LIMBOTO-Politisi Gerindra Tomy Ishak, S.Pd., M.Si akhirnya mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Gorontalo. Berkas pendaftaran sebagai Bacawabup pun sudah dikembalikan ke partai pada pukul 11.00 Wita, Sabtu (18/1/2020) siang tadi.
Tomy tercatat sebagai pendaftar terakhir di partai berlambang kabah itu. Beberapa saat setelah mengembalikan formulir pendaftaran, alumni Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia itu langsung memaparkan visi misi bakal calon di kader PPP se-Kabgor.
“Saya mendaftar tepat pukul 23.00 WITA tadi malam di sekretariat PPP kabgor. Saya menjadi pendaftar terakhir. Pengembalian formulir barusan selesai dari 11.00 – 12.00 WITA yang disambung dengan orasi Bakal Cawabup.
Tomy Ishak didampingi beberapa pengurus Partai Gerindra melakukan Orasi Politik sebagai Bakal CAWABUP Kabupaten Gorontalo
Adapun substansi orasi yang disampaikan Tomy di PPP sekaitan erat dengan misi dan cita-cita pembangunan Kabupaten Gorontalo yang idealnya tak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Membangun Kabgor jelas Tomy semestinya ditempuh secara bersama-sama dan membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Membangun kabgor harus sama-sama. Mulai dari Pemda, Swasta, dan rakyat, termasuk kelompok akademisi. Ini sesuai dgn semangat Gerindra: pentinganya kerja-kerja kolaboratif, kebersamaan,” pungkas Tomy Ishak.
Hadirnya Tomy Ishak sebagai sosok muda yang siap mendampingi Nelson Pomalingo di helatan pilkada 2020 dipastikan dapat melahirkan paket fenomenal. Meski saat ini telah banyak yang menggadang diri sebagai pendamping Nelson, namun tidak menutup kemungkinan pilihan sang petahana akan jatuh pada Tomy karena adanya kolaborasi gagasan antara generasi berpengalaman dengan tokoh muda berbakat.
Tomy ishak beserta pengurus Partai Gerindra melakukan foto bersama Calon Bupati KABGOR Nelson Pomalingo dan para pengurus partai PPP Kabupaten Gorontalo
“Pak Nelson dan PPP membuka pintu kolaborasi. Pak Nelson membuka kesempatan atas hadirnya kerja-kerja bagi masa depan Kabgor. Dan itu sejalan dengan aspirasi orang muda, termasuk saya di dalamnya, bahwa orang memang minim pengalaman, tapi mereka menawarkan masa depan. Pak Nelson memberi tempat untuk itu,” ujar Tomy.
Tomy mengatakan, membangun Gorontalo tak cukup dengan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana transfer dari pusat. Akan tetapi dibutuhkan pula dobrakan investasi agar tumbuh produktifitas yang lebih besar.
Ia menyebutkan pula bahwa tantangan daerah ke depan ini akan lebih berat. Oleh sebab itu perlu ada gagasan bagaimana membangun organisasi yang mampu bekerja efisien dan berdampak.
“Lebih-lebih di tengah ancaman krisis ekonomi, kompetisi yg makin ketat, serta harapan-harapan rakyat makin tinggi utk segera diwujudkan,” kata dia.
Tomy mengembalikan formulir pendaftaran secara langsung dan hanya didampingi beberapa pengurus partai Gerindra Gorontalo.
Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.
Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.
Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.
Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.
NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.
Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.
Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .
Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.
Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.
Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.
Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.