Connect with us

Politik

GERINDRA Minta Pj. Gubernur Mengganti Sekda

Published

on

Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda || Foto Istimewa

GORONTALO – Gara-gara sembilan putra terbaik Gorontalo yang sedang studi di President University dibuat terlantar oleh Pemprov Gorontalo, Partai GERINDRA meminta Pj. Gubernur Hamka Hendra Noer untuk segera mengganti Sekda Provinsi Gorontalo supaya nasib ke-9 putra tersebut masih sempat diselamatkan.

Menurut Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda, ketelantaran anak-anak itu karena Sekda tidak mampu dan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil dan sepele soal kelanjutan beasiswa kepada 9 orang mahasiswa President University yang berlangsung dari zaman Rusli Habibie.

Sulyanto menyatakan demikian karena terpicu oleh tidak jelasnya nasib sembilan anak tersebut. “Anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan pemprov Gorontalo. Mereka harus mengadu kemana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka?” tutur Sulyanto.

Bahkan menurutnya, dia dkk sedang mengkaji untuk menyelesaikan ini melalui jalur hukum. “Secara materiil dan non-materiil, juga secara psikologis dan mental, anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini. Kita kaji apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan,” kata Sulyanto.

Seperti diketahui, pada zaman Pemilu 2019 yang lalu, Gubernur Rusli Habibie menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di situ, karena kampus tersebut termasuk dalam kampus terbaik di Indonesia.

Sembilan anak Gorontalo saja yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Beasiswa itu lancar-lancar saja sampai tersedak di awal 2022, dimana beasiswa ini ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, tidak lagi ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.

Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi 9 mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti. Menagih ke ortu mahasiswa, mereka tidak sanggup. Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra bahwa pemprov hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya.

“Sebagian ortu mahasiswa tersebut sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, dll, tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus,” tutur salah satu dari 9 mahasiswa tersebut.

Sebagian ortu mahasiswa tersebut bahkan sudah menyerah. Apabila anaknya di drop-out dari President University karena tidak lunas membayar maka itu dianggap sudah takdir dan sang anak akan dikuliahkan lagi di Gorontalo dari nol.

Sekarang para putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta. Kita berharap mereka jangan sampai di-DO dari kampus, sebab mereka sudah di tahap membuat skripsi.

Keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada Pemprov. DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak Pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Sementara Penjabat Gubernur tinggal membutuhkan telaah teknis untuk memperpanjang MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) demi menyelamatkan nasib 9 putra tersebut.

Tetapi dari level Sekda terdengar hanya bayar SPP saja, tidak tangani dana lainnya.

“Saya kuatir, masalah ini jadi politis karena sudah mendekati Pemilu. Pak Penjagub perlu segera mengganti Sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum,” tegas Sulyanto.

Sejak awalnya sebelum Pemilu 2019, kata Sulyanto, Pemprov berjanji membayar penuh biaya para mahasiswa itu. “Katanya waktu itu akan ditanggung pemprov sampai selesai Wisuda, tapi ternyata Pemprov ingkar janji,” tegas Sulyanto. Karena janji beasiswa itulah 9 mahasiswa memilih kuliah di President University walaupun terterima di beberapa perguruan tinggi ternama.

Rupanya pemprov berhenti membayar pada saat para mahasiswa brilian itu sudah memasuki tahap akhir, yaitu skripsi.

“Kalau Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj Gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini,” tandas Sulyanto.

News

Pertama di dunia, Gen Z Pilih Perdana Menteri Nepal Lewat aplikasi Discord

Published

on

NEWS – Gelombang protes yang dipimpin anak muda mengguncang Nepal. Generasi Z, yang selama ini vokal menuntut perubahan, akhirnya berhasil memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli turun dari jabatannya.

Namun kisah tak berhenti di jalanan. Ketika kursi kepemimpinan kosong, para aktivis muda beralih ke dunia digital. Mereka membuka forum di Discord, ruang diskusi daring yang biasa dipakai untuk komunitas game dan hobi. Dari sana, ribuan suara berkumpul, berdebat, dan menentukan arah baru politik Nepal.

Hasilnya mengejutkan dunia. Lebih dari seratus ribu peserta sepakat memilih Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung, sebagai perdana menteri interim. Karki dipandang bersih, tegas, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus korupsi merusak citra pemerintahan sebelumnya.

Bagi Gen Z Nepal, proses ini bukan sekadar pemilihan pemimpin, melainkan simbol kebangkitan demokrasi digital. Dari jalanan hingga layar komputer, mereka menunjukkan bahwa politik bisa diwarnai cara baru—lebih cepat, transparan, dan partisipatif.

Continue Reading

News

Siap-siap. Tahun ini Prabowo akan bagi-bagi Smart Tv untuk seluruh sekolah di Nusantara

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pemerintah akan mendistribusikan smart TV atau layar televisi pintar ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Program ini bertujuan mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dengan kekurangan tenaga pengajar.

Prabowo menyampaikan target tersebut usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). “Tahun ini kami berharap 330.000 sekolah, termasuk sekolah rakyat, akan mendapatkan perangkat ini. Pada 10 November, diharapkan 100.000 sekolah sudah memiliki, saat ini baru 10.000,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, “Tahun depan kita akan menambah satu sekolah tiga layar. Idealnya, satu kelas akan memiliki satu layar. Di layar tersebut, pelajaran akan disajikan melalui konten-konten terbaik berupa animasi.” Program ini memungkinkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menjangkau wilayah terluar dan terpencil, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan rencana seleksi guru terbaik dari seluruh Indonesia yang akan mengajar secara daring dari studio pusat. “Ada guru-guru yang terbaik tiap mata pelajaran kita akan seleksi, mungkin 20-30 guru terbaik akan siaran dari studio jarak jauh,” ujarnya. Dengan demikian, satu guru dapat membantu mengajar banyak kelas di seluruh Indonesia secara teori.

Smart TV ini juga bersifat interaktif dengan dilengkapi kamera, sehingga pihak pusat dapat melakukan monitoring terhadap jalannya pembelajaran. “Smart TV ini interaktif, itu kamera juga, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang enggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang gurunya kewalahan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, termasuk melalui perangkat handphone, sehingga memungkinkan pengulangan pelajaran secara mandiri. Ia menambahkan, “Murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran, bisa ulangi dan itu bisa juga diakses dari handphone.”

Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan teknologi pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu guru serta materi di sekolah-sekolah pelosok. Dengan program ini, pemerintah berharap dunia pendidikan Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global yang ketat, dan anak-anak di seluruh pelosok negeri bisa mendapatkan pelajaran berkualitas, tidak kalah dengan yang ada di kota besar.

Continue Reading

News

MQ Iswara : Tunjangan Perumahan DPRD JABAR 71 Juta per Bulan Tidak Cukup untuk Beli Rumah, Malah Harus Ngutang.

Published

on

BANDUNG – Polemik tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan kebijakan terbaru, Ketua DPRD Jawa Barat menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 71 juta per bulan, Wakil Ketua memperoleh Rp 65 juta, dan anggota dewan mendapat Rp 62 juta setiap bulan. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBD Jawa Barat dengan total mencapai Rp 89,53 miliar pada tahun 2025.

Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengaku, besaran tunjangan tersebut “tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah.” Ia menegaskan mayoritas anggota dewan harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung, bahkan seringkali memilih untuk mengontrak rumah atau membeli apartemen sederhana. Iswara mengatakan cicilan kontrakan atau apartemen bisa mencapai Rp 44 juta per bulan bagi anggota DPRD Jawa Barat.

“Nah, jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah. Bahkan hampir seluruh anggota dewan masih harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung. Mayoritas anggota DPRD justru memilih mengontrak atau membeli apartemen sederhana sebagai tempat tinggal.” Jelas Iswara.

Iswara juga menyatakan bahwa DPRD siap melakukan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi,” ujarnya.

Tempo mencatat, besaran tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sangat tinggi dibandingkan tunjangan serupa di lembaga legislatif lain. Tunjangan tersebut bahkan lebih besar dari tunjangan perumahan anggota DPR RI sebelum dihapus, yakni Rp 50 juta per bulan. Data dari BBC Indonesia menunjukkan anggota DPRD di beberapa provinsi lain menerima tunjangan antara Rp 40 juta–Rp 70 juta—juga menjadi perdebatan publik soal urgensi dan kepantasan nominal tersebut.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad melalui Wakil Ketua BEM Kema Unpad Ezra Al Barra mengkritisi nominal tunjangan tersebut, “Tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sebesar tujuh puluh juta per bulan adalah bentuk nyata ketidakpekaan di tengah kondisi rakyat,” tegasnya.

Iswara menegaskan, “Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan, ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi”.

Dengan rentetan kritik publik dan memuncaknya sorotan media terhadap besaran tunjangan yang dinilai tak sensitif dengan ekonomi masyarakat, kebijakan ini kini berada dalam fokus pembahasan tingkat pusat untuk memastikan akuntabilitas dan kepatutan tunjangan DPRD di seluruh daerah.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler