Connect with us

Politik

GERINDRA Minta Pj. Gubernur Mengganti Sekda

Published

on

Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda || Foto Istimewa

GORONTALO – Gara-gara sembilan putra terbaik Gorontalo yang sedang studi di President University dibuat terlantar oleh Pemprov Gorontalo, Partai GERINDRA meminta Pj. Gubernur Hamka Hendra Noer untuk segera mengganti Sekda Provinsi Gorontalo supaya nasib ke-9 putra tersebut masih sempat diselamatkan.

Menurut Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda, ketelantaran anak-anak itu karena Sekda tidak mampu dan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil dan sepele soal kelanjutan beasiswa kepada 9 orang mahasiswa President University yang berlangsung dari zaman Rusli Habibie.

Sulyanto menyatakan demikian karena terpicu oleh tidak jelasnya nasib sembilan anak tersebut. “Anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan pemprov Gorontalo. Mereka harus mengadu kemana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka?” tutur Sulyanto.

Bahkan menurutnya, dia dkk sedang mengkaji untuk menyelesaikan ini melalui jalur hukum. “Secara materiil dan non-materiil, juga secara psikologis dan mental, anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini. Kita kaji apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan,” kata Sulyanto.

Seperti diketahui, pada zaman Pemilu 2019 yang lalu, Gubernur Rusli Habibie menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di situ, karena kampus tersebut termasuk dalam kampus terbaik di Indonesia.

Sembilan anak Gorontalo saja yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Beasiswa itu lancar-lancar saja sampai tersedak di awal 2022, dimana beasiswa ini ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, tidak lagi ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.

Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi 9 mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti. Menagih ke ortu mahasiswa, mereka tidak sanggup. Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra bahwa pemprov hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya.

“Sebagian ortu mahasiswa tersebut sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, dll, tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus,” tutur salah satu dari 9 mahasiswa tersebut.

Sebagian ortu mahasiswa tersebut bahkan sudah menyerah. Apabila anaknya di drop-out dari President University karena tidak lunas membayar maka itu dianggap sudah takdir dan sang anak akan dikuliahkan lagi di Gorontalo dari nol.

Sekarang para putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta. Kita berharap mereka jangan sampai di-DO dari kampus, sebab mereka sudah di tahap membuat skripsi.

Keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada Pemprov. DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak Pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Sementara Penjabat Gubernur tinggal membutuhkan telaah teknis untuk memperpanjang MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) demi menyelamatkan nasib 9 putra tersebut.

Tetapi dari level Sekda terdengar hanya bayar SPP saja, tidak tangani dana lainnya.

“Saya kuatir, masalah ini jadi politis karena sudah mendekati Pemilu. Pak Penjagub perlu segera mengganti Sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum,” tegas Sulyanto.

Sejak awalnya sebelum Pemilu 2019, kata Sulyanto, Pemprov berjanji membayar penuh biaya para mahasiswa itu. “Katanya waktu itu akan ditanggung pemprov sampai selesai Wisuda, tapi ternyata Pemprov ingkar janji,” tegas Sulyanto. Karena janji beasiswa itulah 9 mahasiswa memilih kuliah di President University walaupun terterima di beberapa perguruan tinggi ternama.

Rupanya pemprov berhenti membayar pada saat para mahasiswa brilian itu sudah memasuki tahap akhir, yaitu skripsi.

“Kalau Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj Gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini,” tandas Sulyanto.

News

Siap-siap Perkuat Pertahanan Negara, Ribuan ASN Bakal Jalani Latihan Militer Komcad Agustus Mendatang

Published

on

Langkah strategis pemerintah dalam mempertebal pilar pertahanan negara terus berlanjut. Menyusul evaluasi positif dari program sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI bersiap menggelar pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) Gelombang II. Menariknya, kuota pada periode ini secara khusus akan menyasar para abdi negara, di mana sebanyak 2.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan bakal digembleng dalam pelatihan intensif pada bulan Agustus 2026 mendatang.
Program ini merupakan manifestasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Meski sering kali disalahpahami oleh publik, program Komcad bukanlah bentuk wajib militer. Keterlibatan masyarakat, termasuk ASN, pada dasarnya bersifat sukarela namun sangat direkomendasikan sebagai wujud nyata bela negara dari kalangan birokrat.
Mengenai kepastian jadwal dan kuota peserta, pihak kementerian telah melakukan koordinasi lintas lembaga agar penyerapan peserta berjalan optimal.
“Pelatihan Komponen Cadangan gelombang kedua ini rencananya akan diikuti oleh 2.300 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga. Pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.”
Tentu saja, muncul pertanyaan mengenai nasib karier dan pendapatan para ASN selama menjalani masa pendidikan. Menjawab keresahan tersebut, pemerintah menjamin bahwa hak-hak kepegawaian tidak akan hangus.
“Selama mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), ASN yang menjadi Komcad tidak akan kehilangan status kepegawaiannya, serta hak gaji dan tunjangannya tetap dibayarkan penuh.”
Menurut informasi, masa Latsarmil bagi calon anggota Komcad lazimnya berlangsung selama tiga bulan penuh di pusat pendidikan militer. Selama periode penggemblengan tersebut, ribuan ASN ini akan dibekali dengan kurikulum kedisiplinan tingkat tinggi, materi dasar kemiliteran, menembak, hingga pemantapan wawasan kebangsaan.
Setelah dinyatakan lulus dan dikukuhkan, para abdi negara ini akan kembali ke instansi masing-masing untuk bekerja seperti biasa. Anggota Komcad hanya akan dimobilisasi dan mengangkat senjata jika negara berada dalam keadaan darurat militer atau perang, yang komandonya diputuskan langsung oleh Presiden dengan persetujuan penuh dari DPR RI.
Di luar aspek pertahanan fisik, pembentukan postur Komcad dari unsur kepegawaian negeri ini diharapkan mampu memberikan efek ganda (multiplier effect). Nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan yang ditanamkan selama Latsarmil diyakini akan mendongkrak etos kerja, integritas, dan kualitas pelayanan publik saat mereka kembali bertugas di meja birokrasi.

Continue Reading

News

MURKA BESAR! Donald Trump Kehabisan Kesabaran, Lontarkan Peringatan Keras ke Benjamin Netanyahu

Published

on

Washington – Retaknya kongsi politik antara Washington dan Tel Aviv kini tak lagi bisa disembunyikan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan kehilangan kesabarannya dan secara terbuka menumpahkan amarah kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pemicu utamanya adalah eskalasi konflik yang terus berlarut-larut tanpa adanya peta jalan penyelesaian yang jelas, yang dinilai mulai merugikan posisi geopolitik AS.

Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika Trump merasa saran dan tekanan dari Gedung Putih kerap diabaikan oleh pemerintahan sayap kanan Israel. Alih-alih meredakan situasi, manuver militer yang terus diperluas oleh Netanyahu dianggap justru memperburuk krisis kemanusiaan dan memicu kecaman global yang ujung-ujungnya membebani diplomasi Amerika Serikat di panggung internasional.

Dalam sebuah pernyataan tegas yang mencerminkan rasa frustrasinya, Trump menuntut agar operasi militer tersebut segera diakhiri.

“Selesaikan ini dengan cepat. Dapatkan kemenangan Anda dan segera selesaikan, karena orang-orang terus terbunuh. Anda harus menghentikan ini dan kembali ke kehidupan normal,” demikian kutipan pernyataan teguran keras Trump yang ditujukan langsung kepada kepemimpinan Netanyahu.

Kemarahan Trump ini bukanlah tanpa alasan yang terukur. Mengutip analisis dari CNN International dan Reuters, sikap keras kepala Netanyahu dalam menolak berbagai skema gencatan senjata telah menciptakan friksi internal di tubuh pemerintahan AS. Kebijakan Israel saat ini dianggap mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah dan berisiko menyeret Washington ke dalam konflik terbuka yang lebih luas.

Lebih lanjut, laporan dari Al Jazeera menyoroti bahwa tekanan domestik di Amerika Serikat juga semakin menguat. Basis pemilih dan para senator mulai mempertanyakan efektivitas miliaran dolar bantuan militer yang mengalir ke Tel Aviv, sementara di sisi lain, Israel dinilai gagal merumuskan strategi pasca-konflik yang bisa diterima oleh komunitas internasional.

Langkah Trump yang secara vulgar menunjukkan amarahnya ini menjadi sinyal paling terang bahwa “cek kosong” perlindungan politik dan militer AS untuk Israel bisa saja segera dicabut jika Netanyahu bersikeras menempuh jalannya sendiri. Mata dunia kini tertuju pada Tel Aviv, menanti apakah teguran level tinggi ini akan mengubah kalkulasi perang Netanyahu atau justru semakin memperlebar jurang pemisah antara dua sekutu lama tersebut.

Continue Reading

News

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Digiring Kejagung, Dua Petinggi Lainnya Masih Diburu

Published

on

Jakarta – Bara skandal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) kian memanas. Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dikabarkan telah dijemput oleh tim Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia pada Rabu (3/6/2026) pagi. Tidak berhenti pada Dadan, korps Adhyaksa juga tengah memburu dua petinggi lembaga tersebut yang diyakini ikut terseret dalam pusaran kasus ini.

Langkah hukum yang agresif ini diambil beriringan dengan operasi penggeledahan di kantor pusat BGN yang terletak di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Imbasnya, aktivitas pelayanan publik dan operasional perkantoran mendadak lumpuh total. Para pegawai yang tiba pada pagi hari terpaksa gigit jari dan tertahan di luar area karena sterilisasi gedung.

“Tim dari Kejaksaan Agung sudah ada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari,” ungkap seorang petugas keamanan di lokasi, membenarkan pergerakan penyidik yang sudah bersiaga sejak warga Ibu Kota masih tertidur.

Operasi senyap Kejagung ini meledak hanya berselang 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas merombak pucuk pimpinan BGN. Pada Selasa (2/6/2026), Dadan Hindayana secara resmi dicopot dari jabatannya dan posisinya langsung digantikan oleh Naniek S Deyang. Guna menambal kebocoran sistem, Istana juga menempatkan Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru untuk memperketat pengawasan.

Akar permasalahan dari tsunami di BGN ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) pada program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan isyarat keras bahwa perombakan dilakukan karena buruknya integritas dan tata kelola di era Dadan.

“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan,” tegas Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.

Tidak sekadar isu korupsi finansial, kualitas gizi yang diberikan kepada anak-anak juga menjadi perhatian serius Presiden. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” tambah Prasetyo terkait alasan pencopotan tersebut.

Skandal di lembaga pengelola program strategis nasional ini langsung memicu rentetan reaksi. Mengutip laporan dari Kompas.com, carut-marut tata kelola Makan Bergizi Gratis ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah agar mengevaluasi total program tersebut dari hulu ke hilir demi menghindari risiko keracunan pada anak.

Bahkan, efek kejut dari penggeledahan ini turut menjalar ke sektor ekonomi. Melansir data pantauan CNBC Indonesia dan Detik Finance, ketidakpastian yang menyelimuti nasib mega proyek MBG akibat pencopotan Dadan Hindayana membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bereaksi negatif dan anjlok parah pada sesi perdagangan Rabu pagi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler