Connect with us

News

Sebar Siaran Pers, Japesda Gaungkan Kebebasan Tumba dari Konsesi HTI

Published

on

Foto : Dok Japesda

GORONTALO-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar Senin (10/8) ini diagendakan bertandang ke Provinsi Gorontalo. Kedatangan Menteri Halim rencananya akan mengunjungi lokasi Dusun Tumba, Desa Tamaila Utara, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo untuk meresmikan Pycohidro dan mencanangkan Desa Tamaila Utara sebagai salah satu desa Inovatif di Indonesia.

Meski Ini adalah kabar baik bagi masyarakat Tumba khususnya dan masyarakat Desa Tamaila Utara pada umumnya. Namun yang tidak banyak diketahui khalayak adalah, sampai saat ini Tumba masih berada dalam bayang-bayang perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Gorontalo Citra Lestari. Yang mana, wilayah Tumba masuk dalam konsesi HTI sejak tahun 2011.

Di banyak tempat di Indonesia, HTI belum menjadi solusi perbaikan ekonomi, khususnya bagi warga lokal. Sebaliknya, HTI justru menimbulkan dampak ekologis dengan adanya aktivitas skala besar perkebunan kayu monokultur yang ditanam melebihi batas produktivitas alami. Eksplorasi dan eksploitasi inilah yang bisa menyebabkan degradasi lahan.

Tumba merupakan salah satu wilayah yang diintervensi melalui program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF-SGP), melalui lembaga payung Perkumpulan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) bersama PKEPKL UNG, LPPM UNG dan pemerintah Desa Tamaila Utara melalui BUMDes Mitra Usaha sejak tahun 2018 mendampingi masyarakat Tumba untuk mempertahankan bentang alam adaptif, dengan membangun ketahanan sosial dan ekologis berbasis komunitas. Apalagi posisi Tumba sangat penting sebagai kawasan penyangga Suaka Margasatwa (SM) Nantu; sebagai benteng terakhir hutan alam tersebut.

Luas wilayah Tumba berdasarkan administrasi mencapai 5.314,07 Ha, dengan jumlah penduduk 512 jiwa dan 128 KK. Selain sebagai kawasan penyangga Hutan SM Nantu, wilayah ini juga merupakan hulu dan sumber air bersih yang tersebar ke beberapa Kecamatan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menjaga Tumba. Selama ini masyarakat Tumba sudah berinovasi menerapkan sistim Agroforestry (kebun campur) dengan menanam tanaman buah dan hutan seperti kakao, durian pala, enau dan lain-lain. Praktik-praktik pertanian berkelanjutan inilah yang menunjang ketersediaan air dan penghidupan masyarakat.

Menjadikan Tumba sebagai Desa inovatif tentu akan memberikan dampak positif. Tapi, pencanangan tersebut akan menjadi sia-sia jika Tumba masih masuk dalam konsesi HTI. Sewaktu-waktu, bisa saja HTI akan dengan bebas menyingkirkan dan mengambil alih desa inovatif ini. Masyarakat Tumba sudah masuk dan seterusnya menetap di sana sejak tahun 1998-1999, jauh sebelum adanya klaim HTI. Selama ini, mereka masih sering terlibat konflik berkepanjangan dengan HTI.

Atas kompleksitas persoalan tersebut, melalui momentum kedatangan Menteri Desa PDTT, Japesda bersama mitra pelaksana program GEF-SGP (Wire-G, PKEPKL UNG, LPPM UNG, BUMDes Mitra Usaha, Marsudi Lestantun dan Agraria Institute), AJI Kota Gorontalo, BIOTA, SIEJ serta individu-individu pemerhati lingkungan memberi rekomendasi di antaranya meminta dukungan dari Kementerian Desa PDTT mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dinas LHK Provinsi Gorontalo, untuk pengakuan hak penguasaan kawasan Hutan Produksi kepada masyarakat Tumba lewat skema Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Selama ini tanah mereka telah diklaim pihak perusahaan HTI dan belum ada solusi yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Setelah kedatangan Menteri Desa PDTT, kiranya akan ada keberlanjutan program inovasi desa seperti penambahan anggaran ADD desa Tamaila Utara serta pengembangan dusun Tumba dari sisi perumahan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Kementerian Desa PDTT diharapkan bisa bersinergi dengan program yang sudah ada sebelumnya.

Dan yang terakhir, dengan adanya pycohydro di Dusun Tumba, semoga dapat menjadi solusi keterbatasan listrik dan mengkonservasi daerah tangkapan air. Juga perlu dukungan tambahan pycohydro atau sumber energi lain dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi Gorontalo, karena pycohidro yang ada sekarang belum sepenuhnya menjangkau semua masyarakat Tumba.

Gorontalo

Pengembangan Potensi Lokal Desa Tabongo Timur Melalui Inovasi Produk Kelapa dan Sacha Inchi

Published

on

Gorontalo – Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kelapa dan tanaman Sacha Inchi. Dengan lahan perkebunan kelapa seluas 71.524 hektar dan produktivitas yang mencapai 1.412 kg per hektar, desa ini berpotensi menjadi pusat inovasi produk kelapa di Indonesia. Produktivitas kelapa di desa ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1.135 kg per hektar, menjadikannya sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

Selain kelapa, sejak 2021, masyarakat Desa Tabongo Timur mulai mengembangkan budidaya Sacha Inchi, sejenis kacang-kacangan yang memiliki potensi besar sebagai produk diversifikasi pangan. Tanaman ini dapat menghasilkan 1-2 kg kacang per hari, dan hingga saat ini baru diolah sebagai kacang goreng.

Namun, potensi besar dari kelapa dan Sacha Inchi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Produk turunan kelapa seperti Virgin Coconut Oil (VCO), susu santan, dan tepung santan masih belum digali secara maksimal. Begitu pula dengan Sacha Inchi yang bisa diolah menjadi tepung pengganti terigu untuk kue, roti, dan salad, memberikan peluang baru dalam industri pangan.

Untuk mendukung pengembangan potensi lokal ini, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sinar Usaha, yang dipimpin oleh Muhamad Faisal Hidayat sejak 2018, telah menjadi motor penggerak utama. Bumdes ini mengelola berbagai unit usaha termasuk pupuk organik, Pertashop, serta pengolahan kelapa dan Sacha Inchi. Namun, diperlukan inovasi produk yang lebih luas agar potensi ekonomi desa ini bisa meningkat.

Dalam rangka mempercepat pengembangan ini, sebanyak 15 mahasiswa dari program Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN-MBKM) akan mengabdi di Desa Tabongo Timur selama 4 bulan. Mahasiswa ini dibimbing oleh Dr. Yoyanda Bait, Dr. Yuzda Salimi, dan Zubair Hippy, M.Si. Mereka fokus pada budidaya Sacha Inchi, sosialisasi manfaat tanaman ini, serta pelatihan pengolahan produk kelapa seperti VCO dan minyak kacang Sacha Inchi.

Pelatihan yang diadakan pada 2 hingga 4 September 2024 melibatkan kelompok tani dan ibu-ibu PKK, serta didukung oleh Camat Tabongo, perangkat desa, dan Babinkamtibmas. Melalui kegiatan ini, diharapkan keterampilan masyarakat dalam mengolah produk kelapa dan Sacha Inchi meningkat, serta memperkuat ketahanan pangan di desa tersebut.

Dengan inovasi produk pangan berbasis kelapa dan Sacha Inchi, Desa Tabongo Timur berpotensi menjadi contoh sukses dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Continue Reading

Gorontalo

Pilkada Gorontalo, Perang Data dan Efisiensi Pemenang

Published

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST., M.A
(Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Pilkada tidak bisa dilepaskan dari istilah “perang”. Namun, perang yang penting adalah bagaimana menyiapkan sumber daya, mengelolanya dan memformulasikannya menjadi bahan untuk kontestasi yang lebih bermartabat.

Pada sebagian kalangan, khususnya tim sukses tertentu, memenangkan pilkada dalam artian menaikkan elektabilitas harus linier dengan “isi tas”.

Padahal, sumber daya tidak semata soal berapa banyak uang yang tersedia. Tetapi yang paling penting berapa banyak data yang kita pegang dan miliki serta olah.

Era IoT (Internet of Think), Big Data, AI (Artificial Intelegence) menjadi semacam tantangan para jendral perang politik di lapangan.

Saat ini, medan perang (field) harus ditafsirkan lebih kontemporer. Medan tidak bisa lagi disebut desa/kelurahan termasuk RT dan RW/Dusun, yang juga disebut sebagai primary sampling unit (PSU) dalam bahasa para surveyor.

Medan (PSU) kini telah berkecambah menjadi room, viewers, channel, groups, page, followers, likers. Persepsi tidak bisa disederhanakan lagi sebagai voice warga yang diwawancarai oleh surveyor secara tatap muka (face to face) dan door to door (rumah ke rumah) pada setiap kali survey. Voice hari ini bisa diterjemahkan sebagai “click activism”.

Perang pilkada sudah berubah. Kekuatan data dan informasi mesti dikawinkan antara field yang “land” dan field yang “virtual”. Kedua field yang berbeda ini mesti dipahami dan dimaknai secara holistik, tidak bisa dipisah-pisah.

Implikasinya ada pada perumusan strategi politik yang mix-methode. Field tidak bisa dipahami secara sempit pada sisi sosio-antropologi (kualitatif) semata, tidak bisa juga hanya dari sisi positivistik-kuantitatif juga, namun mesti menggabungkan keduanya dalam template digital.

Mengapa harus begitu? Karena setiap orang memiliki perangkat digital yang ia pegang melampaui 8 jam per hari.

Keuntungan big data adalah kita bisa mengolah dan merancang skema pemenangan berdasarkan pada rekaman perubahan perilaku voters secara real time. Berbeda dengan snapshot yang kita lakukan dengan metode sosio-antropologis (indepth interview) atau pengukuran kuantitatif (survey) yang hanya bisa merekam data dalam kurun waktu yang tidak lama dan tidak real time.

Para marketers di perusahaan besar misalnya, mereka menggunakan basis data “struck pembayaran” di kasir untuk memotret perilaku konsumen, apa yang sering orang beli, pada waktu kapan, berapa uang yang dikeluarkan dan berapa lama seseorang bertransaksi. Dari data tersebut, bisa diolah dan disimpulkan seperti apa loyalitas dan perilaku konsumen termasuk kekuatan brand setiap produk yang dijual.

Karena itu, perumusan isu, agenda serta strategi mesti didasarkan pada input data dan informasi yang holistik dan komprehensif. Sebab, jika kita lihat peta demografi penduduk, jumlah penduduk bermental urban lebih banyak dengan yang berperilaku rural. Secara geografis lebih besar yang berada di rural, tapi mentalitas cenderung urban.

Sayangnya, era big data juga dihadapkan pada rendahnya literasi digital warga urban tadi, sehingga isu hoax dikonsumsi secara massif.

Makanya, menjadi tantangan kedepan adalah pola manipulasi data dan informasi yang bisa mengoyak tenun kekerabatan dan persaudaraan. Tantangan era data ada pada konfirmasi, filter dan cross-checking data. Hanya saja, kemampuan analisis-kritis ini tidak dimiliki oleh sebagian besar warga kita.

Kemenangan Trump di US pada beberapa waktu silam pun demikian, big data menjadi kata kunci kemenangan. Perekaman perilaku warga US di media sosial dalam kurun waktu tertentu telah menghasilkan serangkaian data mengenai perilaku pemilih Presiden. Justifikasi kampanye Trump mengenai sentimen ras, soal isu pembelahan agama, dan hal hal yang dianggap “negatif” dalam demokrasi, malah berhasil memenangkan Trump. Sebab, pilihan isu itu (walaupun negatif dalam konteks demokrasi) adalah hasil dari pengolahan data time series yang cukup panjang dan hasil simulasi data digital dan data real.

Karenanya, momentum Pilkada yang sedang berjalan, kemungkinan besar akan berubah peta dan polanya. Siapa yang menguasai data yang berupa pola, perilaku dan model interaksi voters secara real time, dialah yang akan memiliki peluang untuk memenangkan perang.

Pemenangan pilkada tentu harus diarahkan pada pola yang efisien dan efektif, bahwa uang yang selama ini menjadi “dasar utama bergerak”, bukanlah faktor satu-satunya. Sebab, jika seorang kandidat dipaksa harus mengeluarkan budget Pilkada yang sangat besar, maka dipastikan pada proses memimpin nanti, pemimpin terpilih tidak akan fokus dalam pelayanan kepada publik, tetapi hanya fokus pada bagaimana mengembalikan anggaran yang besar diserap Pilkada.

Hal tersebut diatas sebagaimana apa yang disebutkan oleh Sun Tzu, seorang jendral perang legendaris; “Jenderal yang paling hebat adalah ia yang dapat mencapai tujuan perangnya tanpa melakukan pertempuran. Itu artinya bahwa perang dalam konteks menundukkan musuh tanpa penggunaan kekerasan senjata (uang sebagai faktor utama) bisa berlaku jika pola dan strategi pemenangan diubah secara transformatif.

Continue Reading

Gorontalo

Kalapas Kelas IIb Pohuwato Tingkatkan Sinergi Melalui Kunjungan Forkopimda

Published

on

POHUWATO – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIb Pohuwato, Tristiantoro Adi Wibowo, bersama Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Franki Gunawan Ma’ruf, melakukan kunjungan ke beberapa instansi Forkopimda di Kabupaten Pohuwato, di antaranya Kejaksaan Negeri Pohuwato, Pengadilan Negeri Pohuwato, dan Kodim 1313 Pohuwato.

Dalam pertemuan ini, Bowo yang baru menjabat sebagai Kalapas Pohuwato menjelaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja antarinstansi dan membangun koordinasi yang lebih baik dalam menjalankan tugas. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan diri kepada para pemangku kepentingan di Pohuwato.

“Tujuan dari pertemuan ini adalah meningkatkan sinergi dan komunikasi antarinstansi guna menjaga stabilitas keamanan, khususnya di lingkungan Lapas Pohuwato,” ujar Bowo.

Ia menambahkan, kerja sama antarinstansi sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, sekaligus mengurangi potensi miskomunikasi yang bisa menimbulkan gangguan dalam menjalankan tugas.

Bowo menekankan bahwa kunjungan ini juga merupakan bentuk komitmen Lapas Pohuwato dalam deteksi dini untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan menjaga ketertiban di dalam Lapas. Salah satu poin penting yang dibahas adalah pentingnya pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan yang bisa mempengaruhi keamanan.

“Kolaborasi dan sinergi antara instansi sangat penting untuk menciptakan lingkungan Lapas yang aman dan kondusif,” tutupnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler