Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan perjuangannya dalam menghapus utang 1 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu terobosan besar pada tahun pertama pemerintahannya, yang bertujuan memberikan napas baru bagi sektor ekonomi rakyat kecil.

Langkah itu diceritakan langsung oleh Presiden dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bermula dari keluhan para petani dan pengusaha kecil yang tak lagi bisa mengakses pinjaman baru karena masih dibebani utang lama puluhan tahun.

“Saat kampanye, banyak perwakilan petani/UMK datang. ‘Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.’ Saya panggil beberapa bankir, kami diskusikan, dan saya paham bahwa setelah 25 tahun, sebagian besar sudah write-off di pembukuan bank,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sebagian bankir menolak ide penghapusan utang dengan alasan dapat menimbulkan moral hazard di perbankan. Namun, Prabowo menegaskan niat baiknya tidak dilandasi politik populis, melainkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan ekonomi.

“Tentu ada bankir konservatif yang berkata, ‘Tidak bisa, Pak nanti jadi contoh buruk,’” katanya. “Saya bilang orang-orang ini 25 tahun tak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka melunasi. Harus realistis ada yang namanya penghapusan. Kami hapuskan utang,” tegasnya.

Kebijakan ini dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang menargetkan 1,09 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kelautan, peternakan, dan perkebunan (Kompas, 4 November 2024).​
Kementerian BUMN mencatat program ini mencakup piutang hingga Rp15,5 triliun untuk Bank BRI, serta lebih dari Rp2,5 triliun utang yang sudah dihapus terhadap 67.000 UMKM pada tahap pertama (Detik, 12 Oktober 2025; Kompas, 15 Desember 2024).​

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penghapusan utang ini bukan berarti pemerintah melunasi utang nasabah ke bank, melainkan membersihkan catatan kredit agar mereka bisa kembali mengakses pembiayaan baru. “Alhamdulillah, di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang totalnya kurang lebih 1 juta pengusaha. Isu anggaran sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis ekonomi baru bagi kawasan pedesaan melalui peningkatan produktivitas, distribusi modal, dan keadilan ekonomi. Prabowo menekankan, “Langkah penghapusan utang ini bukan sekadar keringanan, tetapi bagian dari strategi menyeluruh untuk menghidupkan kembali roda ekonomi rakyat kecil.”

 Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, merespon berbagai opini dan komentar publik yang mempertanyakan fungsi trotoar jalan sebagai area untuk berjualan bagi pelaku UMKM di sepanjang Jalan Andalas dan Tanggidaa. Banyak masyarakat berpendapat bahwa trotoar seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas berjualan yang dinilai mengganggu fungsi utama trotoar sebagai jalur pejalan kaki.

Menjawab kritikan tersebut, Adhan Dambea menegaskan bahwa kebijakan memberikan izin penggunaan trotoar tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Walikota, ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 03 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Dalam aturan itu disebutkan bahwa trotoar bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, asalkan bukan usaha yang bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi utama trotoar.

“Aturannya jelas memberi kesempatan kepada pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan trotoar, dengan catatan usaha tersebut harus sifatnya sementara dan setelah selesai harus dibersihkan. Konsep ini saya buat bukan tanpa alasan, tapi karena melihat kondisi masyarakat kita yang membutuhkan penghidupan,” ujar Adhan Dambea dalam sebuah pernyataan unggahan video resmi.

Walikota juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat meningkatkan ekonomi di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Namun demikian, Adhan Dambea mengakui ada penolakan dari pihak-pihak tertentu, termasuk gubernur, yang menurutnya kurang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

“Jika ada yang merasa kebijakan ini merugikan, saya himbau agar tidak menghalangi usaha rakyat kecil yang hanya ingin mencari penghidupan. Saya juga meminta masyarakat Gorontalo untuk cerdas dalam menentukan pilihan pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adhan Dambea menyinggung dinamika politik terkait penolakan tersebut dan akan menyampaikan laporan terkait hal ini kepada Presiden, serta menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan, dirinya selalu berpegang pada aturan yang ada sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat khususnya di kota Gorontalo.

Pemerintah Tiongkok kembali menegaskan klaim bahwa pandemi Covid-19 kemungkinan bukan berasal dari negaranya, melainkan dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dipublikasikan melalui sebuah buku putih (white paper) yang merinci respons Tiongkok terhadap pandemi dan menjadi tanggapan atas tuduhan Gedung Putih di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengklaim virus corona berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan, Tiongkok.​

Pada 18 April 2025, Gedung Putih meluncurkan situs resmi Covid-19 yang menuduh virus corona berasal dari laboratorium di Tiongkok. Situs itu juga menyasar Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Joe Biden, mantan pejabat kesehatan Anthony Fauci, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan kritik atas penanganan mereka terhadap pandemi.​

Menanggapi hal tersebut, Tiongkok melalui Kantor Informasi Dewan Negara merilis buku putih yang didistribusikan oleh kantor berita Xinhua. Dalam dokumen itu, Tiongkok menuding Amerika Serikat melakukan politisasi asal-usul Covid-19 serta merujuk pada gugatan hukum di Missouri yang berujung pada putusan denda sebesar 24 miliar dolar AS kepada Tiongkok atas tuduhan menimbun alat pelindung dan menutupi informasi wabah.​

Tiongkok mengklaim telah membagikan informasi relevan kepada WHO dan komunitas internasional secara tepat waktu serta menyebut studi bersama WHO-China menyimpulkan bahwa hipotesis kebocoran laboratorium adalah “sangat tidak mungkin.” Sebagaimana dikutip dalam dokumen resmi, Tiongkok menegaskan, “AS tidak boleh terus ‘berpura-pura tuli dan bisu’, tetapi harus menanggapi kekhawatiran sah masyarakat internasional.”​

Selain itu, dalam dokumen ditegaskan: “Bukti substansial menunjukkan Covid-19 mungkin telah muncul di AS lebih awal dari linimasa yang diklaim secara resmi, dan lebih awal dari wabah di China.”​

Tiongkok juga meminta agar tahapan berikutnya dari penelitian asal-usul virus difokuskan pada wilayah Amerika Serikat. Pejabat Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengemukakan bahwa investigasi selanjutnya terkait penelusuran asal-mula virus harus memprioritaskan Amerika Serikat.​

Di sisi lain, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) pada Januari 2025 mengumumkan penilaian terbaru bahwa pandemi Covid-19 lebih mungkin berasal dari laboratorium di Tiongkok ketimbang secara alami. Meski demikian, CIA menambahkan tingkat keyakinan rendah (low confidence) terhadap penilaian tersebut, dan semua kemungkinan tetap terbuka, baik asal-mula alami maupun kebocoran laboratorium.​

Pernyataan CIA ini juga dikuatkan oleh penilaian Direktur FBI, Christopher Wray, yang mengungkapkan keyakinan “moderat” bahwa pandemi mungkin berasal dari insiden laboratorium di Wuhan. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui juru bicara Mao Ning merespons, “Kesimpulan bahwa kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin dicapai oleh tim ahli gabungan China-WHO berdasarkan kunjungan lapangan ke laboratorium terkait di Wuhan. Hal ini telah diakui secara luas oleh komunitas internasional dan ilmiah.”​

Sementara perdebatan mengenai asal usul Covid-19 terus berlanjut di ranah politik dan diplomatik internasional, sebagian kalangan ilmuwan menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut secara terbuka dan tanpa politisasi untuk menemukan fakta yang sebenarnya demi kepentingan global.