KOTA GORONTALO-Tahun 2021 telah datang, dan tahun 2020 yang terbilang cukup berat telah pergi meninggalkan kita. Tidak bisa dipungkiri, di tahun kemarin hampir semua sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan masyarakat Gorontalo khususnya, ditempa dengan ujian yang sangat erat dengan segala riak-riak bencana. Di awali dengan pandemi Covid-19 yang masuk ke Gorontalo pada tanggal 9 Maret 2020, lalu disusul dengan banjir bandang yang melanda hampir sebagian besar Provinsi Gorontalo, termasuk Kota Gorontalo.
Baru-baru ini kita disajikan dengan film pendek berjudul “2020: Pandemi dan Banjir” yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk mengabadikan tahun yang bisa dikatakan cukup berat dilalui. Di tengah kesibukan Pemerintah Kota Gorontalo merealisasikan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya, Kota Gorontalo di tahun 2020 dilanda oleh dua bencana besar; bencana alam dan bencana non alam. Bencana banjir yang meluluhlantakkan sektor-sektor ekonomi dan bencana pandemi yang melumpuhkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Baik itu kehidupan sosial masyarakat yang ‘dipaksa’ berubah, maupun kehidupan masyarakat yang semakin tertekan dengan permasalahan ekonomi.
Kompleksitas dua bencana yang melanda Kota Gorontalo ini mau tidak mau selain menjadi tanggung jawab kita bersama, tentunya merupakan tanggung jawab penuh Pemerintah Kota Gorontalo yang digawangi oleh Bapak Marten Taha sebagai Walikota Gorontalo. Apalagi dengan melihat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
Perihal banjir yang melanda Kota Gorontalo memang bukan nanti di tahun 2020 saja. Menurut Jony Aprianto, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia (Cabang Gorontalo), bahwa dalam catatan sejarah, sejak awal abad ke 18 dan 19 Kota Gorontalo sudah pernah dilanda oleh banjir bandang. Hal tersebut bisa kita lihat bagaimana letak Kota Gorontalo yang secara geografis berada di muara tentunya mendapatkan imbas yang tak terelakkan saat sungai Bone dan sungai Bolango yang berada di hulu meluap. Dan di tahun 2020, tepatnya bulan Juni, Juli, dan Agustus, terhitung 8 kali Kota Gorontalo mengalami banjir bandang yang luar biasa.
Di antara kemelut bencana alam dan bencana non alam yang melanda yaitu, pandemi Covid-19 yang mewajibkan masyarakat untuk sosial distancing dan di sisi lainnya terjadi banjir bandang dengan dampak yang mengharuskan pemerintah untuk merelokasi masyarakat terdampak banjir berkumpul di tempat-tempat pengungsian, menjadikan kehadiran dan kepedulian pemerintah Kota Gorontalo seperti embun penyejuk di tengah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Gorontalo.
Tidak tanggung-tanggung, dalam kenyataan banjir yang memporak-porandakan dan pandemi Covid-19 yang terus mengintai, Marten Taha sebagai Walikota Gorontalo dengan sigap dan penuh tanggung jawab turun langsung ke tengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana untuk memberikan perlindungan dan cepat tanggap menyediakan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Mulai dari ketersediaan sandang, pangan, hingga obat-obatan. Ia kerahkan semua OPD yang didukung oleh TNI-Polri, Pemerintah Provinsi, dan lembaga-lembaga lainnya yang bersifat vertikal untuk turut serta turun lapangan membantu masyarakat. Sebab, pada dasarnya semua pihak –unsur pemerintahan khususnya—merasa bertanggung jawab dan turut bahu-membahu memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan bencana dan dampak dari banjir ini agar dapat beraktifitas kembali seperti biasanya.
Meski pemerintah Kota Gorontalo yang dibantu oleh berbagai macam unsur tidak butuh waktu lama dalam membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa oleh banjir dan menutupi sebagian besar wilayah Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi, tetapi masalah yang dihadapi dengan serta merta terselesaikan. Karena masih ada pandemi Covid-19 yang terus menghantui dan menjadi sosok menakutkan. Yang meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Perkantoran, rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah, ruang-ruang publik, dan berbagai bidang lainnya mengalami kelumpuhan total. Persendian ekonomi masyarakat pun ambruk karena dibatasinya waktu serta fasilitas-fasilitas publik di mana tempat berputarnya perekonomian masyarakat.
Suka tidak suka. Mau atau pun tidak mau. Pemerintah Kota Gorontalo pun dengan banyak pertimbangan harus menetapkan kebijakan dengan tujuan mencegah laju peningkatan penyebaran pandemi Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Dengan menggandeng TNI-Polri, diterapkanlah pendisiplinan untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Menyusuri jalanan, melewati lorong-lorong, mendatangi pasar-pasar, hotel, warung-warung kopi, dan hal-hal yang menyebabkan kerumunan di razia. Memang, aktivitas masyarakat sangat terbatasi, dan terkesan ‘dipaksa’ untuk menaati sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita alami. Ada yang marah, wajar. Ada yang tidak bisa menerima, juga wajar. Tetapi, bukankah kita semua sadar, selain kesejahteraan, keselamatan masyarakat juga menjadi hukum tertinggi dan tanggung jawab pemerintah? Hal tersebut paling tidak menjadi dasar utama tujuan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan.
Namun, tidak berarti setelah kebijakan atas keselamatan masyarakat ditetapkan lalu pemerintah tidak memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena keselamatan dan kesejahteraan merupakan paket yang tidak dapat dipisahkan. Olehnya, agar roda kehidupan dan ekonomi masyarakat Kota Gorontalo terus berputar, lewat UMKM, pengusaha kecil dan mikro diberikan subsidi. Penyaluran bantuan jaring pengamanan sosial terus digalakkan. Bantuan sosial dan pemberian sembako menjadi agenda rutin pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat, refocusing anggaran pun menjadi satu-satunya jalan terbaik yang harus diambil Pemerintah Kota Gorontalo untuk mengatasi sekaligus beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru atau New Normal Life.
Alhasil, film pendek tersebut ingin menyampaikan kepada kita, bahwa dari sekian banyak usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo di tahun 2020, tidak lain sebagai pembuktian cinta Pemerintah Kota Gorontalo dalam memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya di tengah bencana banjir dan pandemi; mulai dari penanganan kesehatan yang menjadi prioritas utama, pemenuhan kebutuhan dasar warga, pemulihan ekonomi masyarakatnya, dan layanan birokrasi yang terus berjalan –meski dengan protokol kesehatan yang sangat ketat— telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Semua usaha telah dikerahkan. Seluruh upaya, baik lahir maupun batin sudah dikerjakan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin.
Akhirnya, sebuah pengharapan di tahun 2021 ini, dengan menjadikannya sebagai awal mula kebangkitan kita, baik dari segi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Kota Gorontalo, untuk lebih baik lagi. Kita tidak boleh kalah, apalagi menyerah. Ikhtiar telah dilakukan. Doa telah dipanjatkan. Semoga Allah Swt menakdirkan dan mewujudkan apa-apa yang kita inginkan.
~~~~~
Penulis : Man Muhammad
Lulusan Magister Humaniora UIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo mengambil langkah tegas dalam upaya menertibkan aset daerah yang saat ini dikuasai secara ilegal oleh pihak swasta maupun masyarakat. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menempuh jalur hukum pidana terhadap para oknum penyerobot lahan di kawasan eks Terminal 42.
Penegasan keras tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Adhan di sela-sela tinjauan lapangan di eks Terminal 42 pada Senin (20/4/2026). Kawasan strategis ini rencananya akan diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan kantor Wali Kota Gorontalo yang baru.
Adhan menilai, penyelesaian sengketa aset melalui jalur perdata akan memakan waktu yang terlalu lama dan berpotensi menghambat progres pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan pidana menjadi opsi utama untuk mempercepat proses penertiban.
“Kalau lewat jalur perdata prosesnya terlalu lama, sementara kawasan ini mau segera dibangun. Makanya kita ambil langkah pidana, yaitu terkait penyerobotan lahan,” tegas Wali Kota Adhan.
Guna memperkuat dasar hukum penindakan tersebut, Pemkot Gorontalo kini tengah mengebut pendataan dan inventarisasi menyeluruh terhadap status lahan. Wali Kota secara khusus menginstruksikan para lurah untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menelusuri legalitas kepemilikan pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut.
Fokus pendataan mencakup penelusuran identitas oknum yang menyewakan lahan, asal-usul penerbitan sertifikat, hingga keabsahan alas hak yang dipegang.
“BPN bersama lurah akan menelusuri siapa yang menyewakan, apa alasannya, dan bagi pihak yang memiliki sertifikat, harus diperiksa jelas dari mana asal-usulnya serta apa dasar hukum penerbitannya,” paparnya.
Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, Adhan membeberkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 19 petak bangunan komersial yang berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah tersebut. Secara historis, ia menjelaskan bahwa bangunan itu didirikan pada era Wali Kota Yusuf Dali, dengan pelaksana proyek bernama Pery Uganda. Namun seiring berjalannya waktu, status kepemilikan dan proses serah terima bangunan tersebut menjadi kabur.
“Saya tahu Pery Uganda yang membangun semua itu. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi bagaimana proses serah terima dan jual belinya hingga bisa seperti ini,” ungkap Adhan.
Lebih lanjut, ia secara terbuka mengakui bahwa karut-marut persoalan aset ini tidak terlepas dari lemahnya sistem tata kelola administrasi Pemkot di masa lalu. Meski demikian, Adhan berkomitmen kuat untuk membenahi benang kusut tersebut secara tuntas.
Menyikapi klaim sepihak tanpa bukti sah dari sejumlah pihak, Pemkot Gorontalo siap melakukan tindakan penertiban paksa jika klaim tersebut gugur secara hukum.
“Kita memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat karena sistem administrasi kita dulu belum tertata dengan baik. Tapi sekarang kondisi ini harus kita luruskan. Kalau terbukti klaim mereka tidak benar dan tak berdasar, pasti kita tertibkan,” pungkasnya.
Dengan langkah taktis ini, Pemkot Gorontalo berharap proses inventarisasi lahan dapat segera rampung sehingga rencana pembangunan kantor wali kota yang baru dapat berjalan sesuai target tanpa hambatan.
Kota Gorontalo – Kemeriahan menyelimuti malam penutupan turnamen bola basket 3×3 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-298 Kota Gorontalo. Ajang olahraga bergengsi yang telah berlangsung sengit selama lima hari ini resmi ditutup pada Senin (20/04/2026) malam.
Sejak hari pertama bergulir, turnamen ini sukses menyedot antusiasme luar biasa, baik dari para peserta yang berlaga maupun ratusan masyarakat yang memadati lokasi pertandingan.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, hadir langsung untuk menutup acara sekaligus menyerahkan hadiah kepada para jawara. Dalam sambutannya, Sekda Ismail menekankan bahwa turnamen ini sejatinya bukan sekadar kompetisi mengadu kekuatan fisik dan strategi di lapangan.
“Ajang ini adalah media untuk mempererat tali persaudaraan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa belajar dari tekad pantang menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Ismail Madjid.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa turnamen basket 3×3 ini mengusung tujuan besar dari Pemerintah Kota Gorontalo. Selain mencari bibit atlet unggul, ajang ini dirancang untuk memperkuat semangat kebersamaan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar agar menjadi generasi yang bermartabat dan berkualitas.
Daftar Pemenang Turnamen Basket 3×3
Persaingan ketat mewarnai perebutan gelar juara di berbagai kategori. Pada Kategori Putra Umum, tim SPARTAN tampil beringas dan berhasil mengunci gelar Juara 1, berhak membawa pulang hadiah pembinaan sebesar Rp2,5 juta. Posisi Juara 2 diraih oleh tim Polres Gto Kota (Rp2,25 juta), disusul tim MV sebagai Juara 3 (Rp2 juta), dan tim Pemda Kab. Gto di posisi Juara 4 (Rp1,75 juta).
Sementara itu, pada Kategori Putri Umum, gelar Juara 1 sukses direbut oleh tim Center Point (Rp2,5 juta). Posisi Juara 2 ditempati IMV (Rp2,25 juta), Juara 3 diraih UMGO (Rp2 juta), dan posisi Juara 4 diduduki oleh tim UNG (Rp1,75 juta).
Tak kalah sengit, Kategori SMP turut melahirkan talenta-talenta muda yang menjanjikan. Tim MTs Negeri sukses mengawinkan gelar dengan menyapu bersih Juara 1 di dua kategori sekaligus.
Pada Kategori Putra SMP, MTs Negeri keluar sebagai Juara 1 (Rp2 juta), diikuti SMP Santa Maria sebagai Juara 2 (Rp1,75 juta), MTs Al-Islah Juara 3 (Rp1,5 juta), dan SMPN 2 Kota Gorontalo di posisi Juara 4 (Rp1,25 juta).
Dominasi berlanjut di Kategori Putri SMP, di mana Juara 1 kembali diamankan oleh MTs Negeri (Rp2 juta). Posisi Juara 2 diraih SMPN 1 (Rp1,75 juta), Juara 3 ditempati SMPN 2 (Rp1,5 juta), dan Juara 4 direbut oleh MTs Al Huda (Rp1,25 juta).
Menutup arahannya, Sekda Ismail Madjid mengajak seluruh pihak untuk terus merawat semangat persatuan dan kesatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah. Ia juga berpesan khusus kepada para talenta muda pelajar agar tidak cepat berpuas diri.
“Teruslah berlatih keras dan pupuk rasa sportivitas dalam diri. Jadikan ini sebagai batu loncatan untuk terus mengasah keterampilan serta minat bakat kalian di masa depan,” pungkasnya.
Kota Gorontalo – Sebanyak 945 santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an (TPQ) se-Kota Gorontalo resmi mengikuti prosesi Wisuda dan Khatam Raya tahun 2026. Acara keagamaan akbar yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja pada Minggu (19/4/2026) malam ini, menjadi wujud apresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo atas keberhasilan para santri menuntaskan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an.
Ratusan peserta yang diwisuda tersebut merupakan siswa kelas VI Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di sembilan kecamatan. Dari total keseluruhan peserta, Kecamatan Kota Selatan menjadi penyumbang terbanyak dengan 193 santri, disusul Kecamatan Kota Barat sebanyak 136 santri, dan Kecamatan Dungingi dengan 105 santri.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang hadir langsung dalam acara tersebut menegaskan bahwa momentum wisuda dan khatam ini bukanlah akhir dari proses belajar. Sebaliknya, ini adalah langkah awal bagi para santri untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Adhan turut menanggapi isu yang tengah berkembang di masyarakat terkait kewajiban melampirkan bukti kemampuan mengaji sebagai persyaratan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Gorontalo. Ia menegaskan, kebijakan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menghambat akses pendidikan anak.
“Ada anggapan bahwa kebijakan ini membuat anak tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Itu tidak benar. Justru aturan ini menjadi dorongan moral bagi para orang tua agar lebih proaktif memastikan anak-anaknya bisa mengaji sejak dini,” papar Wali Kota Adhan memberikan klarifikasi.
Menurutnya, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang kian tak terbendung, penguatan nilai-nilai keagamaan menjadi benteng pertahanan yang sangat krusial bagi generasi muda. Oleh karena itu, Pemkot Gorontalo tetap berkomitmen teguh menerapkan kemampuan membaca Al-Qur’an sebagai syarat mutlak masuk SMP, sebagaimana yang telah diatur secara sah dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2005.
Sebagai informasi, perhelatan akbar ini didanai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
Rangkaian acara yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan prosesi pengalungan gordon secara simbolis oleh Wali Kota Gorontalo kepada perwakilan wisudawan. Melalui seremoni ini, Adhan menaruh harapan besar agar para santri yang telah dikhatamkan dapat terus belajar, mengamalkan ajaran Al-Qur’an, serta mampu menjadi teladan akhlak yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.
Advertorial2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo1 month ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
News3 months ago
Bone Bolango2 months ago