnya penjualan kondom menjelang tahun baru ini kembali menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya edukasi kesehatan reproduksi serta perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab di tengah euforia perayaan akhir tahun.

Continue Reading

Gorontalo

Jangan Diam! Tani Merdeka Minta Pemda Pohuwato Jelaskan Penyebab Banjir

Published

on

Pohuwato – Polemik banjir yang melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terus memanas. Desakan keras kini datang dari Rian Uno, Ketua Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo, yang juga dikenal sebagai anak muda Pohuwato sekaligus bagian dari masyarakat lingkar tambang.

Rian meminta Pemerintah Daerah Pohuwato untuk tidak bersikap pasif dan segera menjelaskan secara transparan penyebab utama banjir yang merusak permukiman warga tersebut.

Pemerintah daerah harus jujur dan terbuka. Sampaikan ke masyarakat, apa sebenarnya penyebab banjir di Desa Hulawa. Jangan dibiarkan kabur seperti sekarang,” tegas Rian, Selasa (31/12/2025).

Menurutnya, sikap diam pemerintah justru memperkeruh situasi dan memicu potensi konflik sosial di tengah masyarakat, terutama antara warga lingkar tambang dan masyarakat umum.

“Kalau penyebabnya karena perusahaan, sampaikan. Kalau karena tambang ilegal, ungkap juga. Jangan masyarakat dibiarkan saling menyalahkan sementara pemerintah memilih diam,” ujarnya.

Kondisi yang Dinilai Kian Berbahaya

Rian menilai ketidakjelasan informasi telah menimbulkan berbagai spekulasi liar di masyarakat. Akibatnya, muncul saling curiga dan saling tuding antarkelompok, bahkan membuka potensi konflik terbuka.

“Sekarang masyarakat lingkar tambang disalahkan, besok bisa saja perusahaan yang diserang. Semua bisa jadi korban karena pemerintah tidak memberikan kejelasan,” katanya.

Ia menegaskan, kejujuran dan keterbukaan pemerintah merupakan kunci utama meredam konflik. Tanpa itu, persoalan banjir di Hulawa bukan hanya menjadi bencana alam, tetapi bisa berkembang menjadi bencana sosial.

Tuntutan Audit dan Investigasi Terbuka

Lebih lanjut, Rian mendesak Pemda Pohuwato segera melakukan audit lingkungan dan investigasi terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum.

“Kami tidak mau kesimpulan sepihak. Harus ada audit lingkungan, kajian ilmiah, dan penyampaian hasilnya secara terbuka kepada publik,” ujar Rian menegaskan.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum pemerintah terhadap warganya sebagaimana diatur dalam prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pernyataannya, Rian menyebut pihaknya akan mengirim surat resmi kepada Ketua Dewan Penasihat DPN Tani Merdeka Indonesia di Jakarta, yang dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, untuk melaporkan kondisi tersebut.

“Karena kami, Tani Merdeka Indonesia, adalah mata dan telinganya Presiden Prabowo Subianto, maka kami akan menyampaikan langsung persoalan banjir Hulawa agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Rian juga memperingatkan bahwa jika pemerintah daerah terus bersikap pasif, kepercayaan publik akan runtuh dan penanganan banjir di masa depan akan semakin sulit.

Pemerintah jangan menunggu masalah ini meledak menjadi konflik besar. Buka sekarang, jelaskan sekarang, selamatkan masyarakat sekarang,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler