Wali Kota Gorontalo, Marten Taha pada Rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan BKKBN Provinsi Gorontalo, terkait pembentukan Tim Pendamping Keluarga Resiko Stunting || Foto istimewa
KOTA GORONTALO – Angka stunting di Kota Gorontalo terjun bebas hingga ke angka 9, 27 persen dari 27,78 persen di tahun 2020, atau berkurang 18,49 persen. Penurunan angka stunting di Kota Gorontalo menjadi bukti dukungan Pemerintah Kota Gorontalo, menyukseskan program BKKBN menurunkan angka stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.
“Turunnya angka stunting di Kota Gorontalo ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program BKKBN yang bertekad menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 nanti,” ujar Wali Kota Gorontalo, Marten Taha pada Rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan BKKBN Provinsi Gorontalo, terkait pembentukan Tim Pendamping Keluarga Resiko Stunting, (9/9/2021) di aula Kantor Wali kota Gorontalo.
Marten menjelaskan, turunnya jumlah stunting di Kota Gorontalo, tak lepas dari program inovasi tanda aman calon pengantin (tancap) nikah menuju generasi unggul. Program yang digagas pada tahun 2017 itu, lanjut Marten, menjadi primadona pada kompetisi inovasi pelayanan publik ditahun 2020 yang pada akhirnya dinobatkan masuk inovasi top 45 secara nasional.
“Berkat program ini kami bisa menurunkan angka stunting, kematian ibu, dan angka kematian balita dan anak,” ujar marten.
Ia mengungungkapkan secara umum penanganan stunting telah terencana pada visi Kota Gorontalo tahun 2019-2024 melalui program kesehatan. Kemudian dijabarkan kedalam misi pertama, mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang terjangkau dan berkualitas.
“Ditunjang dengan menyiapkan fasilitas kesehatan memadai di enam layanan rumah sakit, 10 puskesmas dan 31 unit pustu di Kota Gorontalo,” jelas marten.
Semua dilakukan untuk menuju sasaran meningkatnya angka harapan hidup di Kota Gorontalo. Marten menyebut, trend tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan meningkatnya IPM, salah satunya diukur dari angka harapan hidup masyarakat.
“IPM kita naik menjadi 77,13. Itu dibentuk 3 unsur, yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” kata Marten.
Di tempat yang sama, Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo, Hartati Suleman menyampaikan, maksud dari rapat koordinasi tersebut dalam rangka mengharapkan dukungan Pemerintah Kota Gorontalo membentuk tim pendamping keluarga resiko stunting.
“Adapun sasaran pendampingan para calon pasangan usia subur, ibu hamil, dan pasca persalinan, serta keluarga anak yang memiliki usia dibawah lima tahun,” ucapnya.
Dari hasil pertemuan itu sendiri, Pemerintah Kota Gorontalo akan segera menindak lanjuti bentuk dukungan tersebut dengan melibatkan Dinas Kesehatan, dan TP. PKK Kota Gorontalo.
Kota Gorontalo – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II, Kamis (12/12/2024), di Grand Q Hotel.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Setda Kota Gorontalo, Ben Idrus, yang mewakili Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, dan dihadiri Pj Ketua TP.PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Menurut Kepala DPPKBP3A, Eladona Sidiki, Rakor ini bertujuan untuk mendukung lima prioritas utama, yaitu:
Menurunkan prevalensi stunting.
Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Menjamin asupan gizi yang memadai.
Memperbaiki pola asuh.
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.
Plt Asisten 3, Ben Idrus, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024.
“Stunting adalah isu strategis nasional yang harus diseriusi pemerintah daerah. Upaya kami sudah mencakup regulasi hingga implementasi di lapangan,” ujar Ben.
Ben juga menekankan pentingnya peran para camat, puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melakukan intervensi yang masif terkait stunting.
Dalam Rakor ini, Ben menguraikan lima pilar penting yang menjadi pedoman percepatan penanganan stunting di Kota Gorontalo:
Komitmen Nasional dan Daerah: Memastikan keselarasan regulasi dan program dari pusat hingga daerah.
Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
Konvergensi Intervensi: Mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
Ketahanan Pangan dan Gizi: Memastikan ketersediaan dan akses pangan bergizi.
Penguatan Sistem Data dan Inovasi: Memperbaiki sistem informasi, data, riset, dan inovasi.
“Koordinasi dan kerja sama semua pihak adalah kunci keberhasilan ini. Saya yakin dengan sinergi yang kuat, kita dapat menurunkan angka stunting di Kota Gorontalo,” tambah Ben.
Di sela kegiatan, DPPKBP3A menyalurkan BKB Kit (Bina Keluarga Balita Kit) dan fasilitas pelayanan KB berupa metode vasektomi tanpa pisau (VTP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program intervensi kesehatan keluarga untuk mencegah stunting.
Dengan rakor ini, Pemkot Gorontalo berharap langkah-langkah strategis yang telah diambil dapat memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota gorontalo – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, resmi menutup pelatihan penyusunan dan penyiapan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menandai komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas.
Dalam sambutannya, Ismail menekankan bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) di Puskesmas harus dilakukan oleh tim perencanaan yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan (SK).
“Renstra Puskesmas harus selaras dengan rencana strategis Dinas Kesehatan, serta mempertimbangkan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan peran aktif masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” jelas Ismail.
Ismail menyebutkan bahwa BLUD bukan hanya dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk:
Meningkatkan capaian indikator kesehatan daerah.
Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan.
“Dengan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan, BLUD dapat mengadopsi praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan, tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya, perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.
Ismail menargetkan bahwa seluruh Puskesmas di Kota Gorontalo akan menerapkan sistem BLUD pada tahun 2025. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai syarat utama implementasi.
“Kami berharap dokumen administrasi Puskesmas memiliki nilai lebih dari 60 ke atas, sehingga semua Puskesmas di Kota Gorontalo dapat mengadopsi pola BLUD secara menyeluruh,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap seluruh Puskesmas dapat mengembangkan layanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan BLUD diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo.
Kota Gorontalo – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo menggelar rapat rutin di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Selasa (10/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se-Kota Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun.
“Kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk Wisata Dakwah pada 13 Desember 2024 di Molotabu, serta Puncak Peringatan HKG PKK ke-52 tingkat Kota Gorontalo pada 19 Desember 2024,” ujar Suharti.
Suharti juga menyampaikan imbauan kepada seluruh Ketua PKK kecamatan untuk mempersiapkan produk UKM unggulan dari wilayah masing-masing. Produk-produk ini nantinya akan dipasarkan melalui Bazar UKM yang menjadi bagian dari perayaan HKG PKK.
“Saya berharap setiap kecamatan dapat menampilkan produk UKM terbaik mereka di bazar HKG PKK nanti,” tambahnya.
Selain membahas kegiatan akhir tahun, rapat juga fokus pada penyusunan laporan tahunan. Laporan ini disiapkan sebagai bagian dari evaluasi dan penyelesaian masa bakti TP PKK 2019-2024.
“Pemasukan laporan tahunan sangat penting, mengingat kepengurusan saat ini akan segera berakhir. Kami juga akan membahas hasil rakor TP PKK Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Sekretaris dan Ketua Pokja,” jelas Suharti.
Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar anggota TP PKK, memastikan semua kegiatan akhir tahun berjalan dengan lancar, serta mendukung pengembangan UMKM di setiap kecamatan.
TP PKK Kota Gorontalo berharap berbagai program yang telah dirancang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.