Connect with us

Gorontalo

Sebar Siaran Pers, Japesda Gaungkan Kebebasan Tumba dari Konsesi HTI

Published

on

Foto : Dok Japesda

GORONTALO-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar Senin (10/8) ini diagendakan bertandang ke Provinsi Gorontalo. Kedatangan Menteri Halim rencananya akan mengunjungi lokasi Dusun Tumba, Desa Tamaila Utara, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo untuk meresmikan Pycohidro dan mencanangkan Desa Tamaila Utara sebagai salah satu desa Inovatif di Indonesia.

Meski Ini adalah kabar baik bagi masyarakat Tumba khususnya dan masyarakat Desa Tamaila Utara pada umumnya. Namun yang tidak banyak diketahui khalayak adalah, sampai saat ini Tumba masih berada dalam bayang-bayang perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Gorontalo Citra Lestari. Yang mana, wilayah Tumba masuk dalam konsesi HTI sejak tahun 2011.

Di banyak tempat di Indonesia, HTI belum menjadi solusi perbaikan ekonomi, khususnya bagi warga lokal. Sebaliknya, HTI justru menimbulkan dampak ekologis dengan adanya aktivitas skala besar perkebunan kayu monokultur yang ditanam melebihi batas produktivitas alami. Eksplorasi dan eksploitasi inilah yang bisa menyebabkan degradasi lahan.

Tumba merupakan salah satu wilayah yang diintervensi melalui program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF-SGP), melalui lembaga payung Perkumpulan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) bersama PKEPKL UNG, LPPM UNG dan pemerintah Desa Tamaila Utara melalui BUMDes Mitra Usaha sejak tahun 2018 mendampingi masyarakat Tumba untuk mempertahankan bentang alam adaptif, dengan membangun ketahanan sosial dan ekologis berbasis komunitas. Apalagi posisi Tumba sangat penting sebagai kawasan penyangga Suaka Margasatwa (SM) Nantu; sebagai benteng terakhir hutan alam tersebut.

Luas wilayah Tumba berdasarkan administrasi mencapai 5.314,07 Ha, dengan jumlah penduduk 512 jiwa dan 128 KK. Selain sebagai kawasan penyangga Hutan SM Nantu, wilayah ini juga merupakan hulu dan sumber air bersih yang tersebar ke beberapa Kecamatan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menjaga Tumba. Selama ini masyarakat Tumba sudah berinovasi menerapkan sistim Agroforestry (kebun campur) dengan menanam tanaman buah dan hutan seperti kakao, durian pala, enau dan lain-lain. Praktik-praktik pertanian berkelanjutan inilah yang menunjang ketersediaan air dan penghidupan masyarakat.

Menjadikan Tumba sebagai Desa inovatif tentu akan memberikan dampak positif. Tapi, pencanangan tersebut akan menjadi sia-sia jika Tumba masih masuk dalam konsesi HTI. Sewaktu-waktu, bisa saja HTI akan dengan bebas menyingkirkan dan mengambil alih desa inovatif ini. Masyarakat Tumba sudah masuk dan seterusnya menetap di sana sejak tahun 1998-1999, jauh sebelum adanya klaim HTI. Selama ini, mereka masih sering terlibat konflik berkepanjangan dengan HTI.

Atas kompleksitas persoalan tersebut, melalui momentum kedatangan Menteri Desa PDTT, Japesda bersama mitra pelaksana program GEF-SGP (Wire-G, PKEPKL UNG, LPPM UNG, BUMDes Mitra Usaha, Marsudi Lestantun dan Agraria Institute), AJI Kota Gorontalo, BIOTA, SIEJ serta individu-individu pemerhati lingkungan memberi rekomendasi di antaranya meminta dukungan dari Kementerian Desa PDTT mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dinas LHK Provinsi Gorontalo, untuk pengakuan hak penguasaan kawasan Hutan Produksi kepada masyarakat Tumba lewat skema Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Selama ini tanah mereka telah diklaim pihak perusahaan HTI dan belum ada solusi yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Setelah kedatangan Menteri Desa PDTT, kiranya akan ada keberlanjutan program inovasi desa seperti penambahan anggaran ADD desa Tamaila Utara serta pengembangan dusun Tumba dari sisi perumahan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Kementerian Desa PDTT diharapkan bisa bersinergi dengan program yang sudah ada sebelumnya.

Dan yang terakhir, dengan adanya pycohydro di Dusun Tumba, semoga dapat menjadi solusi keterbatasan listrik dan mengkonservasi daerah tangkapan air. Juga perlu dukungan tambahan pycohydro atau sumber energi lain dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi Gorontalo, karena pycohidro yang ada sekarang belum sepenuhnya menjangkau semua masyarakat Tumba.

Gorontalo

Satuan Resnarkoba Polres Pohuwato Berhasil Amankan 6 Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Published

on

Enam terduga pelaku saat diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato

POHUWATO – Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato berhasil mengamankan 6 (enam) orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba pada Selasa, (26/03/2024).

Kapolres Pohuwato, AKBP Winarno, S.H., S.I.K., mengonfirmasi bahwa Kasat Reserse Narkoba Iptu Renly H Turangan, S.H., bersama anggota berhasil mengungkap dua kasus pengedar dan penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis, 21 Maret 2024, dan Sabtu, 23 Maret 2024.

Menurut AKBP Winarno, penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, dan Jumat, 22 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, polisi berhasil mengamankan 3 (tiga) terduga pelaku lelaki berinisial (YS), (A), dan (AA) di Kota Gorontalo. Mereka ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis Shabu.

Lebih lanjut, Kapolres Pohuwato menjelaskan bahwa pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, berdasarkan informasi dari warga masyarakat, polisi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu lelaki dengan inisial (S), (AF), dan (FB) di Kabupaten Pohuwato. Mereka ditangkap bersama barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya.

Seluruh terduga pelaku penyalahgunaan narkotika beserta barang buktinya diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato. Barang bukti yang diduga jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo untuk dilakukan pengujian dan penimbangan lebih lanjut dalam proses hukum yang berlaku.

Continue Reading

Gorontalo

AKBP Winarno Pimpin Serah Terima Jabatan Kapolsek di Polres Pohuwato

Published

on

POHUWATO – Kepala Kepolisian Resor Pohuwato, AKBP Winarno, S.IK., SH., memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Catur Prasetya Polres Pohuwato pada Senin (25/03/2024).

Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua Cabang Bhayangkari Pohuwato Ny. Melinda Winarno, Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, Perwira staf, personel Polres Pohuwato, serta pengurus Cabang Bhayangkari Pohuwato.

Serah terima jabatan Kapolsek Patilanggio dan Kapolsek Taluditi dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Gorontalo, Nomor: Kep/63/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Polda Gorontalo, yang menetapkan pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Gorontalo.

Sebanyak 16 personel, termasuk Perwira Menengah dan Perwira Pertama, mengalami mutasi. Di antaranya, Kapolsek Patilanggio Polres Pohuwato, IPDA Jufri Mokodongan, S.IKom., yang diangkat sebagai Kapolsek Anggrek Polres Gorontalo Utara. Sementara IPDA Ismail Dai, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Danton Dalmas 2 Kidalmas 3 Sispadal Subditdalmas Ditsamapta Polda Gorontalo, kini menjabat sebagai Kapolsek Patilanggio Polres Pohuwato. Kapolsek Taluditi, IPDA Jefriansyah Susanto Tanggahu, telah diangkat sebagai Pama Polres Pohuwato, dan IPDA SYARIFUDIN ADAM, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurbinopsnal Samapta Polresta Gorontalo, kini menjabat sebagai Kapolsek Taluditi Polres Pohuwato.

Setelah upacara, AKBP Winarno menyatakan bahwa mutasi adalah hal yang lumrah dalam lingkungan Polri dan merupakan bagian dari penyegaran dan pengembangan karir bagi personel Polri. Dia juga mengajak pejabat lama dan baru untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara dalam menjalankan tugas demi memenuhi harapan masyarakat dan kemajuan organisasi Kepolisian.

Continue Reading

Gorontalo

Bagaimana Peta Politik Menuju Pilgub Gorontalo?

Published

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Mengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Hasil Pemilu 2024 telah terpampang. Gambarannya dua hal ; (1). Adanya deretan anggota legislatif di Botu yang mewakili sejumlah partai politik, yang harapannya bisa mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui parlemen. (2). Adanya sejumlah partai, berikut jumlah kursi dan persentasenya, yang secara kumulatif menjadi dasar untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KONDISI PARTAI-PARTAI

Pada point pertama, jika tak ada perubahan yang berarti, maka ada sejumlah 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari 10 partai politik yang akan dilantik pada bulan September nanti. Persoalan bagaimana kinerjanya nanti, rata-rata memiliki adagium “nanti mo pikir berikut, yang penting dudu dulu”. Pada poin kedua, untuk persyaratan pencalonan Pilkada nanti, hanya Partai Golkar yang memenuhi Gubernatorial Treshold atau disingkat GP (syarat minimal persentase kepemilikan 9 kursi di DPRD Provinsi atau 20 persen raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur). 9 partai politik lainnya, jika mengajukan harus berkoalisi agar bisa memenuhi GP.

Kenapa Golkar bisa mencalonkan sendiri, karena berhasil meraih 9 kursi di DPRD Provinsi. Adapun Nasdem dan PDIP sama-sama meraih 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PPP dan PKS sama meraih 4 kursi, PAN dan Demokrat sama meraih 3 kursi serta PKB dan Hanura meraih masing-masing 1 kursi. Diluar Golkar, masing-masing partai harus berkoalisi hingga memenuhi ambang batas minimal pencalonan.

Pertanyaan berikut, apakah hasil Pemilu ikut bisa di-snapshot untuk Pilgub nanti? Tentu bisa, walaupun belum terang. Jika melihat kesepuluh partai yang ada di parlemen Botu, maka bisa dipastikan hanya 4 partai politik yang memiliki calon yang berasal dari partai-partai tersebut dan bisa terhitung serius, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.

KEADAAN PARA KANDIDAT

Golkar misalnya, jika melihat surat tugas dari DPP Partai Golkar ada 5 orang yang beroleh penugasan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) untuk berkontestasi pada Pilgub nanti yakni Ida Syaidah, Marten Taha, Roem Kono, Syarief Mbuinga dan Tony Uloli. Dari kelima nama tersebut, jika kita melihat hasil Pemilu dan juga perkembangan hasil survey CISA tahun lalu, bisa jadi kelima nama tersebut memiliki peluang yang makin tipis. Sebut saja nama Idah Syaidah, walaupun bisa meraih angka 23.36 % pada survey CISA di tahun lalu, namun pada Pemilu 2024 hanya bisa meraih sekitar kurang lebih 27 ribu suara pada Pemilu 2024, turun lebih dari 80 ribu suara dibandingkan Pemilu 2019 silam, Roem Kono pun demikian yang hanya bisa meraih 1.80 % (survey CISA) dan pada Pemilu 20225 hanya meraih kurang lebih 25 ribu suara, turun sekitar lebih dari 50 ribu suara. Marten Taha jika melihat hasil Survey CISA pada tahun lalu hanya meraih angka 2.5 %. Tonny Uloli pun dalam survey yang sama hanya 0.74 %. Syarif Mbuinga walau dalam survey tahun lalu hanya meraih 0.41 % pada survey, tetapi pada Pemilu bisa meraih suara yang fantastis diatas 100 ribu.

Jika merujuk pada data diatas, baik hasil survey maupun hasil Pemilu, kelima nama tersebut tidak lagi berada dalam kondisi yang fit untuk Pilgub tahun ini juga. Secara khusus, diantara kelima nama tersebut hanya Syarif yang membuktikan keterterimaan secara signifikan, tetapi koleksi 100 ribuan suara tersebut masih perlu pembuktian kinerja di Senayan terlebih dahulu, artinya aspirasi ratusan ribu suara tersebut bukan untuk di-split ke Pilgub, beda jika misalnya Pilgub masih 2 atau 3 tahun lagi. Sedangkan kans Ida, Roem, Marten ataupun Tony hari ini baru bisa dikategorikan untuk posisi Cawagub jika keempat nama ini bisa menaikkan posisi tawar termasuk elektabilitasnya.

Mengapa demikian, apakah kelima nama minus Syarief tidak “qualified” sebagai Calon Gubernur? Pilgub tidak sekedar nama besar dan menjabat sebagai apa. Pilgub adalah kombinasi dari (1). Pengalaman kontestasi baik di legislatif maupun eksekutif, (2). Apa gagasannya dan bagaimana mewujudkannya, (3). Jaringan lintas partai. (4). Finansial. (5). Perilaku komunikasi antar elit dan pemilih. (6). Jejaring pendukung dan relawan. (7). Pengalaman jabatan yang sedang dan pernah diemban. 8. Nama besar dan nama baik. Salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak ada, maka peluang semakin terbatas.

Apalagi jika misalnya Nasdem akan mengusung Rahmat Gobel untuk maju ke Pilgub, yang pada Pemilu 2024 barusan bisa meraih 195 ribu suara, atau 20 – 23 % dari DPT. Walaupun ada 77 – 80 % pemilih yang tidak memilih Rahmat Gobel, tetapi kans dan peluangnya masih lebih diatas jika dibandingkan Idah Syaidah, Roem Kono, Marten Taha dan Tony Uloli.

Pertanyaan berikut, apakah hanya nama-nama dari Golkar dan Nasdem saja yang bisa dihitung? Ada nama lain seperti Elnino Mohi (Gerindra) dan Nelson Pomalingo (PPP). Tetapi jika dilihat secara detail, apakah Elnino maupun Nelson memiliki kombinasi syarat diatas, yakni pengalaman kontestasi, gagasan dan bagaimana mewujudkannya, jaringan lintas partai, finansial, perilaku komunikasi, jejaring pendukung dan relawan, jabatan, nama besar dan nama baik. Tentu ada beberapa poin di antara 8 poin diatas tadi yang tidak dimiliki Elnino dan Nelson. Untuk saat ini, kansnya hampir sama dengan Idah, Marten, Roem, Tony, baru untuk Cawagub, kecuali keduanya bisa menaikkan elektabilitas berdasarkan faktor-faktor diatas yang semakin diperkuat.

Partai lain seperti PDI P, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Hanura bagaimana? Keenam partai tersebut tidak memiliki kader yang memiliki “kans” untuk diusung ke Pilgub. Dari keenam partai tersebut hanya PKS dan Demokrat yang Ketua Umumnya bisa terpilih di Parlemen Botu.

Pertanyaan lain, apakah partai-partai tersebut khususnya Golkar yang bisa mengusung sendiri, akan membiarkan begitu saja Rahmat Gobel (walaupun Nasdem harus koalisi) akan terpilih secara “aklamasi”, jika padanannya adalah kandidat-kandidat diatas termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing.

Tentu saja, dengan pengalaman politik selama lebih dari 20 tahun pasca terbentuknya Provinsi Gorontalo, masing-masing Ketua Partai Politik tidak akan membiarkan hal itu terjadi, apakah akan memilih berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Rahmat Gobel atau akan membangun kutub-kutub baru dalam mencalonkan kandidat diluar nama-nama diatas

TYSON VS. HOLYFIELD?

Dalam salah satu rilis berita di media lokal, Rusli Habibie selaku Ketua DPD II Golkar menyampaikan Golkar akan mengusung siapapun yang bisa memenangkan Pilkada. RH menganalogikan kontestasi Pilgub seperti pertandingan tinju. Jika “kubu sebelah” (dalam hal ini Nasdem) mengajukan Mike Tyson maka RH akan mencari sosok seperti Evander Holyfield.

Pertanyaan lebih mendalam, siapakah yang memenuhi kriteria seperti Evander Holyfielsld jika Mike Tyson dianggap seperti Rahmat Gobel?

Memang, jika melihat dinamika terkini, ada nama lain yang baru sebatas “disebut-disebut” sebagai Calon Gubernur, walaupun nama tersebut belum mengutarakan secara terbuka sikap politiknya. Nama tersebut adalah Zainudin Amali.

Sebagai kader Golkar, walaupun tidak masuk dalam daftar kader yang ditugaskan untuk menjadi Bacakada, nama ZA mulai beredar. Namun, hingga hari ini, Zainudin Amali belum menyatakan sikap atau mengonfirmasi usulan, dukungan termasuk “gorengan isu” tentang dirinya.

Tetapi, diluar sikap dan konfirmasi tersebut, analogi Rusli Habibie bisa pas dengan sosok Zainudin Amali, jika akan duel melawan Rahmat Gobel. Seperti Rahmat Gobel, Zainudin Amali pernah menjabat sebagai Menteri, walaupun kenyataannya Rahmat diberhentikan dan Zainudin memilih mengundurkan diri untuk alasan menjabat di PSSI dan BUMN. Demikian pula persamaan keduanya sebagai Anggota DPR RI. Bedanya, Rahmat Gobel baru satu periode pada satu Dapil (Gorontalo) di DPR RI, Zainudin malah hanya sekali maju dari Dapil Gorontalo (periode 2004-2009), sisanya sekali maju untuk periode 2009 – 2014 melalui Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) dan dua periode periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 melalui Dapil XI Wilayah Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep). Pada empat Dapil tersebut, Zainudin berhasil lolos

Pengalaman dalam kegiatan bisnis pun keduanya memiliki riwayat yang sama, Rahmat mewarisi dan melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya, Zainudin merintis dan mengelola berbagai perusahaan pribadinya hingga dipercayakan menjadi Wakil Komisari Bank Mandiri.

Dari segi ide dan gagasan, keduanya memiliki ikhtiar yang sama untuk membangun Gorontalo, walaupun keduanya latar historis yang berbeda seperti misalnya Rahmat tidak lahir di Gorontalo, dan berasal dari didikan keluarga aristokrat, Zainudin lahir di pinggir danau Limboto dengan situasi kemiskinan kampung yang timpang.

Walaupun keduanya memiliki niat yang kuat dalam membangun kebudayaan, model komunikasi ala aristokrat Rahmat akan lebih kompleks dibandingkan model komunikasi “kambungu” dengan logat Gorontalo “hibotu-botuwa” ala Zainudin. Dalam merealisasikan gagasan pembangunan, pola komunikasi dengan rakyat kebanyakan adalah hal yang sangat penting.

Hanya saja, walaupun nama keduanya sudah digaungkan dari jauh hari, tetapi belum ada pernyataan resmi dari keduanya untuk siap berlaga di Pilgub. Tetapi, jika dilihat dinamika politik nasional pasca Pilpres khususnya dari segi peluang dan potensi serta alternatif pilihan politik keduanya di level nasional, Rahmat Gobel memiliki pilihan alternatif yang sangat terbatas Rahmat hanya bisa memilih dua : tetap bertahan di DPR RI atau maju ke Pilgub Gorontalo. Sedangkan Zainudin bisa memilih tetap sebagai Wakil Komisaris Bank Mandiri sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI, yang pada kedua posisi tersebut dengan status Golkar yang berada lingkar pemerintahan, bisa jadi akan mengantarkannya ke posisi yang lebih strategis di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hanya saja, laga antara Tyson vs Holyfield seperti yang diinginkan Rusli Habibie masih belum bisa dipastikan selagi keduanya belum menyatakan sikap secara resmi. Tetapi, dari uraian diatas apakah berkaca dari hasil Pemilu dan Pilpres, peta kandidat, hingga faktor-faktor kekuatan kandidat, maka Pilgub Gorontalo bukanlah kondisi atau situasi yang statis. Situasi tersebut sangatlah dinamis tergantung pada kecakapan masing-masing partai politik dalam membaca peluang dan melakukan komunikasi yang intens.

Sebagai seorang akademisi, tentu mengharapkan “tarung gagasan” keduanya hingga bagaimana keduanya dapat mewujudkan gagasa tersebut adalah tontonan kelas nasional yang manfaatnya bisa disaksikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rakyat akan memilih yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik. Dalam kondisi tersebut, logika kontestasi jika kedua nama berlaga yakni yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Siapakah yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik?

Continue Reading

Facebook

Terpopuler