Connect with us

Kota Gorontalo

Wali Kota Gorontalo Didaulat Jadi Pembicara di AMF.

Published

on

Wali Kota Gorontalo memaparkan berbagai keberhasilan Pemerintah Kota Gorontalo dalam memajukan daerah || Foto Istimewa.

KOTA GORONTALO – Ajang bergengsi AMF (Asean Mayors Forum) di Kota Surabaya, (7/10/2022), menjadi momen penting bagi Wali Kota Gorontalo. Karena sukses memaparkan berbagai keberhasilan Pemerintah Kota Gorontalo, dalam memajukan daerah meski di tengah pandemi Covid-19 menuju New Normal. Bahkan di tengah pemaparan, Wali Kota Gorontalo Marten Taha disebut sebagai visioner dalam organisasi Wali Kota se ASEAN tersebut.

Seperti disampaikan Bima Arya Sugiarti, Wali Kota Bogor, saat memimpin perjalanan AMF Consultative Meeting yang dirangkaikan dengan EAROPH World Congress 2022. “Kami berikan kesempatan kepada Bapak Marten Taha, Wali Kota Gorontalo sosok visioner bagi kami. Beliau adalah Tokoh dalam APEKSI, dan seorang visioner kami di APEKSI,” ujar Bima Arya.

Nah, pada kegiatan yang bertemakan Mencapai Urbanisasi Cerdas, Tangguh dan Berkelanjutan melalui kerjasama ASEAN di Era New Normal itu. Marten sendiri memaparkan tentang, SMART Cities and Resilience Session dan Kota Gorontalo merupakan Ibu Kota Provinsi Gorontalo, Indonesia sekaligus menjadi Ibu Kota Kawasan Teluk Tomini di Semenanjung Utara Pulau Sulawesi.

Selain itu, Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo. Sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, perdagangan dan jasa, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur.

“Kota Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Teluk Tomini. Dengan luas wilayah 79,03 km² (0,65% dari luas Provinsi Gorontalo) dan pada akhir Tahun 2021, memiliki jumlah penduduk sebanyak 201.587 jiwa, dengan kepadatan penduduk 2.551 jiwa per km2. Urbanisasi menjadi salah satu munculnya permasalahan di Kota Gorontalo karena Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, kriminalitas, banjir, infrastruktur, krisis energi, bencana alam, krisis lingkungan, sampah, transportasi, birokrasi,” ujar Marten.

Marten jelaskan, suhu rata-rata Kota Gorontalo pada tahun 2019 berkisar antara 18,8° – 35,6°C dan kelembaban rataan 82,3 persen, curah hujan tertinggi sebesar 246mm3. Sedangkan Curah Hujan terendah sebesar 9mm3, matahari menyinari selama 61,8 persen. Untuk topografi Kota Gorontalo sebagian besar berada di dataran rendah. Kecamatan yang berada di dataran rendah sering mengalami masalah genangan. Luas genangan Kota Gorontalo mencapai 96,32 Hektar.

“Untuk wilayah terluas terletak di kecamatan Kota Timur, Kelurahan Heledulaa selatan seluas 50 Hektar. Dan Kota Gorontalo merupakan bagian hulu pertemuan dua sungai besar di Provinsi Gorontalo. Yaitu sungai bone dan sungai bolango, sehingga bencana banjir sering kali terjadi, pada tahun 2020 terjadi 8 kali bencana dalam waktu yang berdekatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 (yang telah direvisi pada akhir tahun 2021), Visi yaitu “SMART (Sejahtera; Maju; Aktif; Religius; Terdidik). Salah satu Misi yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal di semua sektor publik, mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya,” terangnya.

Kemudian strategi yang diambil yaitu Menyediakan Ruang Ruang Terbuka Hijau, Sistem pengolahan Sampah Terpadu, Meminimalisir Tingkat Pencemaran
Udara. Kota Gorontalo sendiri memiliki Indeks Resiko Bencana sebesar 69.23 dengan kategori sedang, dengan risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Risiko sedang terhadap gempa bumi, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim.

Kecamatan Kota Barat, Hulonthalangi, dan Dumbo Raya dengan 14 kelurahan di dalamnya merupakan wilayah yang paling rentan kejadian bencana, karena masuk dalam patahan lempeng bumi, Bencana Tanah Longsor, terjadi sebanyak 8 kali dan tersebar di wilayah kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Dumbo Raya.

“Investasi Infrastruktur Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) selang tahun 2017 – 2020, total investasi sebesar Rp.21.726.973.850,- dimana 93,15% (dana BPM) dan 6,85% (Swadaya Masyarakat), yang diarahkan untuk mengurangi 7 aspek kekumuhan yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan pengamanan kebakaran. Selain itu, penerima manfaat dan serapan tenaga kerja selang 2017 – 2020.

Fokus Smart City di Kota Gorontalo yaitu, Pemerintah yang berfungsi sebagai pendengar, serta Masyarakat sebagai partisipan kemudian dengan Sistem yang menghubungkan antara Pemerintah dan Masyarakat,” pungkas Marten.

Advertorial

DPPKBP3A dan TPPS Kota Gorontalo Percepat Penurunan Stunting Lewat Rakor Semester II

Published

on

Kota Gorontalo – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II, Kamis (12/12/2024), di Grand Q Hotel.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Setda Kota Gorontalo, Ben Idrus, yang mewakili Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, dan dihadiri Pj Ketua TP.PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Kepala DPPKBP3A, Eladona Sidiki, Rakor ini bertujuan untuk mendukung lima prioritas utama, yaitu:

  1. Menurunkan prevalensi stunting.
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
  3. Menjamin asupan gizi yang memadai.
  4. Memperbaiki pola asuh.
  5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.

Plt Asisten 3, Ben Idrus, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024.

“Stunting adalah isu strategis nasional yang harus diseriusi pemerintah daerah. Upaya kami sudah mencakup regulasi hingga implementasi di lapangan,” ujar Ben.

Ben juga menekankan pentingnya peran para camat, puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melakukan intervensi yang masif terkait stunting.

Dalam Rakor ini, Ben menguraikan lima pilar penting yang menjadi pedoman percepatan penanganan stunting di Kota Gorontalo:

  1. Komitmen Nasional dan Daerah: Memastikan keselarasan regulasi dan program dari pusat hingga daerah.
  2. Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
  3. Konvergensi Intervensi: Mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
  4. Ketahanan Pangan dan Gizi: Memastikan ketersediaan dan akses pangan bergizi.
  5. Penguatan Sistem Data dan Inovasi: Memperbaiki sistem informasi, data, riset, dan inovasi.

“Koordinasi dan kerja sama semua pihak adalah kunci keberhasilan ini. Saya yakin dengan sinergi yang kuat, kita dapat menurunkan angka stunting di Kota Gorontalo,” tambah Ben.

Di sela kegiatan, DPPKBP3A menyalurkan BKB Kit (Bina Keluarga Balita Kit) dan fasilitas pelayanan KB berupa metode vasektomi tanpa pisau (VTP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program intervensi kesehatan keluarga untuk mencegah stunting.

Dengan rakor ini, Pemkot Gorontalo berharap langkah-langkah strategis yang telah diambil dapat memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Pelatihan Penyusunan dan Penyiapan Dokumen BLUD Resmi Ditutup

Published

on

Kota gorontalo – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, resmi menutup pelatihan penyusunan dan penyiapan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menandai komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas.

Dalam sambutannya, Ismail menekankan bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) di Puskesmas harus dilakukan oleh tim perencanaan yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan (SK).

“Renstra Puskesmas harus selaras dengan rencana strategis Dinas Kesehatan, serta mempertimbangkan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan peran aktif masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” jelas Ismail.

Ismail menyebutkan bahwa BLUD bukan hanya dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk:

  1. Meningkatkan capaian indikator kesehatan daerah.
  2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan.

“Dengan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan, BLUD dapat mengadopsi praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan, tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya, perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Ismail menargetkan bahwa seluruh Puskesmas di Kota Gorontalo akan menerapkan sistem BLUD pada tahun 2025. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai syarat utama implementasi.

“Kami berharap dokumen administrasi Puskesmas memiliki nilai lebih dari 60 ke atas, sehingga semua Puskesmas di Kota Gorontalo dapat mengadopsi pola BLUD secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap seluruh Puskesmas dapat mengembangkan layanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan BLUD diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

TP PKK Kota Gorontalo Bahas Agenda Akhir Tahun dalam Rapat Rutin

Published

on

Kota Gorontalo – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo menggelar rapat rutin di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Selasa (10/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se-Kota Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun.

“Kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk Wisata Dakwah pada 13 Desember 2024 di Molotabu, serta Puncak Peringatan HKG PKK ke-52 tingkat Kota Gorontalo pada 19 Desember 2024,” ujar Suharti.

Suharti juga menyampaikan imbauan kepada seluruh Ketua PKK kecamatan untuk mempersiapkan produk UKM unggulan dari wilayah masing-masing. Produk-produk ini nantinya akan dipasarkan melalui Bazar UKM yang menjadi bagian dari perayaan HKG PKK.

“Saya berharap setiap kecamatan dapat menampilkan produk UKM terbaik mereka di bazar HKG PKK nanti,” tambahnya.

Selain membahas kegiatan akhir tahun, rapat juga fokus pada penyusunan laporan tahunan. Laporan ini disiapkan sebagai bagian dari evaluasi dan penyelesaian masa bakti TP PKK 2019-2024.

“Pemasukan laporan tahunan sangat penting, mengingat kepengurusan saat ini akan segera berakhir. Kami juga akan membahas hasil rakor TP PKK Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Sekretaris dan Ketua Pokja,” jelas Suharti.

Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar anggota TP PKK, memastikan semua kegiatan akhir tahun berjalan dengan lancar, serta mendukung pengembangan UMKM di setiap kecamatan.

TP PKK Kota Gorontalo berharap berbagai program yang telah dirancang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler