NEWS – Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dari luar negeri akan segera menemui titik akhir. Pemerintah secara resmi menabuh genderang kemandirian energi dengan memproyeksikan penghentian total impor solar pada pertengahan tahun ini. Transformasi ini menjadikan kelapa sawit—komoditas unggulan Nusantara—sebagai tulang punggung utama bahan bakar nasional.

Langkah berani ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat memberikan pidato kunci pada acara wisuda ke-133 program doktor, magister, dan profesi insinyur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (19/4/2026). Kebijakan penghentian impor ini berjalan lurus dengan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang sepenuhnya berbasis sawit.

Di hadapan para akademisi, Mentan Amran dengan tegas memaparkan tenggat waktu kebijakan tersebut. “Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” tegasnya.

Transisi menuju energi hijau ini bukan sekadar soal biodiesel. Pemerintah melihat potensi jauh lebih besar dari sekadar memutar roda mesin diesel. Pengembangan teknologi kini tengah dipercepat agar sawit mampu dikonversi menjadi bensin dan etanol.

Bagi Amran, tanaman ini adalah kunci kedaulatan masa depan. “Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin,” ungkapnya menjelaskan visi besar tersebut.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian telah menggandeng PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). Kerja sama ini difokuskan pada perintisan produksi bensin berbasis sawit dalam skala laboratorium atau skala kecil. Jika purwarupa ini terbukti sukses, ekspansi industri besar-besaran sudah menanti di depan mata.

“Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah,” imbuh Amran dengan nada optimis.

Selain membahas revolusi bahan bakar, kunjungan Mentan ke kampus perjuangan tersebut juga diwarnai dengan apresiasi terhadap inovasi teknologi dalam negeri. Ia meninjau langsung traktor bertenaga listrik karya mahasiswa dan peneliti ITS. Tanpa ragu, Kementerian Pertanian langsung memborong 10 unit traktor tersebut untuk tahap uji coba di lapangan.

Keputusan meminang teknologi anak bangsa ini didasari oleh efisiensi yang ditawarkan. “Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian, efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat,” ucap Amran.

Data Dukung: Harmonisasi Kementan dan Kementerian ESDM

Langkah Kementan ini sejalan dengan peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan laporan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menutup keran impor untuk solar jenis CN48 sejak awal Januari 2026.

Sementara itu, sisa kebutuhan untuk jenis CN51 memang masih didatangkan dari luar, namun izin tersebut akan kedaluwarsa pada paruh kedua tahun ini. Artinya, mulai Juli 2026, PT Pertamina (Persero) akan mengambil alih kendali penuh untuk memproduksi seluruh varian solar secara domestik, menjadikan perusahaan swasta wajib membeli pasokan dari dalam negeri. Sinkronisasi dua kementerian ini memastikan bahwa kemandirian energi bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang tengah dieksekusi.

BANDUNG – Panggung politik dan jagat media sosial kembali dibuat riuh. Sebuah potongan video yang menampilkan pendakwah kondang, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah, mendadak viral. Dalam momen tersebut, Gus Miftah secara blak-blakan mengungkap tabir di balik majunya Dedi Mulyadi hingga sukses menduduki kursi Gubernur Jawa Barat.

Pernyataan yang dilontarkan di hadapan publik itu sontak menyita perhatian. Pasalnya, Gus Miftah secara terbuka memposisikan dirinya sebagai “jembatan” utama yang menghubungkan Dedi Mulyadi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah orasi atau sambutannya, pendakwah nyentrik ini dengan lantang menegaskan perannya dalam peta politik Jawa Barat. Tanpa ragu, Gus Miftah menyatakan, “Saya di balik rekomendasi Dedi Mulyadi jadi gubernur.”

Klaim tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ia menceritakan bagaimana proses lobi tingkat tinggi itu terjadi, menyiratkan bahwa lobi politiknya kepada Prabowo adalah kunci sukses melenggangnya mantan Bupati Purwakarta tersebut ke Gedung Sate. Menegaskan perannya yang krusial, Gus Miftah melontarkan kalimat, “Itu jasa aku.”

Menariknya, kejujuran Gus Miftah yang terlampau polos ini memancing reaksi Dedi Mulyadi (KDM) yang juga diketahui hadir dalam momen tersebut dengan hanya menunjukkan ekspresi tersenyum simpul merespons celotehan sahabatnya itu.

Jika ditarik ke belakang, klaim Gus Miftah ini bukannya tanpa dasar. Mengutip laporan dari media arus utama seperti Kompas dan CNN Indonesia, Gus Miftah memang dikenal memiliki kedekatan eksklusif dengan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian mengangkatnya sebagai Utusan Khusus Presiden. Di sisi lain, rekam jejak Dedi Mulyadi yang mundur dari posisinya di DPR RI demi merapat ke gerbong Prabowo juga sempat menjadi sorotan nasional.

Media lainnya juga banyak menulis bagaimana manuver politik Dedi Mulyadi mendapat dukungan penuh (endorsement) dari koalisi Prabowo untuk bertarung di Pilgub Jabar, sebuah proses di mana lingkaran ring satu presiden—termasuk Gus Miftah—memiliki pengaruh yang sangat kuat.

Kini, video “buka-bukaan” tersebut menjadi perbincangan hangat, membuka mata publik tentang bagaimana lobi kultural dan kedekatan personal tokoh agama dapat menjadi faktor penentu dalam kontestasi politik sekelas pemilihan gubernur.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membeberkan fakta mengejutkan terkait ke mana bermuaranya uang haram hasil korupsi. Bukan melulu soal investasi aset mewah atau properti, dana miliaran rupiah dari praktik culas ini ternyata kerap mengalir deras ke kantong wanita simpanan.
​Fakta mencengangkan ini dibongkar dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Anti Korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada Kamis (16/4/2026).

Hakim Yustisial KPK, Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih ini selalu berkaitan erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
​”Kalau ada korupsi muncul, maka akan muncul TPPU, biasanya seperti itu,” kata Ibnu.
​Menurut Ibnu, manuver para koruptor dalam menyembunyikan hartanya sering kali berujung pada penyamaran aset yang melibatkan pihak ketiga.

Terkait proses hukumnya, pengusutan kasus korupsi dan pencucian uang bisa berjalan beriringan maupun terpisah, bergantung pada kelengkapan bukti yang dikantongi penyidik.
​”Bisa bersama-sama, bisa sesudahnya. Kalau bersama-sama komplit buktinya, kalau sendiri-sendiri biasanya menyelesaikan tindak pidana pokoknya dulu, setelah itu TPPU muncul,” ujar Ibnu.

​Proses penyamaran aset inilah yang kemudian kerap membuka tabir gelap kehidupan pribadi para pejabat nakal. Uang hasil merampok hak rakyat sering digunakan untuk memanjakan pasangan gelap mereka. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya dominasi pria dalam kasus rasuah yang juga beririsan dengan motif asmara terlarang.
​”Pelaku korupsi 81 persennya laki-laki, biasanya cari yang bening-bening, tapi betul itu adanya, ratusan juta rupiah dikucurkan ke cewek itu.” terang Ibnu.

Ia juga menambahkan bahwa sang wanita, secara hukum, berstatus sebagai pihak yang turut melanggengkan pencucian uang secara pasif.
​”Itu salah satu TPPU pertama yang koruptor lakukan sebagai pelaku pasif, menerima, menyimpan terhadap suatu hasil tindak pidana korupsi,” ucap Ibnu.

​Lebih jauh, Ibnu membedah bagaimana korupsi dan perselingkuhan layaknya lingkaran setan yang saling memicu. Tuntutan gaya hidup untuk membiayai pasangan gelap dapat mendorong seseorang menggarong uang negara, begitu pun sebaliknya. Kekayaan instan hasil korupsi kerap menjadi pembuka jalan menuju perselingkuhan.
​”Perselingkuhan itu muncul karena korupsi, itu salah satunya.” tegas Ibnu. Ia memaparkan lebih lanjut, “Bisa korupsi dahulu kemudian terjadi perselingkuhan, bisa selingkuh menjadi korupsi,” ungkap Ibnu.

​Pada acara yang sama, Ibnu juga memberikan peringatan keras soal dampak makro dari praktik kotor ini. Selain menimbulkan kerugian keuangan negara secara langsung, korupsi yang dibiarkan akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Pada gilirannya, hal ini memicu ketidakstabilan sosial dan menjadi ancaman terbesar bagi agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.