Connect with us

News

Ramai Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”, Korlantas Jawab dan Beberkan Dampaknya

Published

6 months ago

on

Foto ilustrasi

Jakarta – Larangan pengawalan dengan sirene dan strobo “tot tot wuk wuk” resmi diperpanjang, namun seluruh anggota DPR RI tetap berhak dikawal polisi dengan pengaturan yang akan diperjelas melalui aturan baru bersama Kemensetneg. Di lapangan, Polri menyebut pembekuan ini sudah mengurangi kekacauan lalu lintas, sementara diskursus publik soal keistimewaan pejabat dan pelat khusus DPR kembali menguat.​

Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan di rapat Komisi III DPR bahwa Korlantas Polri membekukan sementara pengawalan dengan sirene dan strobo yang dikenal publik sebagai “tot tot wuk wuk”, sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan kriteria pengawalan. Ia menegaskan pembekuan ini sudah lama berlangsung, sejalan dengan respons positif masyarakat yang menilai suara sirene berlebihan mengganggu kenyamanan dan menambah kesemrawutan lalu lintas.​

Menurut Agus, evaluasi mencakup siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas pengawalan, bagaimana mekanisme permohonan, hingga batasan penggunaan perangkat isyarat di jalan raya. Polri juga mengakui bahwa sebelumnya banyak permintaan pengawalan yang dilayani meski tidak semuanya memenuhi kriteria prioritas, sehingga memicu kritik publik dan gerakan “stop tot tot wuk wuk” di media sosial.​

Dalam rapat dengan Komisi III, Agus melontarkan kelakar ketika menjelaskan bahwa kebijakan pembekuan tidak serta-merta menghapus pengawalan untuk anggota DPR. Di hadapan para legislator, ia mengatakan bahwa pengawalan sirene “tot tot wuk wuk” dibekukan, tetapi pengawalan terhadap anggota dewan tetap berjalan sebagaimana mestinya.​

Candaan itu menyiratkan posisi sensitif kepolisian ketika berhadapan dengan permintaan pengawalan pejabat, sekaligus mengonfirmasi bahwa anggota DPR masih menjadi prioritas penerima fasilitas tersebut. Di media lain, pernyataan Agus digambarkan sebagai pengakuan bahwa aparat “tidak berani” begitu saja menolak pengawalan bagi anggota dewan, sementara kepada pihak lain Polri mulai memberlakukan penyaringan ketat.​

Secara normatif, penggunaan sirene, strobo, dan lampu isyarat diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 134 dan 135, yang mengatur urutan pengguna jalan dengan hak utama. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut pasien, dan kendaraan penegak hukum dalam keadaan tertentu berada di urutan teratas prioritas, disusul kendaraan pimpinan lembaga negara, tamu negara, hingga iring-iringan jenazah.​

Meski demikian, praktik pengawalan rombongan dengan sirene kerap melebar ke kendaraan pribadi atau rombongan yang tidak jelas urgensinya, sehingga dinilai menyimpang dari semangat aturan. Karena itu, Korlantas menyatakan akan menata ulang kebijakan pengawalan agar penggunaan fasilitas “hak utama” benar-benar didasarkan pada urgensi dan dasar hukum yang jelas, bukan sekadar permintaan.​

Agus menyebut Korlantas tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyusun batasan jelas mengenai siapa yang boleh mendapat pengawalan dan dalam kondisi apa fasilitas tersebut dapat digunakan. Langkah ini diharapkan menghasilkan skala prioritas yang transparan, mencakup pejabat negara, tamu kenegaraan, hingga kegiatan tertentu yang menyangkut kepentingan publik luas.​

Pengetatan ini juga berarti tidak semua permintaan pengawalan akan dikabulkan, berbeda dengan pola lama di mana hampir setiap permintaan cenderung dilayani. Korlantas menegaskan, patwal ke depan akan didasarkan pada penilaian urgensi, kelayakan rute, dan dampaknya terhadap arus lalu lintas umum, serta diawasi lebih ketat agar tidak lagi memicu keresahan publik.​

Di luar urusan sirene, anggota DPR RI periode 2024–2029 tetap menerima fasilitas kendaraan dinas dengan pelat nomor khusus yang diatur melalui regulasi internal Sekretariat Jenderal DPR. Pelat tersebut memiliki format dan registrasi khusus sehingga mudah dikenali di jalan raya dan terhubung dengan data kendaraan, termasuk spesifikasi teknis di kartu registrasi.​

Aturan pelat anggota DPR antara lain tercantum dalam Peraturan Sekjen DPR No. 4 Tahun 2021, yang mengatur penerbitan dan penggunaan STNK serta TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI. Fasilitas ini menunjukkan bahwa, meski “tot tot wuk wuk” dibekukan, kendaraan anggota dewan tetap memperoleh penanda dan perlakuan administratif yang berbeda dari kendaraan biasa, selaras dengan kedudukannya sebagai pejabat negara.​

Media nasional lain seperti Jawa Pos, Merdeka, Kompas TV, dan Kumparan mengonfirmasi bahwa Polri sudah menahan diri menggunakan sirene pengawalan dan menarik sejumlah fasilitas “tot tot wuk wuk” dari lapangan karena dinilai mengganggu pengguna jalan lain. Mereka juga menyoroti bahwa kebijakan pembekuan memberi dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas dan citra Polri, meskipun keistimewaan pengawalan bagi anggota DPR tetap dipertahankan.​

Sejumlah laporan menekankan bahwa publik menyambut baik evaluasi ini, terutama setelah muncul berbagai kampanye daring yang menuntut penghentian sirene arogan di jalan raya. Namun, diskusi tentang keadilan akses terhadap fasilitas pengawalan dan perbedaan perlakuan antara pejabat dan warga biasa tetap menjadi isu yang diperdebatkan di ruang publik.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

ANCAMAN TSUNAMI: BMKG Rilis Peringatan Dini Usai Gempa M 7,7 Guncang Laut Sulawesi

Published

2 days ago

on

08/06/2026

By

NEWS – Kawasan timur Indonesia dalam status waspada tinggi menyusul peristiwa tektonik berskala besar yang terjadi pada Senin pagi (08/06/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengeluarkan maklumat peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi bermaknitudo ($M$) 7,7 yang memicu deformasi bawah laut di kawasan pesisir utara nusantara.

Sistem monitoring BMKG mencatat gelombang seismik pertama kali terdeteksi pada pukul 06.37.42 WIB. Pusat gempa terletak pada koordinat 5,69 Lintang Utara (LU) dan 125,05 Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di 236 kilometer arah barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sumber gempa terdeteksi berada pada kedalaman hiposenter 105 kilometer.

Melansir laporan komparatif dari Kompas.com, kendati pusat getaran berada dekat perbatasan perairan Indonesia, deformasi batuan ini dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng aktif pada struktur Pantai Selatan Mindanao, Filipina. Gaya tektonik tersebut menghasilkan pergerakan patahan naik (thrust fault) yang berisiko mendorong volume air laut ke daratan pesisir terdekat.

Berdasarkan hasil pemodelan matematis dampak bencana yang dirilis BMKG pada pukul 06.40.42 WIB, wilayah terdampak dikelompokkan ke dalam dua klaster pengawasan ketat, yaitu wilayah berstatus “Siaga” dan “Waspada”. Zona merah ini membentang di sepanjang garis pantai Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga Kalimantan Timur.

Sejumlah wilayah pesisir di Sulawesi Utara dan sekitarnya langsung ditempatkan dalam level ancaman SIAGA. Wilayah ini meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan estimasi kedatangan gelombang laut perdana pada pukul 06.51.55 WIB, diikuti Kota Manado pada pukul 07.12.25 WIB, serta Minahasa Utara bagian utara pada pukul 07.12.40 WIB. Ancaman status serupa juga berlaku bagi wilayah Gorontalo Bagian Utara dengan perkiraan kedatangan air bah pukul 07.26.10 WIB, disusul wilayah Kabupaten Buol (07.27.25 WIB) dan Tolitoli (07.29.40 WIB) di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, kategori level WASPADA diberlakukan untuk kantong-kantong pesisir lain seperti Kepulauan Talaud, Kota Bitung, kawasan Halmahera, Donggala bagian utara, Kota Ternate, hingga Kota Tidore. Mengutip data sebaran yang dihimpun Beritasatu.com, getaran ini bahkan berdampak luas hingga ke wilayah pesisir Kalimantan Timur yang mencakup Kabupaten Kutai Timur, Bulungan, hingga Nunukan dengan estimasi waktu tiba gelombang di Bulungan pada pukul 08.05.40 WIB.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc., dalam siaran pers resminya memberikan penjelasan teknis mengenai karakteristik patahan penentu potensi tsunami ini.

“With remembering the location of the epicenter and the depth of its hypocenter, the earthquake that occurred was a type of shallow earthquake due to plate subduction activity. The results of the source mechanism analysis show that the earthquake has a upward movement mechanism (thrust fault),” ujar Wijayanto.

BMKG mengimbau masyarakat, terutama yang berada di radius zona Siaga, untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke wilayah perbukitan atau struktur bangunan yang aman secara teratur tanpa menunggu kepanikan massa. Pihak berwenang meminta warga tidak terpancing isu-isu sekunder yang tidak tervalidasi kebenarannya di media sosial.

“Ensure that official information only comes from BMKG which is distributed through verified official communication channels,” kata Wijayanto menegaskan.

Hingga laporan ini diturunkan, badan penanggulangan bencana di tingkat regional bersama aparat TNI/Polri terus melakukan pemantauan visual di pos-pos pesisir pantai serta bersiap melakukan evakuasi taktis massal demi menekan potensi risiko korban jiwa.

Continue Reading

News

Menggugah Kembali Naluri Belajar yang Meredup: Reformasi Pedagogi di Era Distraksi Digital

Published

4 days ago

on

06/06/2026

By

Oleh: [Merrisa Monoarfa_TSMP]

Dosen dan Peneliti Bidang Pendidikan

Teknologi Pendidikan UNM

 

Dunia pendidikan saat ini sedang berhadapan dengan sebuah realitas yang mencemaskan: fenomena terdistraknya motivasi peserta didik di dalam ruang kelas. Para pendidik di berbagai jenjang sedang berhadapan dengan betapa cepatnya peserta didik merasa bosan dan kehilangan fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Tantangan ini bersumber dari kontradiksi metodologis. Di satu sisi, metode instruksional di ruang kelas sebagian besar masih bersifat konvensional dan searah. Di sisi lain, ketika keluar dari ruang kelas, pikiran peserta didik terus dibombardir oleh stimulasi instan dari algoritma media sosial dan teknologi digital yang adiktif.

Pendidikan sejatinya adalah fondasi kemajuan bangsa. Ketika gairah belajar berada di titik kemunduran, maka masa depan generasi emas terancam rapuh. Menghadapi situasi ini, para pendidik tidak bisa lagi bertahan pada zona nyaman metode ceramah satu arah yang monoton. Diperlukan sebuah langkah progresif untuk mereformasi gaya mengajar dan menyelaraskannya dengan karakteristik psikologis generasi digital asli (digital natives).

Pergeseran Paradigma: Dari Teoretis-Kognitif Menuju Emosional-Afektif

Mayoritas literatur dan riset pendidikan terdahulu cenderung terjebak pada reduksionisme akademik, yakni hanya berfokus mengukur keberhasilan belajar dari capaian angka kognitif seperti nilai ujian. dimensi afektif peserta didik kadang terabaikan, seperti motivasi intrinsik dan keterikatan emosional (emotional engagement) mereka selama proses belajar.

Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap berbagai studi eksperimental terbaru, ditemukan korelasi linier yang kuat antara pembaruan model mengajar dengan meningkatnya motivasi peserta didik. Salah satu strategi paling efektif untuk menjawab fenomena dan tantangan ini adalah menerapkan pembelajaran agar berpusat pada peserta didik (student-centered learning) melalui integrasi media interaktif dan model Problem-Based Learning (PBL).

Menjinakkan Distraksi dengan Gamifikasi dan Augmented Reality

Beberapa data empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital interaktif, animasi, hingga teknologi Augmented Reality (AR) mampu menurunkan beban kognitif (cognitive load) peserta didik dalam mencerna materi pelajaran yang kompleks dan abstrak. Menjelaskan struktur anatomi biologi atau rumus matematika yang rumit akan jauh lebih mudah dipahami secara visual melalui grafis 3D interaktif ketimbang sekadar narasi verbal.

Menerapkan elemen permainan atau gamifikasi ke dalam aplikasi pembelajaran yang diterapkan pendidik terbukti mampu menumbuhkan iklim kompetisi yang sehat. Adanya sistem real-time feedback (umpan balik langsung) dalam platform permainan digital tidak hanya memicu motivasi yang meningkatkan kesenangan belajar, tetapi juga membangun kepercayaan diri peserta didik. Mereka tidak lagi memiliki ketakutan psikologis untuk melakukan kesalahan (fear of making mistakes) karena proses belajar diteraokan dalam bentuk tantangan yang menyenangkan.

Menghidupkan Nalar Kritis Melalui PBL dan Media

Transformasi tidak hanya terjadi di ranah digital. Di ruang kelas konvensional, penerapan model Problem-Based Learning (PBL) terbukti mampu mengubah peran peserta didik dari sekadar pembelajar yang pasif menjadi agen pemecah masalah yang aktif dan kritis. Melalui PBL, peserta didik dihadapkan pada realitas masalah kontekstual sehari-hari, yang memaksa mereka berkolaborasi dalam tim, berdiskusi, dan merumuskan solusi mandiri.

Bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, stimulasi digital perlu diimbangi dengan pendekatan emosi yang mendalam. Pemanfaatan alat media—seperti kotak pintar, papan jari, kalkulator bilangan, hingga poster bergambar—memegang peranan krusial. Karakteristik psikologi perkembangan anak usia dini menuntut proses belajar yang bersifat konkret. Ketika mereka dapat menyentuh, memanipulasi, dan menyusun alat peraga tersebut, ketegangan akademis di dalam kelas mencair menjadi pengalaman bermain yang bermakna (meaningful play).

Secara komparatif, efektivitas berbagai media dan strategi kontemporer ini dapat dipetakan sebagai berikut:

Strategi & Media Pembelajaran Bentuk Stimulasi Antusiasme Tingkat Efektivitas & Dampak
Media Digital Interaktif Kuis tantangan, komunikasi dua arah, umpan balik instan Sangat Tinggi (Paling mendominasi motivasi belajar)
Animasi & Augmented Reality (AR) Visualisasi 3D objek abstrak, grafis hidup, audio imersif Tinggi (Sangat efektif mengunci fokus durasi lama)
Problem Based Learning (PBL) Kerja sama tim, resolusi konflik masalah riil/nyata Sangat Tinggi (Membentuk nalar kritis dan analitis)
Alat Peraga Fisik (Taktil) Manipulasi objek langsung, keindahan visual Signifikan (Efektif memperkuat memori motorik anak)

Tantangan Struktural dan Pmbelajaran Masa Depan

Integrasi teknologi dan model ajar modern saat ini menjanjikan akselerasi kualitas pendidikan, namun implementasinya di lapangan masih membentur tembok realitas. Hambatan utama yang sering dihadapi para pendidik di Indonesia adalah kesenjangan media digital, keterbatasan akses internet di daerah terpencil, serta tingginya beban kerja guru untuk mendesain media ajar kreatif yang menyita waktu istirahat mereka.

Oleh karena itu, transformasi ini memerlukan komitmen bersama, bukan sekadar beban moral pendidik semata. Target pendidikan ke depan harus diarahkan pada konsep blended learning (pembelajaran bauran) yang mengombinasikan keunggulan teknologi digital dengan kearifan lokal (local wisdom) serta media yang murah dan mudah diakses.

Bagi akademisi dan peneliti pendidikan nantinya, tantangan besar menanti untuk menguji efektivitas metode ini melalui penelitian eksperimen murni (true-experimental) berskala nasional untuk memotret kesenjangan antara sekolah perkotaan dan perdesaan. Berbagai riset juga mendesak untuk dilakukan guna memastikan apakah peningkatan motivasi belajar ini bersifat permanen atau sekadar efek kebaruan sesaat (novelty effect).

Pada akhirnya, mengubah gaya mengajar bukan lagi sekadar pilihan inovasi, melainkan sebuah keharusan yang konsisten. Menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran adalah kunci utama untuk mengembalikan perhatian peserta didik, menciptakan suasana kelas, dan memotivasi semangat belajar demi mencetak generasi masa depan yang kompetitif.

Continue Reading

Kesehatan

Nanik : BGN Wacanakan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Di WIlayah Terpencil

Published

5 days ago

on

05/06/2026

By

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah efisiensi strategis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khusus di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Alih-alih membangun infrastruktur dari nol, pemerintah akan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah hingga dapur umum, untuk disulap menjadi pusat produksi hidangan bernutrisi bagi para penerima manfaat.
Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi geografis sekaligus upaya menekan beban anggaran negara. Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6), mengungkapkan bahwa pemerintah juga terus menggali alternatif pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi menunjang operasional dapur MBG.
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” ungkap Nanik S Deyang.
Selain hibah eksternal, korporasi yang memiliki wilayah operasi di sekitar daerah terpencil juga didorong kuat untuk mengalokasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mereka. Sinergi ini dinilai penting untuk mendukung pengadaan maupun peningkatan fasilitas dapur gizi.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujar Nanik.
Dari sisi demografi dan efisiensi, pendekatan di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan wilayah urban. Menurut Nanik, volume penerima manfaat di beberapa titik terpencil relatif sangat kecil. Karena itu, membangun fasilitas baru di titik-titik tersebut dianggap sebagai langkah yang kurang efisien secara ekonomi.
“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu,” ujar Nanik.
Dengan skema pemberdayaan ini, segala fasilitas masak eksisting yang masih memenuhi standar kebersihan dan kelayakan dapat langsung dimanfaatkan.
“Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” jelasnya lebih lanjut.
Langkah adaptif ini tak lepas dari realitas bahwa pagu anggaran untuk program MBG saat ini telah dirasionalisasi menjadi Rp268 triliun. Menyikapi hal tersebut, BGN telah merumuskan empat langkah utama: refocusing sasaran penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, revitalisasi dapur yang sudah berjalan, serta perluasan program di area 3T dengan skema pembiayaan alternatif di luar APBN.
Rasionalisasi dan pengawasan ini sangat krusial bagi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dalam menargetkan puluhan juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia secara bertahap, dengan misi besar menekan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kognitif pelajar, serta meringankan beban ekonomi masyarakat prasejahtera. Oleh karena itu, standardisasi tetap menjadi harga mati.
BGN menjamin bahwa penghematan tidak akan mengorbankan kualitas asupan. Pengawasan ketat akan diterapkan secara berkala untuk memastikan setiap fasilitas yang dijadikan tempat memasak betul-betul layak dan higienis. Sanksi tegas menanti jika ditemukan adanya pelanggaran.
“Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” ujarnya.
Dengan terobosan pemanfaatan kantin dan dapur umum ini, pemerataan akses gizi di pelosok negeri diharapkan bisa diakselerasi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur fisik berskala besar.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler