Gorontalo – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan sosial dengan menyalurkan santunan ke sejumlah panti asuhan, Selasa (12/8/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Mohammad Nasir Madjid bersama jajaran pengurus DPD. Mereka menyerahkan bantuan ke beberapa panti asuhan di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Bentuk bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebagai wujud kepedulian untuk meringankan beban kebutuhan anak-anak panti asuhan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu biaya operasional sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Menurut Mohammad Nasir Madjid, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kami diamanahkan untuk memberi santunan kepada saudara-saudara dan adik-adik kita yang ada di panti asuhan. Kami menitipkan doa untuk Presiden RI dan untuk Ketua DPD. Dan semoga kami bisa terus memberi manfaat kepada sesama,” ujarnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara jajaran pengurus DPD Gerindra dengan para pengurus panti asuhan. Momen ini digunakan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan panti, sekaligus memberikan dukungan moril kepada anak-anak agar tetap semangat meraih cita-cita.

DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa memperingati kemerdekaan bukan hanya dengan mengibarkan bendera atau menggelar upacara, tetapi juga dengan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menjangkau panti asuhan di tiga wilayah sekaligus, kegiatan ini diharapkan mampu memberi dampak positif yang lebih luas, membangun rasa solidaritas, dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Gorontalo – Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo menggelar aksi sosial bertajuk “GERAKAN NASIONAL PEMBAGIAN 1000 BENDERA MERAH PUTIH” kepada warga Gorontalo.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 12 Agustus 2025, di kawasan Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Gorontalo, Nasir Madjid, beserta jajaran pengurus DPD Gerindra Provinsi Gorontalo lainnya.

Yang menarik, seluruh bendera yang dibagikan—sebanyak 1.000 buah—dibeli langsung dari para pedagang kaki lima di wilayah Kota Gorontalo. Langkah ini menjadi bentuk dukungan nyata DPD Gerindra terhadap pelaku usaha mikro dan UMKM, khususnya pedagang bendera musiman yang biasanya mengandalkan momen peringatan kemerdekaan untuk meningkatkan pendapatan.

Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Mohammad Nasir Madjid beserta pengurus saat sedang membeli 1000 buah bendera merah putih di pedagang kaki lima kota gorontalo

Dalam kesempatan tersebut, Nasir Madjid menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar berbagi bendera untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, melainkan juga bagian dari upaya menggerakkan perekonomian rakyat kecil.

“Ini adalah upaya untuk menggerakkan ekonomi lokal dan UMKM dengan membeli bendera di pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Kita sadar betul bahwa salah satu cara untuk menjaga putaran ekonomi adalah dengan membeli produk-produk mereka,” ungkap Nasir.

Setelah pembelian, bendera merah putih tersebut dibagikan langsung kepada warga yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. Warga terlihat antusias menerima bendera, yang nantinya akan mereka pasang di rumah masing-masing sebagai simbol semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Selain memeriahkan HUT RI, kegiatan ini juga menjadi ajakan bagi masyarakat untuk mendukung produk lokal, memprioritaskan belanja di pedagang kecil, dan membangun rasa kebersamaan. DPD Gerindra Provinsi Gorontalo berharap aksi ini dapat menjadi contoh positif yang menginspirasi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Gorontalo – DIAM- diam menghanyutkan. Setelah meng-Gubernur-kan pasangan Gusnar Ismail – Idah Saidah di provinsi Gorontalo, kini partai GERINDRA yang dibesut oleh Prabowo Subianto men-spill beberapa nama yang mungkin akan dia Gubernur-kan pada Pemilu Daerah di tahun 2031 mendatang.

“Yang pasti GERINDRA akan memperhatikan 3 hal politis sebagai berikut: kader GERINDRA, punya elektabilitas dan punya ongkos untuk pemenangan Pilgub,” kata Wahidin Ishak, juru bicara GERINDRA Gorontalo.

Haruskah cagub dibebani dengan ongkos pilgub? Ingat lho, Elnino Mohi Ketua GERINDRA Gorontalo jadi anggota DPD RI dan jadi anggota DPR RI tanpa mengeluarkan duit sepeser pun. Prabowo terpilih jadi Presiden-RI juga tanpa membeli satu suara pun. “Beda dong… Elnino dan Prabowo itu sudah mempunyai anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa samakan mereka dengan orang-orang kayak kita yang harus memikirkan ongkos kampanye,” tutur Wahidin Ishak.

Menurutnya sudah ada beberapa nama yang telah dikantongi GERINDRA untuk dicagubkan oleh partai itu. “Kira-kira ada 8 nama lah…,” tegasnya

Menurut Wahidin, di deretan nama-nama besar GERINDRA itu ada nama anggota DPR RI Elnino Mohi, Adhan Dambea yang sedang jadi Walikota Gorontalo, Saipul Mbuinga yang sedang menjabat Bupati Pohuwato, mantan Danrem Gorontalo Amrin Ibrahim, Amanda Katili, serta Ketua GERINDRA Gorontalo, dan lain-lain. Jangan tanya soal itu lah… Pilgub masih lama… Tahun 2029 masih ada penunjukan Plt Gubernur–ditunjuk oleh Presiden-RI, dlsb. Tanyakan hal yang lain saja,” pinta Wahidin.

Secara pokok, kata Wahidin, pasangan Pilgub dibicarakan bersama partai-partai koalisi. “Soal siapa yang jadi cagub dan siapa yang jadi cawagub itu ditentukan oleh koalisi dengan berbagai partai lain. Kalau GERINDRA pasti mengajukan kadernya. Tapi pemasangan kan ditandatangani oleh koalisi parpol. Intinya, soal ini tidak bisa dipilih sendiri karena kita menghargai suara dari semua parpol yang mau berkoalisi dengan GERINDRA. Kita tentu tidak menginginkan partai-partai politik itu kita minta tandatangan hanya saat pencalonan saja. Itu…habis manis sepah dibuang. GERINDRA menghindari hal seperti itu,” begitu penjelasan panjang lebar Wahidin.

Menurut Wahidin, di Pilkada setiap parpol punya kadernya sendiri untuk diusung di Pilkada. “Dan concern GERINDRA bukanlah pada Pilgub tapi pada Pilwako dan Pilbup. Kami sedang bahas soal itu walaupun Pilgub yaah penting juga sih….” ungkapnya.

Pada prinsipnya, GERINDRA Gorontalo akan menyesuaikan dengan peraturan Pilkada yang berlaku pada saatnya. “Tidak ada gunanya kita bahas semua ini kalau Pilkada dilakukan oleh DPRD kan…iya kan… Tunggu saja kepastian aturannya. GERINDRA akan menyesuaikan,” tandas Wahidin yang sekarang adalah staf ahli di DPRD Kota Gorontalo.