Connect with us

Politik

Di Survei MSI, Tuty Hamid Pesaing Ketat Wenny Bukamo

Published

on

BALUT- Asumsi yang menyebut Wenny Bukamo masih perkasa di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Laut dibanding calon bupati lainnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran Tuty Hamid, wakil bupati Balut, di bursa pencalonan bupati Banggai Laut periode 2020-2025 menjadi ancaman bagi kekuatan Wenny.

Hal ini dapat dilihat dari hasil survey Media Survey Indonesia (MSI) yang menempatkan elektabilitas Ketua Dewan Pertimbangan DPD Nasdem Balut itu unggul dari elektabilitas Wenny.

Tim Pemenangan Calon Bupati Balut Tuty Hamid, Adhy Phut Selasa (30/6) menyebutkan, persentase keunggulan Tuty Hamid di Survey MSI cukup jauh dibanding sejumlah nama termasuk Wenny Bukamo. Ditanya berapa angka rill capaian survey tersebut, Adhy belum mau membocorkan dengan alasan pihak MSI dalam waktu dekat akan merilisnya secara resmi.

“Cuma yang pasti ibu lebih unggul,” ujar Adhy singkat.

Aroma rivalitas Wenny-Tuty di Pilkada Balut memang sudah tercium sejak beberapa waktu kemarin. Setelah Tuty Hamid, wakil bupati Balut sekarang, mendeklarasikan diri untuk maju di Pilbup pada April 2020 lalu.

Kans politik pemilik jargon Tante Tuty (Tan Tu) itu pun semakin terbuka lebar setelah partai Nasdem menunjukkan gestur bakal mengusungnya. Belum lagi, Partai Demokrat, juga dikabarkan akan berkoalisi bersama Nasdem dengan skema Richard Manuas selaku ketua DPD Demokrat Balut maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Tuty. Wacana ini bahkan sudah diakui Tuty Hamid di mana dengan tegas dirinya menyatakan akan berpasangan dengan Richard Manuas di Pilbup nanti. Dan di awal Juli ini, dirinya akan berangkat ke Jakarta guna menerima rekomendasi dari DPP partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

SRI MULYANI PASTIKAN TIDAK ADA PAJAK BARU DI TAHUN 2026

Published

on

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sri Mulyani menuturkan bahwa meski pemerintah terus berupaya mengamankan penerimaan negara, kebijakan perpajakan tetap berorientasi pada kemudahan dan kelancaran, bukan penambahan jenis pajak baru. “Tidak ada rencana untuk memberlakukan jenis pajak baru di tahun depan,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah fokus pada penguatan perpajakan yang telah ada dan meningkatkan penegakan hukum agar potensi pajak bisa termaksimalkan secara optimal.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal demi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus meredam kekhawatiran yang muncul terkait wacana pajak baru yang sempat beredar di masyarakat.

Dengan tidak adanya pajak baru, pemerintah berharap dunia usaha dapat merencanakan kegiatan investasinya lebih baik serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Continue Reading

News

Kerusakan Akibat Demonstrasi di Indonesia Mencapai Rp 900 Miliar

Published

on

Gelombang unjuk rasa yang terjadi akhir pekan lalu meninggalkan dampak kerugian besar bagi berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa total kerugian fasilitas publik dan infrastruktur akibat demonstrasi hampir menyentuh angka Rp 900 miliar melansir Antara di Jakarta, Selasa (2/9/2025)..

Kerugian tersebut meliputi kerusakan pada gedung pemerintahan, sarana transportasi, serta sejumlah fasilitas umum di sejumlah kota besar. Beberapa lokasi yang paling terdampak antara lain gedung-gedung DPRD yang mengalami pembakaran, gerbang tol yang dirusak, serta beberapa halte bus dan sistem MRT yang mengalami kerusakan signifikan.

Dody menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur menjadi daerah dengan kerusakan paling parah, dengan beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Negara Grahadi yang juga mengalami kerusakan. Selain itu, kantor DPRD Kota Kediri turut menjadi salah satu fasilitas yang rusak.

Tak hanya Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu titik lokasi dengan kerusakan berat, terutama akibat pembakaran Kantor DPRD Makassar yang berlangsung selama beberapa hari. Kerusakan yang terjadi di Makassar menambah daftar panjang wilayah yang terdampak kerusuhan selama aksi demo.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berupaya cepat menyiapkan anggaran darurat guna memperbaiki fasilitas yang rusak. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan infrastruktur tidak mengganggu program strategis pemerintahan.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan data terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di 32 provinsi dengan 107 titik penyelenggaraan. Dari jumlah tersebut, banyak yang berjalan damai, namun sejumlah besar aksi berujung ricuh dengan insiden pembakaran dan pengrusakan berbagai fasilitas publik.

Menurut Tito, kerusuhan terjadi di beberapa daerah utama seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Meskipun ada sejumlah tempat yang berhasil mempertahankan kondisi kondusif, kekerasan masih menyisakan dampak serius di berbagai wilayah.

Kerugian di DKI Jakarta menjadi salah satu yang paling signifikan, dengan sekitar 22 halte Transjakarta dan MRT mengalami kerusakan. Perbaikan fasilitas MRT saja ditaksir menelan biaya Rp 3,3 miliar, sementara untuk Transjakarta mencapai Rp 41,6 miliar. Selain itu, sistem CCTV yang turut rusak diperkirakan menimbulkan biaya hingga Rp 5,5 miliar.

Di Makassar, pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar menyebabkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga korban jiwa sebanyak tiga orang dan lima lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Kerusakan juga terjadi di Kota Surakarta, dengan pembakaran kantor Sekretariat DPRD Solo, serta di Surabaya dimana Gedung Grahadi dan sejumlah pos polisi rusak parah karena kebakaran.

Demikian gambaran luas dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia yang menuntut perhatian segera dari pemerintah dan masyarakat demi pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca-demo.

Continue Reading

News

Panji: Efisiensi Pemerintah Memicu Kemarahan Rakyat, Korban Terutama Rakyat Kecil

Published

on

Jakarta — Dalam video unggahan terbaru di channel YouTube-nya berjudul “KENAPA INDONESIA MARAH,” Pandji Pragiwaksono membahas akar kemarahan rakyat Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini. Menurut Pandji, efisiensi yang dijalankan oleh kabinet Pak Prabowo sebagai bagian dari warisan pemerintahan Presiden Jokowi justru banyak mengorbankan rakyat kecil.

Efisiensi dilakukan dengan pengurangan anggaran di berbagai sektor, termasuk pemutusan kontrak pekerja honorer dan penundaan pengangkatan PNS, yang menimbulkan gelombang protes besar di masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kasus pemutusan kontrak sejumlah penyiar RRI dan pengurangan dana pemerintah ke daerah yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat di daerah-daerah kurang mampu.

Lebih jauh, kasus di Kabupaten Pati menjadi gambaran konkret bagaimana kebijakan efisiensi pusat memaksa kepala daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% guna mengisi kekosongan anggaran, yang kemudian memicu kemarahan warga. Pandji menilai bahwa efisiensi harus dilakukan pada kalangan yang mampu berkorban, bukan pada rakyat kecil yang justru semakin terbebani.

Pandji Pragiwaksono mengingatkan agar pemerintah dan pejabat dapat lebih peka dan tidak membuat rakyat menjadi korban kebijakan efisiensi demi penghematan anggaran negara.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler