Connect with us

Politik

GERINDRA Minta Pj. Gubernur Mengganti Sekda

Published

on

Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda || Foto Istimewa

GORONTALO – Gara-gara sembilan putra terbaik Gorontalo yang sedang studi di President University dibuat terlantar oleh Pemprov Gorontalo, Partai GERINDRA meminta Pj. Gubernur Hamka Hendra Noer untuk segera mengganti Sekda Provinsi Gorontalo supaya nasib ke-9 putra tersebut masih sempat diselamatkan.

Menurut Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda, ketelantaran anak-anak itu karena Sekda tidak mampu dan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil dan sepele soal kelanjutan beasiswa kepada 9 orang mahasiswa President University yang berlangsung dari zaman Rusli Habibie.

Sulyanto menyatakan demikian karena terpicu oleh tidak jelasnya nasib sembilan anak tersebut. “Anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan pemprov Gorontalo. Mereka harus mengadu kemana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka?” tutur Sulyanto.

Bahkan menurutnya, dia dkk sedang mengkaji untuk menyelesaikan ini melalui jalur hukum. “Secara materiil dan non-materiil, juga secara psikologis dan mental, anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini. Kita kaji apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan,” kata Sulyanto.

Seperti diketahui, pada zaman Pemilu 2019 yang lalu, Gubernur Rusli Habibie menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di situ, karena kampus tersebut termasuk dalam kampus terbaik di Indonesia.

Sembilan anak Gorontalo saja yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Beasiswa itu lancar-lancar saja sampai tersedak di awal 2022, dimana beasiswa ini ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, tidak lagi ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.

Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi 9 mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti. Menagih ke ortu mahasiswa, mereka tidak sanggup. Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra bahwa pemprov hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya.

“Sebagian ortu mahasiswa tersebut sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, dll, tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus,” tutur salah satu dari 9 mahasiswa tersebut.

Sebagian ortu mahasiswa tersebut bahkan sudah menyerah. Apabila anaknya di drop-out dari President University karena tidak lunas membayar maka itu dianggap sudah takdir dan sang anak akan dikuliahkan lagi di Gorontalo dari nol.

Sekarang para putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta. Kita berharap mereka jangan sampai di-DO dari kampus, sebab mereka sudah di tahap membuat skripsi.

Keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada Pemprov. DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak Pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Sementara Penjabat Gubernur tinggal membutuhkan telaah teknis untuk memperpanjang MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) demi menyelamatkan nasib 9 putra tersebut.

Tetapi dari level Sekda terdengar hanya bayar SPP saja, tidak tangani dana lainnya.

“Saya kuatir, masalah ini jadi politis karena sudah mendekati Pemilu. Pak Penjagub perlu segera mengganti Sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum,” tegas Sulyanto.

Sejak awalnya sebelum Pemilu 2019, kata Sulyanto, Pemprov berjanji membayar penuh biaya para mahasiswa itu. “Katanya waktu itu akan ditanggung pemprov sampai selesai Wisuda, tapi ternyata Pemprov ingkar janji,” tegas Sulyanto. Karena janji beasiswa itulah 9 mahasiswa memilih kuliah di President University walaupun terterima di beberapa perguruan tinggi ternama.

Rupanya pemprov berhenti membayar pada saat para mahasiswa brilian itu sudah memasuki tahap akhir, yaitu skripsi.

“Kalau Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj Gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini,” tandas Sulyanto.

News

Prabowo Putuskan Empat Pulau Sah Milik Aceh

Published

on

Empat pulau kecil di perbatasan Aceh–Sumut bikin heboh! Pak Prabowo, lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memastikan keempat pulau itu statusnya sah milik Aceh. Pulau-pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Awalnya, kemendagri menyerahkan keempatnya ke Sumut berdasarkan verifikasi nama dan koordinat tahun 2009. Gegara itu, gubernur Aceh dan Sumut sempat duduk satu meja untuk bahas bareng—Sumut terbuka, Aceh bersikukuh ingin balik ke wilayah asalnya.

Di Aceh, muncul protes keras dari berbagai pihak—DPD, mahasiswa, hingga guru besar kampus yang merasa martabat Aceh tiba-tiba “dicuri” . Mereka meminta keputusan ini diuji ulang lewat PTUN dan dikembalikan ke Aceh.

Sementara itu, Pak Tito bilang kalau mau dua provinsi kelola bareng juga oke: “Kalau bisa kelola bersama, why not?”.

Tapi kabar terbaru, setelah Presiden Prabowo ambil alih, keempat pulau itu resmi kembali ke Aceh.

Continue Reading

News

Saya Optimistis Kita Bisa Menghapus Kemiskinan Jauh Sebelum 2045. Itu Keyakinan dan Tekad Saya

Published

on

NEWS – Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa kemiskinan di Indonesia akan benar-benar hilang jauh sebelum 2045. Bukan sekadar harapan, keyakinan ini menurutnya didasari oleh “angka‑angka yang realistis dan analisis mendalam” yang telah ia pelajari.

Prabowo menyatakan motivasinya bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengenai kelembagaan pertahanan negara. Menurutnya, kekuatan militer dan sistem pertahanan nasional adalah fondasi stabilitas dan kemakmuran di masa depan.

Banyak lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia berpotensi masuk ke dalam 5–6 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2045 .

Saat ini, PDB Indonesia mencapai sekitar US$ 1,5 triliun — nilai ini menjadi landasan pertumbuhan ekonomi massal.

Prabowo juga menyoroti fakta sejarah: selama masa penjajahan, Belanda mengambil kekayaan senilai ±US$ 31 triliun (≈ Rp 504 kuadriliun)—setara dengan 18× PDB saat ini dan setara anggaran negara selama 140 tahun.

Menurutnya, jika kekayaan itu dikelola oleh bangsa sendiri, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.

Continue Reading

News

Keras! Aceh Tolak Konsesi Pulau ke Sumut, Gubernur Manaf: Itu Hak Kita!

Published

on

Gempar! Polemik kepemilikan empat pulau strategis antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak usulan kerja sama pengelolaan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Penolakan ini disampaikan Muzakir secara lugas, menegaskan bahwa kedaulatan atas keempat pulau tersebut adalah hak mutlak Aceh.
Tegas! Dalam sebuah pertemuan penting dengan sejumlah perwakilan daerah, Muzakir Manaf kembali mempertegas posisi Aceh. Ia menyatakan tidak akan mundur sedikit pun dalam mempertahankan wilayahnya. “Macam mana kita mau duduk bersama, itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita. Wajib kita pertahankan,” ujar Muzakir, menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga integritas wilayah Aceh yang telah diakui secara hukum.
Panas! Konflik batas wilayah ini bukanlah isu baru, namun usulan pengelolaan bersama oleh Sumatera Utara kembali memicu ketegangan. Sikap Gubernur Aceh yang kukuh menunjukkan bahwa permasalahan ini menyangkut kedaulatan dan identitas daerah yang tak bisa ditawar. Masyarakat Aceh pun menyambut baik ketegasan pemimpinnya dalam menghadapi klaim dari provinsi tetangga.
Mengejutkan! Perdebatan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan keempat pulau ini kini menjadi sorotan publik. Dengan penolakan tegas dari pihak Aceh, bola panas ada di tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik demi menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut antara dua provinsi bertetangga ini.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler