Politik
Tomy Ishak Daftar Di PPP
Published
6 years agoon

LIMBOTO-Politisi Gerindra Tomy Ishak, S.Pd., M.Si akhirnya mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gorontalo. Berkas pendaftaran sebagai Bacawabup pun sudah dikembalikan ke partai pada pukul 11.00 Wita, Sabtu (18/1/2020) siang tadi.
Tomy tercatat sebagai pendaftar terakhir di partai berlambang kabah itu. Beberapa saat setelah mengembalikan formulir pendaftaran, alumni Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia itu langsung memaparkan visi misi bakal calon di kader PPP se-Kabgor.
“Saya mendaftar tepat pukul 23.00 WITA tadi malam di sekretariat PPP kabgor. Saya menjadi pendaftar terakhir. Pengembalian formulir barusan selesai dari 11.00 – 12.00 WITA yang disambung dengan orasi Bakal Cawabup.

Tomy Ishak didampingi beberapa pengurus Partai Gerindra melakukan Orasi Politik sebagai Bakal CAWABUP Kabupaten Gorontalo
Adapun substansi orasi yang disampaikan Tomy di PPP sekaitan erat dengan misi dan cita-cita pembangunan Kabupaten Gorontalo yang idealnya tak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Membangun Kabgor jelas Tomy semestinya ditempuh secara bersama-sama dan membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Membangun kabgor harus sama-sama. Mulai dari Pemda, Swasta, dan rakyat, termasuk kelompok akademisi. Ini sesuai dgn semangat Gerindra: pentinganya kerja-kerja kolaboratif, kebersamaan,” pungkas Tomy Ishak.
Hadirnya Tomy Ishak sebagai sosok muda yang siap mendampingi Nelson Pomalingo di helatan pilkada 2020 dipastikan dapat melahirkan paket fenomenal. Meski saat ini telah banyak yang menggadang diri sebagai pendamping Nelson, namun tidak menutup kemungkinan pilihan sang petahana akan jatuh pada Tomy karena adanya kolaborasi gagasan antara generasi berpengalaman dengan tokoh muda berbakat.

Tomy ishak beserta pengurus Partai Gerindra melakukan foto bersama Calon Bupati KABGOR Nelson Pomalingo dan para pengurus partai PPP Kabupaten Gorontalo
“Pak Nelson dan PPP membuka pintu kolaborasi. Pak Nelson membuka kesempatan atas hadirnya kerja-kerja bagi masa depan Kabgor. Dan itu sejalan dengan aspirasi orang muda, termasuk saya di dalamnya, bahwa orang memang minim pengalaman, tapi mereka menawarkan masa depan. Pak Nelson memberi tempat untuk itu,” ujar Tomy.
Tomy mengatakan, membangun Gorontalo tak cukup dengan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana transfer dari pusat. Akan tetapi dibutuhkan pula dobrakan investasi agar tumbuh produktifitas yang lebih besar.
Ia menyebutkan pula bahwa tantangan daerah ke depan ini akan lebih berat. Oleh sebab itu perlu ada gagasan bagaimana membangun organisasi yang mampu bekerja efisien dan berdampak.
“Lebih-lebih di tengah ancaman krisis ekonomi, kompetisi yg makin ketat, serta harapan-harapan rakyat makin tinggi utk segera diwujudkan,” kata dia.
Tomy mengembalikan formulir pendaftaran secara langsung dan hanya didampingi beberapa pengurus partai Gerindra Gorontalo.
You may like
-
DPD GERINDRA Gorontalo Borong 1.000 Bendera dari Pedagang Kaki Lima untuk Dibagikan ke Warga
-
Ini Dia Nama Cagub Gorontalo Yang Disebut Oleh GERINDRA.
-
Gerindra Sambut Tokoh Baru, Indra Gobel Resmi Bergabung
-
Wahidin: GERINDRA Adalah Partai Politik Khusus Bagi Orang yang Suka Becanda
-
Pilgub 29, GERINDRA Pertimbangkan 18 Nama
-
GERINDRA: Keluar Satu, Masuk Seribu
News
SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM
Published
17 hours agoon
05/09/2025
Jakarta – Penangkapan massal ribuan peserta aksi demonstrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa banyak dari penangkapan tersebut tidak berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Seperti dikutip dari sesi wawancara mereka di Kompas Tv, Menurut Susno Duadji, “Hukum acara kita kalau dia tidak tertangkap tangan harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal dua alat bukti baru dijadikan tersangka. Ya.” Namun, dalam praktiknya, banyak penangkapan secara paksa terjadi tanpa surat perintah atau penjelasan yang memadai, bahkan ada yang dilakukan secara mendadak dini hari. Hal ini menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Usman Hamid menambahkan bahwa “Mengajak unjuk rasa, termasuk terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka.” Tuduhan penghasutan terhadap aktivis yang mengorganisasi demonstrasi tidak selalu berdasar, terutama bila ajakan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan.
Kedua tokoh ini juga menyoroti bahwa tindakan represif terhadap demonstran justru dapat memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Mereka mengajak pemerintah dan kepolisian untuk membentuk “tim gabungan pencari fakta… tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian… sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi.”
Data dari Amnesty International mencatat bahwa selama gelombang aksi demonstrasi, lebih dari 3.000 orang ditangkap di berbagai daerah dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, banyak penangkapan yang dianggap tidak sesuai prosedur, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan, intimidasi saat penangkapan, serta kurangnya akses hukum bagi para tahanan.
Susno dan Usman juga menegaskan pentingnya menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, serta menuntut penyelesaian akar masalah sosial yang memicu demonstrasi, seperti ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, serta Kritik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah juga disuarakan agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur agar tindakan hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi demokrasi dan keamanan negara.
News
Hotman Paris Tantang Presiden Prabowo: Buktikan Nadiem Tak Terima Selembar Rupiah Pun!
Published
19 hours agoon
05/09/2025
Jakarta – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara tegas membantah tuduhan bahwa kliennya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, menerima uang satu sen pun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Hotman Paris bahkan meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan secara langsung dalam kasus ini.
Dalam pernyataannya, Hotman Paris menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk memanggil Kejaksaan dan dirinya sebagai kuasa hukum Nadiem untuk menggelar perkara secara terbuka di Istana Presiden. Ia yakin dapat membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan tindak pidana korupsi hanya dalam waktu 10 menit.
“Tolong gelar perkaranya di Istana, saya akan buktikan: satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun. Dua, tidak ada mark-up harga dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada pihak yang diperkaya,” tegas Hotman Paris.
Hotman juga menegaskan bahwa dalam proses pengadaan laptop tersebut, tidak terdapat praktik mark-up harga, dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau diperkaya dari pengadaan senilai Rp 9,3 triliun itu. Hotman menambahkan bahwa proyek tersebut menggunakan harga resmi e-catalog yang dikelola pemerintah sehingga tidak ada indikasi penggelembungan.
“Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo yang pernah menjadi klien saya selama 25 tahun,” kata Hotman Paris yang juga mempertanyakan alasan penahanan terhadap Nadiem.
Kasus ini tengah dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka sejak 4 September 2025. Hotman Paris berpendapat bahwa kasus kliennya mirip dengan kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang pernah divonis meskipun tidak menerima dana korupsi.
Hotman Paris menutup pernyataannya dengan mengingatkan hubungan panjangnya selama 25 tahun sebagai pengacara Presiden Prabowo dan mengharapkan agar keadilan ditegakkan secara transparan dan adil bagi Nadiem Makarim.
News
Amien Rais Emosional, Kritik Keras Prabowo Soal Loyalis Jokowi Di Lingkungan Istana
Published
20 hours agoon
05/09/2025
Jakarta – Amien Rais secara tegas mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena dianggap kurang tegas dalam menghadapi oknum-oknum pengacau serta loyalis mantan Presiden Jokowi yang ada di lingkungannya. Kritik ini disampaikan Amien dalam sebuah video unggahan pernyataan politik terkait kondisi stabilitas pemerintahan saat ini.
Menurut Amien Rais, sikap Prabowo yang terus mentolerir keberadaan orang-orang yang loyal kepada Jokowi justru menyebabkan kegaduhan nasional yang dapat merusak citra dan kestabilan pemerintahan. Amien mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo yang dianggap tidak berani mengambil langkah tegas seperti memecat oknum-oknum tersebut, meskipun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pendukung Prabowo, melainkan justru berusaha menggulingkan pemerintahannya dari dalam.
“Pak Prabowo sudah dikadali dan dihina oleh Jokowi dan anak-anaknya. Mereka berusaha menggulingkan Anda dengan cara-cara busuk, tetapi Anda terus mentoleransi mereka membuat kegaduhan nasional supaya citra Anda jatuh,” ujar Amien Rais, sebagaimana dikutip dari pidatonya pada awal September 2025.
Amien juga mengingatkan bahwa para pendukung Prabowo sangat mengharapkan keberanian dan ketegasan sang presiden untuk menindak tegas masalah ini demi menjaga kepercayaan rakyat serta memastikan stabilitas keamanan dan pemerintahan. Jika Prabowo terus bersikap lemah, Amien menilai hal itu akan berakibat buruk bagi masa depan pemerintahannya dan bisa membuatnya kehilangan momentum sebagai pemimpin.
Kritik keras Amien ini menjadi salah satu sorotan penting di tengah dinamika politik yang terus berjalan di Indonesia, terutama dengan adanya berbagai demonstrasi dan tekanan politik yang belakangan semakin tajam. Amien mengajak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah nyata agar tidak dikuasai oleh kekuatan yang ingin menggulingkan pemerintahannya dari dalam.

Warga Antusias Sambut Program Jumat Berkah Femmy Udoki di Bone Bolango

Wabup Iwan Adam: Tradisi Maulid Nabi Perekat Persatuan Warga Gorontalo

Bapemperda Targetkan Ranperda Kepemudaan dan Lainnya Rampung Tahun Depan

Spirit Ukhuwah Islamiah Menggema di Maulid Nabi Pohuwato

SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM

DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah

DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga

Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem

Jasa Raharja Salurkan Rp1,1 Miliar Santunan Kecelakaan di Pohuwato

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months ago
Gerindra Sambut Tokoh Baru, Indra Gobel Resmi Bergabung
-
Gorontalo2 months ago
Warisan Budaya Terabaikan, Tim Langga Gorontalo Kesulitan Dana Menuju Ajang Nasional
-
Gorontalo2 months ago
Dugaan Kepanikan ESDM dan Kejanggalan Izin PT Gorontalo Minerals, Ini Buktinya!
-
Bone Bolango3 months ago
Rumah Hangus, Harapan Pupus: Warga Bonepantai Kehilangan Tempat Tinggal dan Pakaian Sekolah Anak
-
Gorontalo2 months ago
CSP XVIII 2025 Sukses Digelar: Ribuan Scooterist Ramaikan Bone Bolango
-
Gorontalo3 months ago
Desak Evaluasi Polres Boalemo, Marten Basaur Lapor Langsung ke Bambang Soesatyo
-
Gorontalo3 months ago
Ariyanto Yunus: Tuduhan Serius Harus Disertai Bukti, Jangan Rusak Institusi
-
Daerah3 weeks ago
DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah