Connect with us

News

AMSI Gelar Kongres Kedua dengan Tema Membangun Ekosistem Media Siber Berkelanjutan

Published

on

Jakarta – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) akan menggelar Kongres Kedua pada tanggal 22-23 Agustus 2020. Acara ini akan dihadiri oleh semua media anggota dari 21 provinsi di seluruh Indonesia.

Kongres Kedua merupakan forum tertinggi dari AMSI yang telah berusia tiga tahun. Ini merupakan amanat dari anggaran dasar organisasi, sekaligus membahas berbagai persoalan, termasuk suksesi kepemimpinan.

Sedianya kongres ini digelar di Surabaya, Jawa Timur, sesuai dengan keputusan rapat pengurus tahun 2019. Akan tetapi, karena pandemi covid19, maka diputuskan kongres digelar secara virtual tetapi tanpa mengurangi kolektivitas organisasi.

Acara pembukaan kongres ini akan dihadiri sejumlah tamu undangan dari kalangan tokoh pers, industri media, dan umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan menjadi keynote speaker.

Selama tiga tahun ini, AMSI sudah membentuk kepengurusan di 21 provinsi dari Aceh hingga Papua dan telah pula secara resmi menjadi konstituen Dewan Pers (DP). Berkolaborasi dengan konstituen Dewan Pers yang lain, AMSI ikut membahas dan menyusun kerangka dasar media sustainability di Indonesia demi terciptanya industri pers yang sehat dan industri digital yang fair.

Berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), AMSI ikut menginisiasi Cek Fakta demi mengklarifikasi hoaks yang marak di ranah digital. Langkah yang diikuti media anggota AMSI ini, diharapkan membantu upaya menyehatan dunia digital dari sampah hoaks yang beredar, dan menyuguhkan informasi yang terverifikasi kepada khayalak ramai.

Ketua AMSI Wens Manggut mengungkapkan dunia digital Indonesia masih tergolong baru, begitu pula industri media siber.

Oleh karena itu, diperlukan literasi untuk para pengelola media, pelaku bisnis, serta publik, di tengah maraknya penyedia konten. Selain itu, diperlukan regulasi yang menjadi aturan main di satu sisi, tetapi tidak menghambat perkembangan industri media siber di sisi yang lain.

“Setelah tiga tahun berdiri dan resmi menjadi konstituen Dewan Pers, tentu saja AMSI masih memerlukan pembenahan dan penguatan organisasi; serta membantu pengurus wilayah membangun ekosistem industri digital di tingkat lokal, demi terciptanya industri media yang sehat dan berkelanjutan,” jelas Wens.

Selain mematangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), membahas program untuk tiga tahun ke depan, kongres ini juga akan memilih ketua dan sekretaris jenderal AMSI yang baru, untuk kemudian membentuk kepenggurusan periode 2020-2023. Diharapkan kepengurusan yang baru ini bisa melanjutkan program penguatan organisasi dan bersumbangsih bagi pembenahan ekosistem media dan digital Indonesia.

Ketua Steering Committee Kongres Kedua AMSI Hery Trianto berharap acara tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan menghasilkan keputusan terbaik, terutama upaya-upaya konkrit menjaga keberlanjutan media siber.

“Kita tahu media siber sekarang menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena secara bisnis terpukul oleh pandemi. Media kini tengah berupaya memperpanjang nafas untuk bertahan sembari berharap bencana ini segera berlalu, dan ekonomi kembali pulih,” ujar Hery.

Adapun, Ketua Panitia Kongres Kedua Maryadi mengatakan pelaksanaan kongres secara daring tersebut membuat ini menjadi kongres pertama sebuah organisasi media besar di Indonesia yang dilakukan secara virtual.

“Kongres juga bertujuan untuk menguatkan kemandirian ekosistem digital Indonesia dengan menghasilkan rekomendasi rekomendasi kepada pemerintah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dalam membangun ekosistem digital.”

Gorontalo

Gorontalo Bergetar! Gempa 6,3 SR Tak Berpotensi Tsunami, BMKG Imbau Waspada Susulan

Published

on

Foto Ilustrasi

FLASH NEWS – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Pohuwato, Gorontalo, pada Kamis (24/7/2025) pukul 04.50 WITA. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan episentrum gempa berada pada koordinat 0,43° LU dan 122,02° BT, atau sekitar 8 kilometer tenggara Pohuwato, dengan kedalaman 132 kilometer.

Guncangan gempa ini terasa di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, termasuk Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, dan Gorontalo Utara, bahkan dirasakan pula di beberapa daerah sekitarnya seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sejumlah warga dilaporkan panik dan sempat berlarian ke luar rumah saat guncangan terjadi.

BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat diimbau tetap tenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan signifikan maupun korban jiwa akibat guncangan tersebut.

Meskipun demikian, BMKG mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Masyarakat disarankan memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas di dalam rumah, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Continue Reading

Gorontalo

Integritas Polri Dipertanyakan, Oknum Anggota Polres Pohuwato Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

Published

on

Pohuwato – Seorang oknum anggota Polres Pohuwato berinisial R.W diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Oknum ini dituding menelantarkan anak kandungnya yang tengah dirawat di rumah sakit, sekaligus menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan berinisial S.B, yang diketahui merupakan istri orang lain.

Informasi ini terungkap berdasarkan keterangan sang istri, yang juga merupakan anggota Bhayangkari, serta sejumlah rekan sesama letting R.W. Dugaan perselingkuhan ini disebut telah berlangsung lebih dari satu tahun secara terang-terangan, namun belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian setempat, termasuk Kapolres Pohuwato, meski laporan resmi telah dilayangkan istrinya.

Ironisnya, ketika anak kandung R.W dirawat dalam kondisi memprihatinkan, sang ayah justru tidak menunjukkan tanggung jawab. Upaya keluarga dan rekan untuk menghubungi R.W agar menjenguk anaknya tidak membuahkan hasil. Ponselnya tidak aktif, dan menurut keterangan saksi, panggilan terakhir yang tersambung memperdengarkan suara seorang perempuan yang diduga kuat adalah S.B.

Rekam Jejak Buruk di Kedinasan

Selain persoalan pribadi, R.W juga memiliki catatan pelanggaran disiplin dalam kedinasan. Ia dilaporkan pernah lima kali mangkir tugas dan sempat dijatuhi sanksi teguran berupa hukuman selama 21 hari. Namun, hukuman tersebut tidak membuat R.W berubah. Hingga kini, ia masih aktif sebagai anggota Polri tanpa sanksi pemecatan, meskipun telah berulang kali mencoreng nama baik institusi.

Kesaksian Bhayangkari

Fakta tambahan juga diungkap oleh seorang Bhayangkari yang merupakan istri dari rekan letting R.W. Ia mengaku sempat melihat langsung R.W bersama S.B di tempat pemandian Dengilo, bersama anak-anak S.B. Bahkan, keduanya juga terlihat berada di dalam mobil, dengan posisi S.B duduk di pangkuan R.W.

“Saya tegur langsung, ‘R.W kamu lagi apa?’ Mendengar teguran itu, S.B langsung berpindah duduk,” ungkap sumber.

Desakan untuk Bertindak Tegas

Kasus ini menuai keprihatinan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas serta ketegasan pimpinan Polres Pohuwato yang dinilai belum merespons serius laporan ini. Institusi Polri diharapkan segera mengambil langkah tegas dan profesional agar menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Bhayangkara sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Pohuwato belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi Barakati.id tetap membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Continue Reading

Gorontalo

Hamim Pou Bernafas Lega, Tipikor Gorontalo Putuskan Bebas dari Dakwaan Korupsi

Published

on

Pengadilan Tipikor Gorontalo Nyatakan Hamim Pou Tidak Bersalah, Bebas dari Dakwaan Korupsi

Gorontalo – Mantan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, dinyatakan bebas dari semua dakwaan dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Gorontalo, Rabu (23/07/2025).

Majelis hakim menyatakan bahwa Hamim Pou tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan bantuan beasiswa. Dalam amar putusannya, hakim menegaskan tidak ditemukan bukti Hamim menerima sepeser dana dari penerima manfaat, maupun indikasi bahwa program tersebut digunakan untuk kepentingan politik, termasuk Pilkada.

“Terdakwa Hamim Pou dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” bunyi putusan hakim.

Putusan ini sekaligus menutup rangkaian proses hukum yang menjerat Hamim Pou, yang pernah menjabat sebagai Bupati Bone Bolango selama dua periode. Dengan putusan ini, Hamim Pou dipastikan bebas dari dakwaan yang sempat menyeret namanya dalam pusaran kasus korupsi dana bansos dan beasiswa.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler