Connect with us

Politik

GERINDRA Minta Pj. Gubernur Mengganti Sekda

Published

on

Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda || Foto Istimewa

GORONTALO – Gara-gara sembilan putra terbaik Gorontalo yang sedang studi di President University dibuat terlantar oleh Pemprov Gorontalo, Partai GERINDRA meminta Pj. Gubernur Hamka Hendra Noer untuk segera mengganti Sekda Provinsi Gorontalo supaya nasib ke-9 putra tersebut masih sempat diselamatkan.

Menurut Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda, ketelantaran anak-anak itu karena Sekda tidak mampu dan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil dan sepele soal kelanjutan beasiswa kepada 9 orang mahasiswa President University yang berlangsung dari zaman Rusli Habibie.

Sulyanto menyatakan demikian karena terpicu oleh tidak jelasnya nasib sembilan anak tersebut. “Anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan pemprov Gorontalo. Mereka harus mengadu kemana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka?” tutur Sulyanto.

Bahkan menurutnya, dia dkk sedang mengkaji untuk menyelesaikan ini melalui jalur hukum. “Secara materiil dan non-materiil, juga secara psikologis dan mental, anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini. Kita kaji apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan,” kata Sulyanto.

Seperti diketahui, pada zaman Pemilu 2019 yang lalu, Gubernur Rusli Habibie menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di situ, karena kampus tersebut termasuk dalam kampus terbaik di Indonesia.

Sembilan anak Gorontalo saja yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Beasiswa itu lancar-lancar saja sampai tersedak di awal 2022, dimana beasiswa ini ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, tidak lagi ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.

Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi 9 mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti. Menagih ke ortu mahasiswa, mereka tidak sanggup. Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra bahwa pemprov hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya.

“Sebagian ortu mahasiswa tersebut sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, dll, tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus,” tutur salah satu dari 9 mahasiswa tersebut.

Sebagian ortu mahasiswa tersebut bahkan sudah menyerah. Apabila anaknya di drop-out dari President University karena tidak lunas membayar maka itu dianggap sudah takdir dan sang anak akan dikuliahkan lagi di Gorontalo dari nol.

Sekarang para putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta. Kita berharap mereka jangan sampai di-DO dari kampus, sebab mereka sudah di tahap membuat skripsi.

Keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada Pemprov. DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak Pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Sementara Penjabat Gubernur tinggal membutuhkan telaah teknis untuk memperpanjang MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) demi menyelamatkan nasib 9 putra tersebut.

Tetapi dari level Sekda terdengar hanya bayar SPP saja, tidak tangani dana lainnya.

“Saya kuatir, masalah ini jadi politis karena sudah mendekati Pemilu. Pak Penjagub perlu segera mengganti Sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum,” tegas Sulyanto.

Sejak awalnya sebelum Pemilu 2019, kata Sulyanto, Pemprov berjanji membayar penuh biaya para mahasiswa itu. “Katanya waktu itu akan ditanggung pemprov sampai selesai Wisuda, tapi ternyata Pemprov ingkar janji,” tegas Sulyanto. Karena janji beasiswa itulah 9 mahasiswa memilih kuliah di President University walaupun terterima di beberapa perguruan tinggi ternama.

Rupanya pemprov berhenti membayar pada saat para mahasiswa brilian itu sudah memasuki tahap akhir, yaitu skripsi.

“Kalau Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj Gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini,” tandas Sulyanto.

News

Bukan Soal Politik Praktis, Koordinator Advokat Nusantara Indonesia Sebut Sufmi Dasco Sosok Pemersatu di Masa Transisi Kepemimpinan

Published

on

SUFMI DASCO AHMAD LAYAK DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI WAKIL PRESIDEN RI: MOMEN MEMPERKUAT PERSATUAN DAN STABILITAS NASIONAL

BUDIYARTO MAKMUR, S.H., M.H.
Pengurus Besar HMI Periode 2013–2015
Koordinator Advokat Nusantara Indonesia

Jakarta, 16 November 2026
Dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali menempatkan kepentingan nasional, stabilitas pemerintahan, dan persatuan bangsa sebagai prioritas utama.

Dalam situasi transisi seperti ini, Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan yang tidak hanya memiliki kapasitas politik dan pengalaman dalam kehidupan kenegaraan, tetapi juga mampu membangun komunikasi lintas kelompok, merawat perbedaan, serta menjadi jembatan di tengah berbagai kepentingan politik yang berkembang.

Dalam konteks tersebut, saya memandang Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang patut dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pandangan ini bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik praktis, apalagi kedekatan atau loyalitas terhadap kelompok tertentu. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok yang mampu mengambil posisi sebagai pemersatu, menjaga keseimbangan antarkekuatan politik, serta memastikan agenda pemerintahan tetap berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurut saya, salah satu tantangan terbesar dalam proses transisi kepemimpinan nasional adalah bagaimana memastikan perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi polarisasi yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Di sinilah pentingnya kehadiran figur yang memiliki kemampuan membangun komunikasi, memahami dinamika kelembagaan, dan mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.
Saya melihat Sufmi Dasco Ahmad memiliki potensi untuk menjalankan peran tersebut. Namun, tentu saja, penilaian terhadap seorang calon pemimpin nasional harus tetap ditempatkan dalam kerangka kapasitas, integritas, rekam jejak, serta komitmen terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, saya menyampaikan aspirasi dan pandangan agar nama Sufmi Dasco Ahmad dapat menjadi salah satu pertimbangan serius dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI, tentunya melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Saya juga memandang bahwa momentum ini seharusnya tidak menjadi ruang bagi perebutan pengaruh politik, melainkan kesempatan untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Bangsa ini tidak sedang membutuhkan tambahan kegaduhan politik. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, menenangkan, dan mengarahkan seluruh energi bangsa menuju tujuan yang lebih besar.

Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepentingan partai, kelompok, maupun golongan tertentu.

Continue Reading

Gorontalo

Berakar pada Pasal 33 UUD 1945! Partai Gerindra Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Mandiri dan Makmur

Published

on

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tegas kembali meneguhkan jati diri dan garis perjuangan politiknya. Partai berlambang garuda ini konsisten mengusung cita-cita besar menghadirkan negara Indonesia yang mandiri, bersatu, adil, dan makmur, sebagaimana diamanatkan secara konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, memaparkan bahwa esensi dari Pasal 33 UUD 1945 menempatkan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai penguasaan negara yang diperuntukkan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Bagi Gerindra, prinsip tersebut merupakan fondasi utama yang tak bisa ditawar dalam membangun struktur ekonomi nasional.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidi Ishak

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaannya sendiri, demi kesejahteraan rakyatnya sendiri,” ujar Wahidin dalam keterangannya.

Budaya Politik: Penyelarasan Niat, Kata, dan Tindakan

Untuk menerjemahkan cita-cita besar tersebut ke dalam kerja-kerja politik riil, Partai Gerindra menerapkan standar kedisiplinan kader yang ketat. Rekrutmen politik tidak sekadar berorientasi pada kuantitas, melainkan kualitas integritas. Setiap kader Gerindra dilatih dan dituntut untuk senantiasa menyelaraskan antara niat, kata, dan tindakan.

Dalam kultur internal partai, niat yang tulus wajib tercermin melalui kejujuran dalam berucap. Sebaliknya, setiap ucapan harus dibuktikan secara konkrit melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Gerindra menutup rapat ruang bagi kader yang menampilkan sikap manipulatif—berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, namun bergerak demi ambisi pribadi.

“Disiplin menyelaraskan niat, kata, dan tindakan inilah yang menjadi karakter dan budaya politik khas Partai Gerindra,” imbuhnya.

Prabowo Subianto: Konsistensi Antara Ucapan dan Perbuatan

Berbicara mengenai integritas kepemimpinan, Wahidi menilai Prabowo Subianto sebagai representasi kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Menurutnya, publik tidak perlu melakukan penafsiran rumit atau menerka-nerka niat politik seorang Prabowo Subianto. Cukup dengan mencermati setiap gagasan dan ucapannya.

Bagi seorang kader sejati Gerindra, kata adalah janji, dan janji adalah utang tindakan yang harus dituntaskan. Apa yang diucapkan Prabowo, itulah niat tulusnya; dan apa yang disuarakannya, itulah yang akan dieksekusi menjadi kebijakan nyata.

Oleh karena itu, ketika Prabowo lantang menyuarakan isu kedaulatan pangan, kemandirian energi, percepatan hilirisasi industri, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, hingga mengakhiri ketergantungan bangsa terhadap asing, hal tersebut bukanlah retorika kampanye semata.

“Itu adalah manifestasi dari niat, kata, dan tindakan yang menyatu secara utuh dalam satu kepribadian. Itulah Prabowo, dan itulah jati diri Partai Gerindra,” pungkasnya.

Itulah Prabowo. Itulah GERINDRA.

Continue Reading

Daerah

Kunci Pemenangan 2029: Ratusan Laskar Gerindra Gorontalo Digembeleng Jadi Barisan Akar Rumput

Published

on

GORONTALO — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo resmi merampungkan agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Gerindra Pertama. Kegiatan kaderisasi strategis ini berlangsung selama tiga hari, sejak Jumat hingga Minggu (27/09/2026), bertempat di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo.

Pelatihan skala provinsi ini diikuti oleh ratusan kader muda utusan resmi dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Melalui kegiatan ini, Partai Gerindra Gorontalo secara terbuka menegaskan kesiapannya menghadapi Pemilu 2029 dengan menjadikan Laskar Gerindra sebagai motor penggerak utama partai di tingkat akar rumput hingga ke pelosok desa.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, M. Nasir Madjid, menyatakan bahwa pembentukan Laskar Gerindra di tingkat daerah merupakan langkah terukur untuk memastikan struktur dan mesin partai bekerja optimal jauh sebelum kontestasi politik dimulai.

“Diklat Laskar Pertama ini adalah titik awal konsolidasi besar-besaran Partai Gerindra di Gorontalo. Laskar yang kita gembleng di Bongohulawa ini diproyeksikan menjadi mesin politik partai yang hidup dan bergerak langsung di tengah masyarakat. Mereka akan menjadi ujung tombak di akar rumput, masuk ke dusun-dusun dan pelosok desa untuk menjaga basis konstituen sekaligus mengawal kemenangan Gerindra pada Pemilu 2029 mendatang,” tegas M. Nasir Madjid di lokasi kegiatan, Minggu (27/09/2026).

M. Nasir Madjid menambahkan, Laskar Gerindra tidak hanya dibekali dengan kedisiplinan dan ketahanan fisik, tetapi juga dipersiapkan menjadi jembatan informasi antara partai, pemerintah, dan masyarakat desa.

“Para kader ini dilatih untuk memiliki militansi tinggi dan kepedulian sosial. Begitu kembali ke daerah masing-masing, mereka langsung bertugas memperkuat jaringan hingga tingkat ranting dan anak ranting, memastikan aspirasi masyarakat desa terserap dan diperjuangkan oleh Partai Gerindra,” tambah Nasir Madjid.

Langkah DPD Gerindra Gorontalo dalam membentuk Laskar Gerindra selaras dengan strategi kaderisasi nasional partai. Sebagaimana informasi yang dihimpun, gelombang Diklat Laskar Gerindra rutin digelar secara intensif di berbagai wilayah Indonesia—seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, hingga Jawa Barat. Laporan media massa mencatat bahwa perekrutan dan pelatihan Laskar Gerindra secara masif memang dirancang sebagai investasi politik jangka panjang. Kehadiran laskar dinilai efektif mengunci suara pemilih muda, memperkuat pengamanan basis di akar rumput, serta menjamin soliditas satu komando partai dari pusat hingga tingkat desa.

Dengan berakhirnya Diklat Laskar Pertama di Bumi Perkemahan Bongohulawa ini, DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo optimistis jaringan organisasi partai di seluruh pelosok Gorontalo semakin solid, terstruktur, dan siap memenangkan agenda-agenda politik menuju 2029.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler